OJK Dorong Penguatan GRC Berintegritas dan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan

Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, dalam Forum Governance, Risk, and Compliance (GRC) Pra-Risk and Governance Summit (RGS) 2026. (Foto: Humas OJK).

JAKARTA, RANAKANEWS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan fungsi Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang berintegritas dan berkelanjutan sebagai fondasi menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, dalam Forum Governance, Risk, and Compliance (GRC) Pra-Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang digelar di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut Sophia, forum ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, asosiasi profesi, dan pelaku industri jasa keuangan dalam memperkuat penerapan GRC menuju pelaksanaan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 pada 14 Juli mendatang.

“Forum ini tidak hanya menjadi sarana diskusi yang konstruktif, tetapi juga mempererat kolaborasi antara OJK, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan dalam memperkuat penerapan GRC yang berintegritas dan berkelanjutan,” ujarnya.

Forum tersebut menghadirkan Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Fithriadi Muslim, dengan moderator Direktur Kepatuhan, Corporate Affairs, dan Legal PT Bank CIMB Niaga Tbk, Fransiska Oei.

Dalam paparannya, Sophia menegaskan bahwa sektor jasa keuangan akan menghadapi berbagai risiko yang semakin kompleks, baik global maupun domestik. Mengacu pada publikasi The Institute of Internal Auditors (IIA), sejumlah risiko utama mencakup ancaman keamanan siber, disrupsi digital termasuk kecerdasan buatan (AI), ketahanan bisnis, kualitas sumber daya manusia, perubahan iklim, hingga dinamika regulasi.

“Kondisi ini menunjukkan tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi, sehingga peran GRC menjadi krusial dalam memastikan kepatuhan, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan ketahanan industri,” jelasnya.

Dalam sesi panel, forum juga membahas tema transparansi Beneficial Ownership (BO/UBO) dan implikasinya terhadap penguatan GRC. Pembahasan mencakup arah kebijakan, pemanfaatan data BO/UBO dalam pengawasan berbasis risiko, serta peran intelijen keuangan dalam mendorong transparansi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Selain itu, dibahas pula rangkaian kegiatan Road to RGS 2026, termasuk partisipasi asosiasi dalam program edukasi seperti Spark Class, pengakuan Continuing Professional Education (CPE), hingga pengembangan konten edukatif melalui berbagai kanal komunikasi.

Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan komitmen kolaborasi antara OJK dan asosiasi profesi untuk mendukung penyelenggaraan RGS 2026.

Melalui forum ini, OJK berharap dapat memperkuat ekosistem GRC yang solid serta meningkatkan kolaborasi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri dalam mendorong praktik tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang lebih efektif, transparan, dan berintegritas di sektor jasa keuangan. (*/TD)

error: Konten dilindungi!