Dinas PPPA dan Wahana Visi Indonesia Gelar Lokakarya Penyusunan Perdes Perlindungan Anak Untuk 10 Desa Manggarai

Peserta loka karya foto bersama di Efata Ruteng ( foto: Diskominfo )

RUTENG, RANAKANEWS.com — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Manggarai bersama Wahana Visi Indonesia Area Program Manggarai menyelenggarakan lokakarya penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang penyelenggaraan perlindungan anak untuk 10 desa di Kabupaten Manggarai. Demikian release yang media ini peroleh dari laman Diskominfo Kabupaten Manggarai.

Kegiatan berlangsung pada 20–23 Mei 2026 di Aula Pusat Spiritualitas Efata St. Aloysius Ruteng dan melibatkan desa-desa di Kecamatan Cibal, Kecamatan Ruteng, dan Kecamatan Rahong Utara.

Desa-desa yang terlibat yakni Desa Nenu, Gapong, Beamese, Pinggang, Golo, dan Wudi di Kecamatan Cibal; Desa Cumbi dan Compang Namut di Kecamatan Ruteng; serta Desa Golo Langkok, Bangka Ajang, Compang Dari, dan Buar di Kecamatan Rahong Utara.

Kepala Dinas PPPA Kabupaten Manggarai, Maria Yasinta Aso, mengatakan Perdes tentang perlindungan anak sangat penting untuk menjamin pemenuhan hak dasar anak serta melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi di tingkat desa.

“Keberadaan payung hukum ini memastikan kebijakan nasional dan daerah dapat diterapkan secara operasional, spesifik, dan tepat sasaran sesuai karakteristik wilayah,” kata Yasinta, Senin (25/5/2026).

Ia menjelaskan, Perdes juga menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran, membentuk kelembagaan perlindungan anak seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta menyediakan respons cepat bagi korban kekerasan terhadap anak.

Menurutnya, Perdes perlindungan anak juga menjadi instrumen penting dalam percepatan Desa Ramah Anak menuju Kecamatan Ramah Anak dan Kabupaten Layak Anak.

Dalam lokakarya tersebut, setiap desa mengutus 10 peserta yang terdiri atas kepala desa, ketua BPD, sekretaris desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tenaga kesehatan, relawan anak, dan Forum Anak Desa.

Yasinta menegaskan, Pemerintah Kabupaten Manggarai mendorong komitmen pemerintah desa untuk memenuhi 14 indikator Desa Ramah Anak, termasuk pembentukan Perdes perlindungan anak sebagai payung hukum utama.

“Kami mendorong kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan melibatkan anak, guna memastikan terciptanya situasi yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai. Menurut Yasinta, pengembangan Desa Ramah Anak memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

“Melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat desa, berbagai indikator pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara langsung,” katanya.

Selain itu, kegiatan turut menghadirkan Kasatgaswil NTT Densus 88 AT Polri. Keterlibatan aparat keamanan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan anak dari pengaruh radikalisme sejak usia dini.

Yasinta menilai, konsep Desa Ramah Anak dapat menjadi benteng pertahanan di tingkat keluarga dan desa agar anak-anak tidak menjadi target doktrinasi maupun korban stigmatisasi jaringan terorisme.

Ia berharap Perdes yang nantinya ditetapkan benar-benar menjadi instrumen perlindungan hak anak di desa sekaligus mendorong keterlibatan orang tua, tokoh masyarakat, sekolah, dan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. (*/WG)

error: Konten dilindungi!