KUPANG, RANAKANEWS.com – DPW PKB NTT menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Tahap II bagi 86 Calon Ketua DPC PKB se- Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk masa bakti 2026- 2031 pada Mei 2026. Seleksi ini diperketat untuk memastikan pemimpin DPC kompeten, berkinerja baik dan visioner, serta mengakhiri era pemilihan Ketua DPC yang hanya didasarkan pada popularitas.
Hadir penguji dalam kegiatan UKK ini, Wakil Menteri Koperasi RI, Hj. Farida Farichah, M.Si, Bupati Lampung Timur, Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.,I.,M.E.,M.A.P yang merupakan pengurus DPP, juga dihadiri anggota Fraksi PKB DPR RI Komisi VII, Kaisar Abu Hanifah.
UKK yang diikuti oleh kader internal, eksternal dan tokoh muda. Dari 18 DPC ada 3 DPC yang sudah melakukan UKK yakni DPC TTU, Belu dan Malaka.
Tujuannya adalah memperketat seleksi, meningkatkan profesionalisme struktur partai, dan memilih pemimpin yang memiliki target terukur untuk pemenangan wilayah.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Koordinator, Ana Waha Kolin,SH disela-sela kegiatan UKK Calon Ketua DPC PKB se-NTT di aula Hotel Neo Aston Kupang, Sabtu (9/5/2026).
“Sebagai kader PKB sangat bangga bisa mendampingi ibu Wakil Menteri Koperasi Ibu Farida Farichah, untuk melakukan test UKK walaupun sekedar mendampingi, tetapi saya merasa bahwa ini sebuah advokasi dari perempuan untuk perempuan dalam mensukseskan UKK Calon Ketua DPC PKB se-NTT. Yang diharapkan dari UKK pada hari ini menghasilkan kader PKB yang mumpuni yang bisa memimpin PKB ke depan. Berharap bahwa tidak saja kualitas tetapi juga kuantitas,” ungkap Ana Waha Kolin, SH yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD NTT.
Ia pun menilai bahwa bagaimana pelayanan dalam memberikan berkat atau memberikan pelayanan yang tidak terselesaikan atau kepentingan masyarakat yang masih terabaikan. Melalui ketegasan hatinya ia mengatakan bahwa PKB harus menyentuh pada titik tersebut dan para calon ketua pimpinan cabang harus bisa melihat secara detail apa yang harus mereka lakukan di cabang atau di kabupaten atau kota mereka masing-masing bahwa para calon harus ada ketua perempuan yang terpilih dari hasil ujian kelayakan dan kepatutan.
Yang diharapkan dari proses ini adalah daerah Kabupaten/Kota seorang ketua perempuan. “Di tangan seorang perempuan Kopi itu akan diracik dengan sangat enak dan sedap kalau diminum,” ujar Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) NTT.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Kupang (Incumbent), Theodora Ewalda Taek, S.Pd menyampaikan bahwa ia mengikuti UKK calon Ketua DPC PKB Kota Kupang dengan rekan-rekannya dari kabupaten se-Nusa Tenggara Timur. Menurutnya Partai Kebangkitan Bangsa punya model dalam penetapan ketua yang tahun 2026 ini dengan gaya yang baru untuk meminimalisir koflik termasuk blok-blok di DPC.
Mantan Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang ini menambahkan perlu adanya tahapan baru yang dilakukan setelah Musyarah Cabang (Muscab), yang mana ikut terlibat menetapkan para calon ketua dan bersama-sama mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, tentunya DPP sudah punya rekam jejak (track record) catatan terhadap para calon ketua yang ada. Bahwasannya dari satu DPC memiliki lebih dari pada lima calon.
Ia mengatakan bahwa ia tahu dalam dinamika, semua tim punya kewenangan, hak yang dapat dicalonkan menjadi ketua. Tetapi, akan diserahkan seluruh prosesnya kepada DPP yang memilih kewenangan untuk menentukan siapa yang cocok untuk memimpin Partai Kebangkitan Bangsa dari 21 kabupaten 1 kota di Nusa Tenggara Timur.
Incumbent bersama timnya berharap bahwa Partai Kebangkitan Bangsa ini menjadi satu partai yang sangat besar diantara partai yang lain secara khusus di Kota Kupang. Ia menegaskan lagi bahwa tim memiliki kursi yang luar biasa banyak dan sama banyaknya dengan jumlah kursi pimpinan DPRD. Inkamben bersama timnya juga melihat bahwa lima kursi di kota Kupang sebagai barometer perpolitikan di Nusa Tenggara Timur.
“Siapapun yang nanti akan menjadi ketua, supaya tetap menjaga amanah dan kepercayaan partai untuk terus membesarkan partai Kebangkitan Bangsa di Nusa Tenggara Timur secara umum dan di Kota Kupang pada khususnya,” pesan Mantan anggota DPRD Kota Kupang dua periode itu. (TD)
