KUPANG, RANAKANEWS.com – Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Sosial terus memperkuat pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan. Berbagai program pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan, serta perluasan akses pelayanan sosial dilaksanakan sepanjang tahun 2026.
Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Johanes Don Bosco Assan, S.Kom., menjelaskan bahwa terdapat empat bidang utama yang menjadi fokus pelayanan Dinas Sosial, yakni pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta perluasan akses pelayanan perlindungan sosial.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial melakukan sejumlah kegiatan, antara lain pendataan Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), koordinasi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), penyaluran Beras Cadangan Pangan (BCP), bantuan permakanan dan alat bantu bagi penyandang disabilitas, serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Selain itu, Dinas Sosial juga menangani bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana nonalam seperti kebakaran, serta melakukan pendaftaran masyarakat melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Sosial
Salah satu perhatian utama Dinas Sosial adalah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Kadis Sosial mengakui bahwa dalam pelaksanaan pendataan masih ditemukan sejumlah persoalan, seperti keluarga yang secara ekonomi sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan, sementara warga yang benar-benar miskin justru belum masuk dalam data.
Karena itu, Dinas Sosial terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kelurahan, RT/RW, pendamping sosial, serta berbagai pihak terkait untuk memastikan data penerima bantuan semakin akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Pelayanan Bagi Kelompok Rentan
Pelayanan kesejahteraan sosial juga diarahkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Mereka antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, perempuan dan anak korban kekerasan, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), gelandangan dan pengemis, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar, serta masyarakat terdampak bencana.
Untuk tahun 2026, sejumlah bantuan telah disiapkan dengan sasaran penerima yang telah ditentukan. Berdasarkan data yang diperoleh www.ranakanews.com pada Jumat (13/11/2026, bantuan permakanan menyasar 120 penerima, terdiri atas 40 anak yatim piatu, 40 lanjut usia, dan 40 penyandang disabilitas.
Selain itu, bantuan sandang diberikan kepada 25 penyandang disabilitas. Bantuan alat bantu ditargetkan bagi 76 orang, sedangkan bantuan pendampingan bagi penyandang disabilitas menyasar 20 orang.
Untuk penanganan bencana, Dinas Sosial juga menyiapkan bantuan pangan bagi 150 penerima, bantuan sandang bagi 15 penerima, serta bantuan permakanan bagi 75 warga rentan terdampak bencana.
Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana
Dalam penanganan bencana, Dinas Sosial bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Taruna Siaga Bencana (Tagana), pemerintah kelurahan dan kecamatan, serta Dinas Pemadam Kebakaran.
Bentuk penanganan meliputi penjangkauan dan asesmen terhadap korban, pemenuhan kebutuhan dasar, penelusuran keluarga, hingga rujukan kepada pihak terkait sesuai kebutuhan masing-masing korban.
Kerja sama lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat yang mengalami kondisi darurat sosial maupun bencana memperoleh pelayanan secara cepat dan tepat.
Perluasan Akses Pelayanan Perlindungan Sosial
Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan, Dinas Sosial membuka akses pelayanan melalui beberapa titik, yakni kantor Dinas Sosial, Mal Pelayanan Publik (MPP), dan kantor kelurahan.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi, melakukan pendaftaran, serta mengakses pelayanan perlindungan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Dinas Sosial juga terus mendorong penyelesaian penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui FGD dan finalisasi dokumen. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Kota Kupang.
Tantangan dan Komitmen Peningkatan Pelayanan
Dalam pelaksanaan program, Dinas Sosial masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya validitas data penerima manfaat, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas Sosial berupaya meningkatkan kualitas pemutakhiran DTSEN, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mengoptimalkan anggaran, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat.
Toto Assan yang akrab disapa juga mengajak masyarakat agar berperan aktif melaporkan apabila menemukan warga terlantar, korban kekerasan, masyarakat yang membutuhkan perlindungan, maupun kondisi darurat sosial lainnya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting agar pemerintah dapat mengetahui persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar dan segera mengambil langkah penanganan.
Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Sosial berkomitmen terus meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial yang responsif, transparan, inklusif, dan tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh warga Kota Kupang. (TD)
