Oleh: Didimus Doda
Siapa yang memberi kita hak untuk melempar batu? Pertanyaan kuno ini kembali menemukan relevansinya di era media sosial. Setiap hari, ruang digital dipenuhi oleh kecaman, boikot dan pengucilan terhadap mereka yang dianggap bersalah. Dalam ruang semacam ini, fenomena cancel culture menemukan habitatnya. Ia lahir dari tuntutan akan akuntabilitas tetapi kini berkembang menjadi praktik sosial yang menempatkan seorang sebagai objek kecaman kolektif tanpa ruang yang memadai untuk klarifikasi dan pemulihan. Realitas ini membawa satu ironi baru. Pada titik inilah cancel culture direduksi menjadi apa yang dianggap semula sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan, berubah menjadi praktik pengucilan yang menempatkan individu semata-mata berdasarkan kesalahan tanpa pertimbangan keseluruhan kemanusiaannya.
Data penelitian Analisis Persepsi Orang Muda Jakarta mengenai Cancel Culture menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 17–21 tahun (68,2%) aktif terpapar fenomena ini di media sosial. Instagram (96,5%) dan TikTok (58,8%) menjadi platform utama penyebarannya. Temuan ini menegaskan bahwa cancel culture telah menjadi bagian dari kehidupan digital anak muda. Namun, tingginya paparan terhadap fenomena ini juga menunjukkan bahwa ruang digital semakin sering menjadi tempat berlangsungnya penilaian dan penghukuman publik. Seseorang dapat dengan cepat menjadi sasaran kecaman massal akibat unggahan, komentar atau tindakan yang dianggap bermasalah.
Kesalahan dilihat sebagai esensi yang mendefinisikan seluruh diri seseorang. Dalam kerangka semacam ini, individu tidak lagi dipandang sebagai subjek yang terus menjadi (becoming), tetapi sebagai objek yang dibekukan dalam satu momen kegagalan. Konsekuensinya, ruang publik kehilangan kemampuannya untuk membedakan antara tindakan yang salah dan martabat pribadi pelakunya sehingga ruang bagi perubahan dan rekonsiliasi menjadi semakin terbatas.
Fenomena ini menarik untuk dibaca melalui kisah perempuan yang dituduh berzinah dalam Yohanes 8;1-11. Meskipun teks ini lahir dalam konteks yang jauh berbeda dari dunia digital, ia justru memperlihatkan suatu pola yang tidak asing bagi masyarakat kontemporer. Seorang perempuan berzinah dibawa ke ruang publik, dijadikan objek penilaian massa. Identitasnya direduksi menjadi satu kesalahan yang dilakukannya, sehingga seluruh dirinya seakan ditentukan oleh pelanggaran tersebut. Fokus perhatian bukan lagi pada pencarian kebenaran yang adil, melainkan pada pelaksanaan penghukuman itu sendiri.
Di sinilah tampak apa yang dapat disebut sebagai hasrat untuk melempar batu. Bagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, persoalan yang dipertaruhkan tidak lagi semata-mata pelanggaran yang dilakukan perempuan tersebut, melainkan pelaksanaan hukuman itu sendiri. Mereka datang bukan untuk mencari pemulihan, melainkan untuk memastikan bahwa kesalahan memperoleh ganjaran yang setimpal. Bahkan, narasi Yohanes menunjukkan bahwa perempuan itu juga digunakan sebagai alat untuk menjebak Yesus.
Dengan demikian, yang tampil ke permukaan bukan sekadar pembelaan terhadap hukum, melainkan kecenderungan manusia untuk menemukan legitimasi moral dalam tindakan menghakimi orang lain. Dalam situasi semacam ini, penghukuman menjadi sarana untuk menegaskan superioritas moral diri sendiri di hadapan orang yang dianggap bersalah.
Menariknya, Yesus tidak langsung membela perempuan berzinah tersebut atau membenarkan tindakannya. Sebaliknya, Ia mengarahkan perhatian pada para penuduh “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu”. Pernyataan ini membongkar asumsi bahwa seseorang dapat menempatkan dirinya sebagai hakim yang sepenuhnya bebas dari keterbatasan moral.
Kisah ini tidak berakhir pada pembatalan hukuman semata. Setelah para penuduh pergi, Yesus juga berkata kepada perempuan itu, “Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa belas kasih tidak identik dengan pembiaran, sebagaimana akuntabilitas tidak harus berujung pada pengucilan.
Yesus tidak menyangkal adanya kesalahan, tetapi Ia juga tidak membiarkan kesalahan menjadi identitas final seseorang. Ia menghadirkan sebuah visi keadilan yang memadukan tanggung jawab moral dengan kemungkinan transformasi. Keadilan tidak berhenti pada penghukuman, melainkan membuka ruang bagi perubahan dan pemulihan. Di sinilah relevansi kisah tersebut bagi masyarakat digital menjadi terlihat dengan jelas.
Dibaca dalam konteks cancel culture, teks ini menghadirkan kritik tajam terhadap paradigma penghakiman. Persoalannya bukan pada akuntabilitas, melainkan sikap menganggap penghukuman publik sebagai solusi atas kesalahan. Meski demikian, kritik terhadap cancel culture tidak berarti menolak seluruh bentuk akuntabilitas publik. Cancel culture juga memiliki pembelanya.
Dalam banyak kasus, tekanan publik berhasil membuka ketidakadilan yang selama ini diabaikan oleh institusi formal. Gerakan-gerakan sosial tertentu bahkan memperoleh momentum karena adanya solidaritas digital yang menuntut pertanggungjawaban dari individu atau lembaga yang berkuasa. Dalam pengertian ini, cancel culture dipandang sebagai instrumen koreksi sosial yang efektif.
Namun persoalannya muncul ketika akuntabilitas berubah menjadi penghapusan. Menuntut pertanggungjawaban tentu berbeda dengan meniadakan kemungkinan rekonsiliasi. Keadilan yang sehat tidak hanya memikirkan konsekuensi atas kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan perubahan pada diri pelaku. Tanpa ruang tersebut, masyarakat beresiko membangun stigma dan pengucilan, ironisnya budaya yang mengatasnamakan keadilan justru dapat menghasilkan bentuk ketidakadilan yang baru.
Dengan demikian, persoalan utama yang dihadapi masyarakat digital bukan sekedar bagaimana menanggapi kesalahan, tetapi bagaimana membangun etika publik yang menjunjung akuntabilitas tanpa menutup kemungkinan pemulihan dan rekonsiliasi.
Pada akhirnya, realitas hari ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar masyarakat digital bukanlah siapa yang pantas dibatalkan, melainkan bagaimana menegakkan keadilan tanpa kehilangan kemanusiaan.
Pada akhirnya, realitas hari ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar masyarakat digital bukanlah siapa yang pantas dibatalkan, melainkan bagaimana menegakkan keadilan tanpa kehilangan kemanusiaan. Keadilan tidak menemukan maknanya ketika manusia dibekukan dalam kesalahannya, melainkan ketika kesalahan itu tidak menutup kemungkinan untuk berubah.
Dalam konteks ini, tantangan ruang digital bukan sekadar menghadirkan akuntabilitas, tetapi juga menjaga agar tuntutan akan keadilan tidak menghilangkan kemungkinan pertobatan, perubahan, dan pemulihan.
Penulis: Mahasiswa Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.












