KUPANG, RANAKANEWS.com – Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Sosial Kota Kupang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar di bidang sosial.
“Tentu yang orang paling liat itu kan bantuan sosial,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodiwyk Djungu Lape,S.Sos disela-sela Sidang 1Tahun 2023/2024 DPRD Kota Kupang, Rabu (29/11/2023).
Program-program bantuan sosial; Bidang rehabilitasi sosial itu lebih fokus kepemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Dalam hal ini pelaksanaan standar pelayanan minimal.
“Disitu ada untuk urusan pemerintah Kabupaten/Kota ada 5 bidang yaitu Anak terlantar luar panti (Di luar balai, luar lembaga, tercecer,red), Disabilitas terlantar luar panti. Lansia luar panti, Gelandangan, Pengemis dan Penanganan bencana.
Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial; Bantuan program keluarga harapan (PKH), ada bantuan pangan non tunai (sembako), BPJS gratis, KIP Kuliah, dan lain-lain, ada subsidi.
Bidang Pemberdayaan Sosial; Memberdayakan fakir miskin pemberian modal usaha, pelatihan, dan lain-lain sebagainya. Bidang Penanganan fakir miskin; Membantu pendataan, dan sebagainya,” jelasnya.
Wujud-wujud kegiatan dibagi lagi dari pemerintah pusat ada program PKH.
“Kalau untuk Kota Kupang saat ini mau penyaluran triwulan terakhir untuk 11. 753 keluarga penerima manfaat atau 23 ribu lebih komponen penerima. Karena dalam program PKH itu ada komponen-komponen.
Komponen Pendidikan; Untuk anak sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA. Itu dari 3 jenjang itu uang tunai Kota Kupang 14 ribu lebih anak sekolah. Anak SD uang tunai Rp900 per tahun. SMP Rp1,5 Juta pertahun yang terimanya tiap triwulan dan SMA Rp2 juta per tahun.
Komponen Kesehatan; Untuk ibu hamil Rp3 juta per tahun. Anak Balita demikian juga Rp3 juta per tahun.
Komponen Kesejahteraan Sosial; itu 2.4 Juta per tahun untuk Lansia dan Disabilitas. “Jadi dalam rumah tangga itu misalnya ada komponen Lansia bantu, ada komponen Ibu hamil ada komponen anak sekolah di bantu. Jadi satu rumah tangga miskin bisa dia dapat sampai 3-4 jenis bantuan dalam satu rumah, itu PKH khusus dia. Tapi bantuan bersyarat harus memenuhi kriteria-kriteria,” papar Lody sapaan akrabnya.
“Kemudian ada program dari pusat bantuan pangan non tunai (sembako) itu sekarang Kota Kupang 17.766 keluarga penerima manfaat. Itu 200 ribu per bulan. Jadi Rp2.4 per tahun,” sebut Lody.
Jumlah Dana yang masuk di Kota Kupang.
Dari program PKH itu Rp40 Miliar lebih. Dari bantuan Pangan Non Tunai (Sembako) juga Rp40an Miliar. Kemudian BPJS gratis itu ada dari pemerintah pusat, provinsi, ada dari Kota sendiri. Posisi sekarang 157 ribu warga Kota Kupang yang memegang kartu BPJS Gratis, kelas 3, dan uangnya itu hampir 70 Miliar itu dari pusat.
“Kemudian bantuan-bantuan lain seperti bidang reses tadi khusus Disabilitas, Lansia itu ada banyak, belum alat bantu banyak nyasar di warga Kota Kupang kuncinya di pendataan dabase. Kami di Dinsos pegang database. Dengan database bisa turun bantuan. Bahwa kalau ada yang belum didata, kami buka kesempatan silahkan. Silahkan data lewat Dinas dan Kelurahan,” ungkap Lody.
Kemudian dari Provinsi. Provinsi ada untuk penekanan kemiskinan ekstrem. “Kami kemarin sudah laksanakan untuk 365 KPM. Beras 20 kg per KPM diluncurkan bulan September kemarin. Kemudian ada bantuan UB pemberdayaan masyarakat ada 187 kelompok. Rp10 Juta per kelompok. Rp1.8 Miliar tersebar di Kota Kupang itu UB dari provinsi. Selain itu BPJS Rp12 ribu,” papar Lody.
Sementara Program APBD Kota. Ada bantuan pangan tunai daerah. Warga yang tidak diakomodir bantuan pangan pusat tadi disedikan dari kota untuk 4.705 KPM. Dana kurang lebih Rp1 Miliar sementara berjalan.
Kemudian penanganan Inflasi. Ada bantuan cadangan pangan pemerintah dari pusat untuk 766 KPM 10 Kg per bulan.
“Bulan Desember ini sementara berjalan. Nanti akan perpanjang. Menurut informasi perpanjang sampai dengan bulan Juni. Nah Mereka-mereka ini yang penerima lewat PKH ini dianggap kelompok rentan. Jadi satu bulan dari pusat lewat program ini (penanganan inflasi,red) 177 ton. Rp17 ribu sekian. Kemudian kita di Kota. Kota pun demikian. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan kuncinya dipendataan. Oleh karena itu warga masyarakat yang merasa belum diakomodir silahkan. Jadi kita punya skedul itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 tiap bulan khusus BPJS gratis; layani Usulan baru, atau pun perbaikan data karena banyak juga pengeluhan bahwa tiba-tiba non aktif mereka-mereka itu serta kaget non aktif. Oleh karena itu dibuka kesempatan tiap bulan itu rutin. Kemudian untuk pengusulan warga masuk TKS tanggal 15-25 tiap bulan sekaligus pengusulan basis baru PKH, BTT itu kerja rutin kita yang harus dilakukan,” ungkap Kadis Lody. (TD)
