KUPANG, RANAKANEWS.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang melaksanakan Workshop Penyelarasan dan Implementasi Inovasi Musrenbang Rp500 Juta per Kelurahan Tahun 2027.
Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta atau biasa disapa Andre Otta kembali menguraikan bahwa alokasi angaran Rp500 juta/kelurahan akan dititipkan di masing-masing OPD.
“Jadi kalau kemudian ada kelurahan yang meminta lampu jalan atau perbaikan jalan maka dititipkan di PUPR. Kalau Pemberdayaan UMKM ada di dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang. Begitupun dengan permintaan lainnya sesuai tugas dan fungsi OPD terkait. Besaran biaya setiap program itu tetap mengacu pada besaran dana Rp500 juta, tidak boleh lebih. Jadi program dan besaran anggaran ini kan sudah ditetapkan di Musrembang kota, jadi tinggal dilaksanakan,” ujar Andre kepada wartawan usai kegiatan, di Aula Lantai II Kantor Bappeda Kota Kupang, Jumat (13/11/2026).
Ia mengatakan, penyusunan rencana kerja (Renja) pemerintah melalui OPD itu sebelumnya melalui berbagai tahapan. Tahapan pertama di tingkat Musrembang Kelurahan, Kecamatan sampai kota.
Musrenbang di Kota Kupang dilaksanakan secara menyeluruh di 51 kelurahan tersebar pada enam kecamatan.
Dari proses tersebut, tercatat sebanyak 1.195 usulan pembangunan yang dihimpun dari masyarakat dan telah dilaksanakan 100 persen sesuai jadwal.
Lebih lanjut Andre menjelaskan, pelaksanaan program kerja di tingkat kelurahan itu tidak akan tumpang tindih dengan program di masing-masing OPD.
“Dari Musrembang itu, kemudian disusun rencana kerja pemerintah. Sehingga dari tahapan per tahapan itu, kita akan sinkronkan dan disinergikan dengan Renja OPD, sehingga tidak tumpang tindih,” tandasnya.
Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan pemahaman, perencanaan, dan pelaksanaan program agar Dana Inovasi Rp500 Juta per Kelurahan dapat dipersiapkan secara lebih terarah, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.
Melalui proses koordinasi dan pembahasan bersama, diharapkan setiap kelurahan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi program yang berencana dan memberikan manfaat nyata.
“Dari Musrembang itu, kemudian disusun rencana kerja pemerintah. Sehingga dari tahapan per tahapan itu, kita akan sinkronkan dan disinergikan dengan Renja OPD, sehingga tidak tumpang tindih,” tandasnya.
Dana Transfer Umum Kota Kupang
DAU Yang Ditentukan Pendanaan Kelurahan
Tahun 2026 Rp10.2 Miliar/51 Kelurahan
Tahun 2025 Rp10.2 Miliar/51 Kelurahan
Tahun 2024 Rp10.2 Miliar/51 Kelurahan
Dana Transfer Umum Kota Kupang
(DAU Yang Ditentukan Bidang Pendidikan)
Tahun 2026 Rp 5.62 Miliar
Tahun 2025 Rp 36.17 Miliar
Tahun 2024 Rp 63.40 Miliar
Tahun 2023 Rp 40.02 Miliar
Dana Transfer Umum Kota Kupang
(DAU Yang Ditentukan Bidang Kesehatan)
Tahun 2026 Rp 5.20 Miliar
Tahun 2025 Rp 15.33 Miliar
Tahun 2024 Rp 39.99 Miliar
Tahun 2023 Rp 50.23 Miliar (Sumber: DJPK Kemenkeu).
Plt.Lurah Sikumana Silvester Hello, S.H.,menyambut baik program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, dr.Christian Widodo dan Serena C.Francis, S.Sos.,M.Sc.,
“Luar biasa!. Alokasi anggaran setiap kelurahan di Kota Kupang mendapatkan pagu sebesar Rp500 juta per kelurahan. Program yang diluncurkan Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Kupang menurut saya ini sangat bagus. Sangat membantu. Sehingga dari dana tersebut digunakan pembangunan sarana dan prasarana. Juga Pemberdayaan masyarakat.
Silvester mengakui bahwa program tersebut untuk pertama kalinya, setiap kelurahan di Kota Kupang mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp500.
“Kita lebih fokus pembangunan, infrastruktur lingkungan. Seperti perbaikan jalan lingkungan, gang, atau jembatan skala lokal. Lalu untuk pemberdayaan masyarakat; pelatihan dan peningkatan kapasitas keterampilan warga seperti UMKM,” ujar Silvester.
Ia juga menyinggung terkait dengan bantuan sosial (Bansos). Pemerintah pusat memberi akses untuk umum, untuk semua. Jadi, bagi masyarakat yang belum sempat mendapat sentuhan bantuan sosial dari pemerintah, Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Sosial sudah menetapkan setiap kelurahan punya satu tenaga operator. Itu tugasnya untuk membantu masyarakat untuk mengimput data.
Ia contohkan, di Kelurahan Sikumana, yang menerima Bansos hanya dua ribu lebih, sementara jumlah penduduk 21 ribu. Pertanyaannya kenapa hanya dua ribu lebih? kenapa bukan sepuluh ribu?.
“Karena itu, data penerima bantuan sosial harus dicermati dan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukanya dan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria,” tegasnya. (TD)
