Bapenda dan Kantah BPN Manggarai Susun PKS Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai bersama Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Manggarai menggelar rapat koordinasi (Rakor) sekaligus penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait integrasi data pertanahan dan perpajakan.(Foto: Ancik)

RUTENG, RANAKANEWS.com  – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai bersama Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Manggarai menggelar rapat koordinasi (Rakor) sekaligus penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait integrasi data pertanahan dan perpajakan.

Kerja sama tersebut mencakup integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Nomor Objek Pajak (NOP), serta pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas diterbitkannya Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 16/SE-HR.01/VIII/2026 dan Nomor 900.1.13.1/5782/SJ tanggal 10 Agustus 2026 tentang Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam rangka pendaftaran tanah serta integrasi data pertanahan dan data perpajakan.

Padukan Data Pertanahan dan Perpajakan
Melalui kerja sama tersebut, Bapenda dan Kantah BPN Manggarai mendorong terbangunnya pertukaran serta pemadanan data secara elektronik berbasis web service (host-to-host).

Integrasi ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi tugas dan fungsi kedua instansi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih cepat, mudah, transparan, sekaligus memberikan kepastian hukum dan administrasi.

Salah satu fokus utama adalah pemadanan dan sinkronisasi NIB dan NOP.
Data bidang tanah yang terdapat dalam sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) BPN akan dipadankan dengan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikelola Bapenda.

Dengan pemadanan tersebut, data objek tanah dan data perpajakan diharapkan semakin akurat dan dapat digunakan secara terpadu oleh kedua instansi.

Selain itu, integrasi juga diarahkan untuk mendukung layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya dalam mempercepat proses penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB serta penerbitan kode billing.

ZNT Jadi Data Pembanding
Kerja sama juga mencakup pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) yang disahkan Kantah BPN sebagai salah satu data pembanding dalam menilai kewajaran Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Pemanfaatan data tersebut diharapkan dapat mendukung proses penilaian secara lebih akuntabel serta memperkuat transparansi dalam pelayanan perpajakan daerah yang berkaitan dengan transaksi dan peralihan hak atas tanah.

Di sisi lain, sinergi Bapenda dan BPN juga diharapkan mendukung Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan percepatan sertipikasi tanah masyarakat.

Dukungan tersebut antara lain melalui kemudahan dan percepatan proses verifikasi serta penerapan kebijakan pengurangan atau keringanan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pangkas Hambatan Administratif
Penyusunan PKS ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk mengurangi hambatan administratif dalam proses pendaftaran tanah maupun validasi BPHTB di Kabupaten Manggarai.

Integrasi data tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintah, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan dan perpajakan.

Di sisi penerimaan daerah, pemadanan data pertanahan dan perpajakan menjadi instrumen untuk mendukung optimalisasi penerimaan dari sektor BPHTB dan PBB-P2 dengan basis data yang lebih akurat dan transparan.

PKS yang sedang disusun tersebut nantinya menjadi landasan operasional dan teknis bagi Bapenda dan Kantah BPN Kabupaten Manggarai dalam membangun integrasi sistem data yang terpadu, aman, serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data.

Kerja sama lintas sektor ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola data sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pendapatan daerah.(WG)

error: Konten dilindungi!