BPS Mulai Sensus Ekonomi 2026 di NTT, Libatkan Seluruh Sektor Usaha

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini (Kedua) dari kiri barisan depan foto bersama saat mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi NTT, kawasan Car Free Day, Jalan El Tari, Kota Kupang, Sabtu (27/6/2026). (Foto: TD/ Ranakanews.com).

KUPANG, RANAKANEWS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pencanangan yang digelar di kawasan Car Free Day, Jalan El Tari, Kota Kupang, Sabtu (27/6/2026), menjadi awal pendataan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas usaha di daerah tersebut.

Kegiatan pencanangan ditandai dengan pemukulan tambur oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, bersama Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Politik dan Pemerintahan, Petrus Seran Tahuk, serta Kepala BPS NTT, Matamira Bangngu Kale, sebagai simbol dimulainya Sensus Ekonomi 2026 di NTT.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret kondisi terkini aktivitas ekonomi masyarakat agar pemerintah memiliki data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Melalui sensus ini kita akan mengetahui struktur ekonomi daerah, aktivitas ekonomi yang dominan, serta potensi masing-masing wilayah. Data tersebut menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Pudji.

Ia menegaskan keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan para pelaku usaha. Karena itu, BPS mengimbau seluruh responden memberikan informasi secara jujur, lengkap, dan benar.

Semakin lengkap data yang diberikan, semakin baik kualitas kebijakan yang dihasilkan.

“Data ini tidak berkaitan dengan perpajakan dan seluruh informasi responden dijamin kerahasiaannya,” tegasnya.

Pudji menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 menghadirkan pembaruan penting. Jika pada sensus sebelumnya sektor pertanian belum menjadi cakupan, kali ini seluruh sektor usaha, termasuk pertanian dan usaha rumah tangga, akan didata melalui kunjungan langsung petugas ke setiap rumah maupun tempat usaha.

Menurutnya, hasil sensus tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga menjadi rujukan bagi dunia usaha dalam pengembangan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penyusunan program pembangunan sesuai potensi masing-masing daerah.

“Tidak ada usaha yang terlalu kecil untuk diperhitungkan dan tidak ada yang terlalu besar untuk diabaikan. Semua memiliki peran dalam membangun ekonomi Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Gubernur NTT Melkiades Laka Lena melalui sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan, Petrus Seran Tahuk, menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

Kualitas data menjadi fondasi pembangunan yang berkualitas. Karena itu kami mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai gerakan bersama mewujudkan pembangunan Nusa Tenggara Timur yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale, mengungkapkan sekitar 6.000 petugas akan diterjunkan ke seluruh wilayah NTT untuk mendata seluruh aktivitas usaha.

BPS berharap seluruh masyarakat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar karena seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan dunia usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT. (TD)

error: Konten dilindungi!