PADANG, RANAKANEWS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sungai Rumbai berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.03/2026 tertanggal 7 April 2026.
Bank tersebut beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pencabutan izin usaha ini merupakan bagian dari langkah pengawasan OJK untuk memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Sebelumnya, pada 6 Maret 2025, OJK telah menetapkan BPR Sungai Rumbai dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12 persen. Namun, upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus dan pemegang saham tidak berhasil memperbaiki kondisi permodalan dan likuiditas bank tersebut.
Selanjutnya, pada 4 Maret 2026, status bank ditingkatkan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) setelah OJK menilai waktu yang diberikan untuk penyehatan sudah cukup, sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023.
Berdasarkan keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 52/ADK3/2026 tanggal 26 Maret 2026, penanganan terhadap BPR Sungai Rumbai dilakukan melalui likuidasi. LPS kemudian meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank tersebut.
Menindaklanjuti hal tersebut, OJK secara resmi mencabut izin usaha BPR Sungai Rumbai. Selanjutnya, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah serta melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
OJK mengimbau seluruh nasabah BPR Sungai Rumbai agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. (*/TD)












