LARANTUKA,RANAKANEWS.com-Rapat Gabungan Komisi DPRD Flotim, Selasa 30 Juli 2026 yang membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Flotim TA.2025, untuk program dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunter), terkait 700 ekor Sapi dan 10000 ekor Ayam Petelur yang menelan dana Rp12 M lebih, memberikan sejumlah catatan serius akan potensi gagalnya program berskala Big Push tersebut.
DPRD juga meminta Pemda Flotim, dalam hal ini Bupati Anton Doni Dihen segera mengevaluasi serius kinerja Plt.Kepala Disbunter drh.Vianey Kiti Tokan, agar program ini jangan berujung masalah hukum seperti kasus Air Ile Boleng dan Lamahelan, juga proyek mangkrak Rp11M rabat beton Basira-Latonliwo yang sedang dilidik aparat penegak hukum.
Pasalnya, seperti catatan kritis beberapa anggota DPRD Flotim dalam rapat gabungan komisi, mulai dari Yosep Paron Kabon Fraksi PKB, Yamin Lewar Partai Perindo Fraksi Gerindra, Theodorus Wungubelen Fraksi PAN, Yuven Hikon Fraksi Gerindra, Martinus Welan Fraksi PDIP, Gafar Ismail Partai Gelora Fraksi Gerindra, Yoseph Sani Betan Fraksi Golkar, Feris Koten Fraksi NasDem hingga Ketua DPRD Albert Sinour Fraksi NasDem, hingga kini kegiatan nyata program ini, sesuai temuan lapangan DPRD saat turun kunjungan kerja belum lama ini, ternyata belum berjalan maksimal.
Mulai dari kesiapan pakan ternak sapi Hijau Makanan Ternak (TMT) dan Tanaman Pagar pengembalaan hasil tanam pada Desember 2025 di Dusun Wulokolo Desa Lamatutu Kecamatan Tanjung Bunga bagi 700 ekor Sapi bibit, juga lahan tersebut rentan bagi daya tumbuh rumput.
Sebab, banyak yang mati, diganti lagi juga mati terus. Padahal, kontrak pengadaan 700 ekor sapi bibit sudah dilakukan tanggal 24 Juni 2026., dan ditargetkan Oktober 2026 Sapi tiba.
Hal yang sama dengan urusan kesiapan kandang ayam bibit, gudang pakan ternak dan mess karyawan di wilayah Kiwangona, yang mestinya sudah beres pada tahun anggaran 2025, ternyata belum tuntas hingga kini.
Sementara jadwal tibanya 10000 ekor Ayam bibit petelur ditargetkan bulan Oktober 2026, atau sekitar 4 bulan lagi.
Tak cuma itu, salah satu aspek vital dan penting yang disoroti rapat gabungan komisi DPRD Flotim adalah belum terbentuknya BUMD, sebagai syarat mutlak wadah yang akan mengelolah usaha profit guna meningkatkan PAD Flotim.
BUMD Syarat Mutlak Ada, Baru Datangkan Sapi dan Ayam
Ketua Fraksi PKB, yang juga Ketua Komisi III Yosep Paron Kabon, yang serius bertanya jawab dengan Plt.Kadisbunter Vianey Kiti Tokan, bahkan secara terbuka mengkritik keras lambannya konsolidasi kerja Disbunter mulai dari urusan siap pakan, kandang ternak sapi dan ayam, hingga terbentuknya BUMD sebagai syarat mutlak.
“Bagaimana mau buru-buru tandatangan kontrak pengadaan Sapi dan Ayam, padahal pakan, gudang, mess hingga BUMD saja belum siap.
Urus harus bertahap. Sangat disayangkan tahun 2025 yang mestinya jadi tahun konsolidasi dan peletakan landasan bagi lompatan produktivitas, tapi terkendala lambannya kerja dinas teknis.
Usaha bibit 700 ekor sapi bibit dan 10000 ekor ayam bibit petelur kan bisnis profit, maka BUMD itu syarat mutlak mengganti peran OPD Disbunter karena keterbatasan kewenangan dan kapasitas.
Karena itu, Jika big push tanpa BUMD hendaknya dievaluasi lagi, agar gagasan besar ini tetap terbingkai dengan benar.
Tidak usah terburu-buru. Urus selesai dulu BUMD, pakan ternak sapi, ayam, kandang sapi-ayam, mess baru datangkan sapi dan ayam.
Kita sudah tahun anggaran 2026 pertengahan, tapi urusan di tahun 2025 saja belum selesai,”tohoknya keras.
Hal senada ditegaskan Gafar Ismail dalam pandangannya.
Ia bahkan meminta Plt. Kadisbunter dan jajarannya mempertimbangkan dengan matang agar program ini jangan sampai sia-sia.
Apalagi, Disbunter sendiri dan Pemda Flotim belum punya histori urus proyek ternak besar Sapi dan Ayam dalam jumlah banyak seperti sekarang.
“Belum ada histori bahwa wilayah di Wulokolo yang jauh dengan medan yang sulit dijangkau itu sukses piara Sapi dalam jumlah besar.
Apalagi, saat kunjungan kerja ke lapangan terlihat banyak rumput yang ditanam mati, diganti lagi juga mati.
Jangan sampai Sapi 700 ekor turun kesana lalu mati semua.
Apalagi, lokasi di Wulokolo itu susah dilakukan pengawasan setiap saat, jika belum ada BUMD yang dibentuk dan tenaga kerja belum disiapkan dengan matang.
Sehingga kalau boleh dicarikan lokasi lain dan tidak perlu banyak-banyak dulu Sapi. Cukup beberapa ekor dulu. Nanti sukses pembibitannya, pasti akan bertambah jumlahnya,”pungkasnya.
Kaji Ulang Lokasi Sapi di Wulokolo
Catatan serius juga dikemukakan Theodorus Wungubelen yang meminta Sekda Flotim Petrus Pedo Maran bersama Bupati Anton Doni Dihen untuk turun kaji ulang lokasi pembibitan 700 ekor Sapi di Wulokolo tersebut, apakah cocok atau tidak.
Pasalnya, keadaannya berbeda, dimana rumput yang ditanam pada Desember 2025, ditemukan banyak yang mati, saat ditinjau komisi II DPRD Flotim beberapa waktu lalu.
“Jangan sampai Sapi 700 ekor nanti kelaparan karena rumputnya tidak cukup, lalu Sapinya keluar cari rumput diluar kawasan dan akhirnya menjadi Sapi liar.
Lalu, penjelasan Plt. Kadisbunter nanti ambil rumput gajah dan Lamatoro dari Waibalun itu nanti dibayar pakai uang darimana lagi.
Saya ingatkan Plt.Kadisbunter jangan buat hal yang hanya habiskan anggaran tapi proyek gagal dan beresiko hukum.
Apalagi, sampai hari ini BUMD yang urus Sapi dan Ayam juga belum terbentuk,”tukasnya, sengit.
Ia bahkan sempat menanyakan ke Plt.Kadisbunter Vianey Kiti Tokan terkait target tibanya 10000 ekor ayam bibit petelur pada bulan Oktober 2026, yang setelah itu akan memasuki bulan November yang biasanya mulai musim hujan, sementara kesiapan kandang, gudang pakan dan mess karyawan belum rampung sampai bulan Juni-Juli 2026.
“Ini harus jelas, pasti dan terukur. Jangan sampai kandang, gudang dan mess belum rampung, pas waktunya Ayam bibit tiba, lalu mulai musim hujan bikin Ayam mati, kemudian buat alasan macam-macam lagi.
Karena itu, Disbunter harus pastikan siapapun Kontraktor yang kerja proyek ini profesional dan tuntas tepat waktu.
Sebab, urusan kandang, gudang dan mess yang mestinya sudah kerja tahun 2025, hingga tahun 2026 belum tuntas,”pungkasnya, sembari meminta Pemda percepat pembentukan BUMD.
Menjawab sejumlah catatan kritis Anggota DPRD Flotim dalam rapat gabungan komisi tersebut, Sekda Flotim Petrus Pedo Maran menegaskan, urusan BUMD sudah berproses sampai di Kementerian terkait, tinggal menunggu persetujuan.
Sementara itu, terkait catatan dan masukan lainnya terkait Sapi dan Ayam, pihaknya menyampaikan terima kasih dan akan disampaikan ke Bupati Flotim untuk kemudian menjadi perhatian dan disikapi dalam rangka suksesnya program big push ini. (OLA)
