KUPANG, RANAKANEWS.com – Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Johanes Don Bosco Assan, S.Kom., yang akrab disapa Toto Assan, menjelaskan bahwa desil merupakan sistem pengelompokan status sosial ekonomi keluarga yang berlaku secara nasional dan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial.
Penjelasan tersebut disampaikan Toto Assan, kepada www.ranakanews.com, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, sistem desil digunakan untuk mengelompokkan setiap keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonominya. Data tersebut menjadi instrumen penting dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan pemerintah, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Desil itu merupakan pengelompokan status sosial ekonomi keluarga yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Setiap kepala keluarga dikategorikan berdasarkan peringkat kesejahteraan sosial ekonominya,” jelas Toto Assan.
Mengenal Sepuluh Tingkatan Desil
Toto Assan menerangkan, pengelompokan desil terdiri atas sepuluh tingkatan, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Desil 1 merupakan kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Pembagian tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menetapkan masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial. Karena itu, posisi desil setiap keluarga memiliki keterkaitan dengan persyaratan sejumlah program perlindungan sosial.
Kriteria Penerima Bantuan Sosial
Dalam penentuan penerima bantuan sosial, Toto Assan menyebutkan terdapat perbedaan kriteria berdasarkan jenis program bantuan yang diberikan pemerintah.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan tunai, dan bantuan sembako, sasaran penerima umumnya berasal dari keluarga yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4.
Sementara itu, bantuan iyuran jaminan kesehatan atau Penerima Bantuan Iuran (PBI), termasuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) gratis, mencakup keluarga yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5.
“Untuk bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD, seperti PKH, bantuan pangan tunai, dan bantuan sembako, sasarannya adalah kepala keluarga yang berada pada desil 1 sampai desil 4. Sedangkan untuk bantuan PBI atau KIS gratis, kriterianya mencakup desil 1 sampai desil 5,” ungkapnya.
Tiga Komponen Utama Program PKH
Lebih lanjut, Toto Assan menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan diberikan berdasarkan tiga komponen utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Ketiga komponen tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, terutama untuk membantu keluarga yang masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu.
Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan tunai dalam bentuk uang kepada keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemerintah juga menyediakan bantuan sembako serta bantuan iyuran jaminan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat.
Masyarakat Dapat Mengetahui Posisi Desil
Toto Assan menambahkan, masyarakat juga dapat mengetahui posisi desil masing-masing keluarga sebagai bagian dari keterbukaan informasi mengenai status kesejahteraan sosial ekonomi.
Menurutnya, pemahaman terhadap pengelompokan desil penting agar masyarakat mengetahui dasar penentuan sasaran program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah.
Dengan pemanfaatan data kesejahteraan sosial yang semakin baik, diharapkan penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih tepat sasaran, transparan, dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dinas Sosial Kota Kupang terus mendorong pemanfaatan data kesejahteraan sosial sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, sehingga bantuan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima manfaat. (TD)
