Wali Kota Kupang, Christian Widodo launching penyaluran bantuan pangan alokasi Februari–Maret 2026 di Kelurahan Nefonaek, Rabu (1/4).( Foto: DI )
KUPANG, RANAKANEWS.com – Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan pemerintah bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan saat menghadiri launching penyaluran bantuan pangan alokasi Februari–Maret 2026 di Kelurahan Nefonaek, Rabu (1/4).
“Ini bukan sekadar menyerahkan bantuan. Ada makna kehadiran pemerintah bagi masyarakat. Pangan menyangkut kebutuhan dasar, martabat, dan ketahanan keluarga,” kata Widodo.
Menurutnya, terpenuhinya kebutuhan pangan akan memperkuat keluarga, yang kemudian berdampak pada ketahanan masyarakat hingga pembangunan kota secara keseluruhan.
Widodo juga menekankan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Ia mengajak seluruh elemen—mulai dari masyarakat, lembaga keagamaan, komunitas, hingga organisasi politik—untuk berkolaborasi.
“Kalau mau Kota Kupang maju, kita tidak bisa kerja sendiri. Kita harus jalan bersama,” tegasnya.
Di tengah tantangan global seperti kenaikan harga minyak dan tekanan ekonomi, ia menilai kebersamaan menjadi kunci menghadapi situasi sulit.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut mengapresiasi peran Perum Bulog Kanwil NTT dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di daerah.
Sementara itu, Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT, Arahim K. Kanam, mengatakan penyaluran bantuan pangan di Kota Kupang merupakan yang pertama di Provinsi NTT pada tahun 2026.
Ia menjelaskan, bantuan diberikan untuk alokasi Februari dan Maret berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng per penerima.
Jumlah penerima bantuan di Kota Kupang meningkat signifikan dari 21.203 orang pada 2025 menjadi 39.809 orang pada 2026, atau naik sekitar 87 persen. Secara keseluruhan di NTT, penerima bantuan naik dari 605.391 menjadi 837.612 orang.
“Penyaluran ditargetkan 100 persen tanpa hambatan dan dipantau melalui sistem digital secara real time untuk menjamin transparansi,” ujar Kanam.
Program ini juga diharapkan mampu membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.(CD/RN)












