Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Paulus Jeramun ( paling kiri ) saat melakukan konsultasi terkait pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) dengan Direktorat Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). ( Foto: Diskominfo )
JAKARTA, RANAKANEWS.com – Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan konsultasi terkait pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) dengan Direktorat Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Kepala Diskominfo Kabupaten Manggarai, Paulus Jeramun, M.Si., dalam siaran pers Kamis, 7/5/2026 yang diterima media ini, mengatakan konsultasi tersebut merupakan tindak lanjut komunikasi sebelumnya terkait rencana pemanfaatan PDN oleh Pemkab Manggarai.
Menurut Paulus, Kabupaten Manggarai sebenarnya telah mengajukan permohonan penggunaan PDN sejak tahun 2024 dan sempat memperoleh alokasi penggunaan. Namun, fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
“Resource yang sempat dialokasikan akhirnya ditarik kembali, meskipun akses akun ke PDN masih tetap dimiliki,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Syaharuddin, S.T., M.T., menjelaskan bahwa pemerintah kini telah memiliki Pusat Data Nasional yang dibangun secara mandiri dan siap dimanfaatkan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan.
Ia menyebutkan, sebelumnya pengelolaan pusat data masih bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Telkom dan Indosat, namun kini PDN telah sepenuhnya menjadi infrastruktur milik pemerintah.
Menurut Syaharuddin, pada awal 2026 PDN telah memperoleh rekomendasi kelayakan keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan mulai beroperasi secara terbatas untuk pengujian aplikasi internal Komdigi.
“Memasuki semester II tahun 2026, sekitar bulan Juli, PDN direncanakan mulai membuka layanan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” katanya.
Ia menegaskan, setiap sistem elektronik yang akan ditempatkan di PDN wajib melalui audit keamanan dan memenuhi standar keamanan aplikasi. Selain itu, instansi pemohon juga harus menyampaikan kebutuhan resource secara rinci agar penggunaan infrastruktur tetap efisien.
Syaharuddin menambahkan, kesiapan pemanfaatan PDN tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga kesiapan SDM dan tata kelola sistem di daerah.
Komdigi, lanjut dia, berkomitmen memfasilitasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang ingin memanfaatkan PDN sebagai langkah efisiensi anggaran dan penguatan transformasi digital pemerintahan.
“Dengan memanfaatkan PDN, instansi pemerintah tidak perlu lagi membangun pusat data sendiri yang membutuhkan biaya besar, baik pengadaan server maupun operasional dan pemeliharaannya,” ujarnya.
Sementara itu, Analis Sistem Informasi dan Jaringan Bidang TIK Diskominfo Manggarai, Agustinus Natyul Ladrik Dudi, S.T., M.T., menilai pemanfaatan PDN akan berdampak signifikan terhadap peningkatan layanan digital di Kabupaten Manggarai.
Menurutnya, penggunaan PDN dapat mendukung integrasi sistem, meningkatkan keamanan data, serta mendorong efisiensi pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
Melalui konsultasi tersebut, Pemkab Manggarai berharap dapat segera memanfaatkan fasilitas Pusat Data Nasional guna mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lebih aman, efisien, dan terintegrasi.(*/WG)












