Badan Pusat Statistik: Data Hari Ini, Kebijakan untuk Masa Depan

Statistisi Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Pembina Statistik Sektoral dan Diseminasi BPS NTT, Indra Achmad Souri, dalam diskusi bersama wartawan di Kantor BPS NTT pada Rabu (19/8/2026). (Foto: TD)

KUPANG, RANAKANEWS.com – Sensus Ekonomi  2026 adalah upaya Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memotret kondisi dan struktur perenomian Indonesia secara menyeluruh melalui pendataan aktivitas usaha. BPS NTT terus mempercepat pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026.

SE2026 merupakan sensus ekonomi ke lima BPS setelah 1986, 1996,2006, dan 2026. Sensus ini diperlukan karena struktur ekonomi terus berubah- usaha baru tumbuh, model bisnis digital berkembang, dan karasteristik usaha semakin beragam.

Kita tidak bisa membangun ekonomi yang tepat sasaran dengan peta ekonomi  yang tidak lengkap. Data Sensus Ekonomi bukan sekadar angka untuk laporan. Data dapat menjadi dasar untuk membaca struktur ekonomi.

Karena itu, BPS meminta masyarakat memberikan informasi yang benar kepada petugas. Kelengkapan informasi tersebut diperlukan agar seluruh aktivitas ekonomi yang ada dapat tercatat dan tergambarkan secara lebih akurat.

Hal tersebut disampaikan Statistisi Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Pembina Statistik Sektoral dan Diseminasi BPS NTT, Indra Achmad Souri, dalam diskusi bersama wartawan di Kantor BPS NTT pada Rabu (19/8/2026).

Indra mengatakan, SE2026 merupakan bagian dari upaya negara menyediakan data yang akurat dan lengkap mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut Indra, pendataan SE2026 berlangsung sekitar dua setengah bulan. Karena keterbatasan jumlah pegawai, BPS melibatkan mitra statistik untuk membantu petugas melakukan pendataan di lapangan. Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui struktur ekonomi daerah sekaligus melihat sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Ia menjelaskan, banyaknya pertanyaan yang diajukan petugas kepada masyarakat bukan tanpa alasan. Dalam satu rumah tangga, misalnya, bisa terdapat beberapa kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh anggota keluarga yang berbeda.

“Barangkali usaha di rumah tangga Bapak-Ibu banyak. Satu orang punya usaha, anak-anak ada yang usaha digital, yang lain UMKM, ada lagi usaha bapaknya sebagai usaha sampingan. Macam-macam,” ujar Indra.

Indra juga mengakui masih ada masyarakat yang mempertanyakan atau menolak pendataan karena mengaitkan SE2026 dengan persoalan bantuan sosial maupun perubahan kelompok kesejahteraan atau desil.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas.

“Tanpa data yang lengkap, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran. Dengan data yang lebih lengkap, kebijakan dapat dirancang berdasarkan kondisi nyata,” katanya.

Hasil SE2026 nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi.

BPS NTT berharap masyarakat memanfaatkan sisa waktu pendataan hingga 31 Agustus 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas.

Dengan dukungan masyarakat, SE2026 diharapkan mampu menghasilkan peta ekonomi yang lebih lengkap sebagai pijakan bagi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Ia menyebut terdapat tiga pilar utama dalam aktivitas ekonomi, yakni pertanian, perdagangan, dan pemerintahan. Khusus di NTT, sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat.

BPS terus mendorong masyarakat agar terbuka kepada petugas sensus dan memberikan informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Indra menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas BPS, tetapi membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. “Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi ini,” ajaknya. (TD)

error: Konten dilindungi!