KUPANG, RANAKANEWS.com — Pemerintah Kota Kupang memperkuat komitmen penanggulangan AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria (ATM) dengan mendorong keberlanjutan program, penguatan pembiayaan, serta kolaborasi lintas sektor.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kelompok rentan tetap memperoleh layanan kesehatan sekaligus mendukung target eliminasi AIDS, TB, dan Malaria pada 2030.
Komitmen itu disampaikan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Hengky C. Malelak, S.STP., M.Si., saat membuka Workshop “Membangun Kesadaran dan Memobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program AIDS, TB, dan Malaria (ATM) di Kota Kupang” di Hotel Harper Kupang, Kamis (3/9/2026).
Workshop tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Yayasan Flobamora Jaya Peduli, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, KPA Provinsi NTT, Ikatan Ahli Kesehatan Provinsi NTT, Bappeda Kota Kupang, Dinas Sosial, DP2KB, serta DP3A Kota Kupang.
Hengky mengatakan, penanggulangan ATM tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan sektor kesehatan. Persoalan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan, tetap mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
“Isu ini bukan hanya tentang AIDS, TB, dan Malaria. Ini tentang bagaimana kita memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan, tetap mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan, siapa pun mereka dan dalam kondisi apa pun.” katanya
Menurutnya, keberlanjutan program membutuhkan pembagian peran yang jelas. Pemerintah daerah berperan membangun kebijakan dan sistem pembiayaan yang berkelanjutan, sementara DPRD memberikan dukungan melalui kebijakan dan penganggaran.
Dunia usaha juga didorong mengambil bagian melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Perguruan tinggi diharapkan berkontribusi melalui pengetahuan dan inovasi, sedangkan masyarakat sipil berperan dalam membangun kesadaran sekaligus menghapus stigma terhadap penderita.
“Semua pihak harus membangun kesadaran dan menghilangkan stigma, dengan satu tujuan, jangan sampai ada layanan yang berhenti hanya karena sumber pendanaannya berubah,” tegas Hengky.
Salah satu persoalan yang mengemuka dalam workshop adalah perbedaan data kasus HIV/AIDS.
Hengky menyebutkan terdapat perbedaan angka yang dipaparkan dalam workshop dengan data yang dimiliki KPA Kota Kupang. Data KPA, kata dia, menunjukkan akumulasi kasus lebih dari 2.000.
“Data yang disampaikan panitia berbeda dengan data dari KPA AIDS Kota Kupang yang terakumulasi lebih dari 2.000 kasus. Ada selisih data. Karena itu, penting diadakan workshop ini,” katanya.
Ia menyebutkan, pada 2025 tercatat 225 kasus AIDS, sementara sejak awal 2026 hingga Juli telah tercatat 102 kasus.
Bagi Hengky, sinkronisasi data menjadi penting karena kebijakan, intervensi, maupun penganggaran harus dibangun berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi.
Pemkot Kupang, lanjut Hengky, terus menjalankan sejumlah langkah pencegahan dan penanganan, mulai dari edukasi melalui podcast, skrining aktif, pengobatan hingga dukungan bagi kelompok yang membutuhkan.
“Pemerintah Kota Kupang melakukan kegiatan pencegahan, podcast, skrining aktif, kemudian pengobatan dan dukungan,” ujarnya.
Pencegahan juga dilakukan bersama KPA. Dalam waktu dekat, Pemkot Kupang akan memperkuat kolaborasi melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) bersama perangkat daerah terkait.
Sementara untuk TB, tracing atau pelacakan kasus tahun ini direncanakan menyasar 71 titik. Hingga saat ini, kegiatan tracing telah dilakukan di 21 titik.
Langkah tersebut akan disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi NTT melalui pendekatan TOSS—Temukan, Obati Sampai Sembuh.
Hengky menegaskan, tingginya persoalan AIDS di Kota Kupang membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Angka AIDS di Kota Kupang cukup tinggi. Karena itu, pemerintah membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan. Ini merupakan tugas kita bersama untuk mengatasi persoalan ini.”tegasnya.
Ia berharap workshop tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret.
“Kita harus pulang membawa peta sumber pembiayaan, komitmen lintas sektor, dan rencana tindak lanjut yang jelas. Siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana kita mengukurnya,” katanya.
Komitmen tersebut juga diharapkan masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah melalui Bappeda dan diperkuat dengan dukungan anggaran.
“Dengan begitu, komitmen terhadap ATM dapat terlihat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Target kita jelas. Kita ingin mendukung upaya eliminasi AIDS, TB, dan Malaria menuju 2030,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Johanes Orlando mengatakan Yayasan Flobamora Jaya Peduli telah konsisten melakukan pendampingan terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS sejak 2024 hingga saat ini.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam workshop, secara kumulatif terdapat 3.062 kasus HIV di Kota Kupang. Dari jumlah tersebut, orang yang hidup dengan HIV yang hingga kini mendapat pendampingan Yayasan Flobamora Jaya Peduli mencapai 1.160 orang hingga Juni 2026.
“Ini tentu bukan sekadar angka, tetapi gambaran bahwa HIV masih menjadi persoalan yang terjadi di wilayah Kota Kupang,” kata Johanes.
Ia menilai kolaborasi pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar kebijakan serta penganggaran daerah benar-benar memberikan perlindungan bagi kelompok rentan.
Kolaborasi tersebut, katanya, bukan hanya menjadi strategi penanggulangan penyakit, tetapi juga merupakan investasi kesehatan untuk mengejar target eliminasi AIDS, TB, dan Malaria pada 2030.(TN-CA/RN)
