KUPANG, RANAKANEWS.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang menggelar Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang 2025-2045.
Kegiatan yang berdampak positif terhadap arah kebijakan pembangunan ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE.,M.Si berlangsung di Aula Lantai 4 Hotel Sylvia Kupang, Kamis (7/12/2023).
Kegiatan yang dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kota Kupang, Tim Ahli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), para Camat se-Kota Kupang, insan Pers.
Narasumber pada kegiatan ini Kepala Bappeda Kota Kupang, Djidja Kadiwanu,SE.,MM dan dimoderatori oleh Sekretaris Bappeda Kota Kupang, Agustinus Hake, S.Pt.
Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy P. Funay dalam sambutannya, mengharapkan agar para pejabat terkait dapat terlibat serius.
Selain itu, Pj Wali Kota Fahrensy P. Funay juga mengingatkan agar semua masukan yang diberikan mengacu pada rancangan nasional dan kebijakan-kebijakan umum.
“Harapannya agar saudara-saudari dapat mengikuti dengan baik. Memberikan pikiran dan kontribusi yang baik, sehingga dapat berdampak positif terhadap masyarakat,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang, Djidja Kadiwanu,SE.,MM menjelaskan terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang Tahun 2025-2045. Latar belakang; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Pembangunan daerah tersebut, sambung Djidja Kadiwanu, meliputi RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
Pada pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86tahun 2017 menegaskan, bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan aksesdan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
Kemudian, penyusunan perencanaan daerah harus berdasarkan pada empat prinsip yaitu; Pertama, Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Kedua, Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
ketiga, Mengintegrasikan rencana tata ruangdengan rencana pembangunan daerah dan Keempat, Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesui dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Lanjut Djidja Kadiwanu, Dasar Hukum penyusunan RPJPD. Penyusunan RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 ini didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Mendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan RPJMD, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
Lebih lanjut, kegiatan Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang 2025-2045 hari ini bertujuan agar memberikan arah gambaran pembangunan yang prioritas di Kota Kupang dalam waktu yang akan datang,” terang Pemateri Djidja Kadiwanu.
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara dan ditutup langsung oleh Kepala Bapedda Kota Kupang, Djidja Kadiwanu. (TD)
