KUPANG, RANAKANEWS.com – Pemerintah Kota Kupang akhirnya menuntaskan proses hibah lahan sisi darat Pelabuhan Nunbaun Sabu (NBS) setelah tertunda selama kurang lebih 14 tahun. Penyelesaian ini menjadi langkah penting dalam mendorong percepatan pengembangan infrastruktur pelabuhan, memperkuat konektivitas transportasi laut, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Keberhasilan tersebut terwujud pada masa kepemimpinan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, bersama Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc. Penandatanganan naskah perjanjian hibah barang milik daerah antara Pemerintah Kota Kupang dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berlangsung di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Andi Sutomo Panjaitan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kupang, Simon Baon, serta Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kupang, Anselmus Bau Mau. Wali Kota Kupang juga didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Hengky C. Malelak, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere.
TUNTASKAN PERSOALAN 14 TAHUN
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mengungkapkan rasa syukur atas tuntasnya proses hibah lahan yang telah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun tersebut. Menurutnya, penyelesaian ini bukan sekadar urusan administrasi aset daerah, melainkan langkah konkret untuk membuka jalan bagi pengembangan infrastruktur transportasi laut yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, bagi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai provinsi kepulauan, laut bukan hanya ruang geografis, tetapi juga urat nadi kehidupan masyarakat. Laut menjadi penghubung antarpulau, jalur distribusi hasil usaha, serta sarana penting bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan sehari-hari.
“Pelabuhan itu bukan hanya tempat membongkar muat kapal. Jauh lebih dari itu, di sana ada harapan kehidupan masyarakat,” tegas Christian.
Ia menjelaskan, pelabuhan yang dikelola dan dikembangkan secara optimal dapat memberikan manfaat berlapis. Selain memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, keberadaan pelabuhan juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan PAD.
Karena itu, Pemerintah Kota Kupang berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan pembangunan infrastruktur transportasi berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Christian menekankan bahwa pembangunan membutuhkan kerja sama lintas pemerintahan agar berbagai rencana strategis dapat diwujudkan secara optimal.
“Saya percaya orang bijak bilang, jika Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tetapi jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Kami sudah memilih untuk berjalan jauh bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah,” ungkapnya.
DORONG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS
Dalam kesempatan tersebut, Christian juga mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap sejumlah kebutuhan infrastruktur strategis di Kota Kupang, termasuk rencana pembangunan terminal konsolidasi dan depo kontainer.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas logistik, memperlancar distribusi barang, dan memperkuat peran Kota Kupang sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di NTT.
Selain itu, ia menyampaikan usulan dukungan sarana dan prasarana kepada Kementerian Perhubungan untuk menunjang pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU). Saat ini, kegiatan pemeliharaan masih menghadapi kendala karena sebagian peralatan yang digunakan telah berusia tua.
Pemerintah Kota Kupang berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat kapasitas pelayanan publik sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih memadai bagi masyarakat.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Andi Sutomo Panjaitan, menyambut baik penyelesaian hibah lahan Pelabuhan Nunbaun Sabu.
Ia berharap aset yang dihibahkan dapat dimanfaatkan secara tertib, akuntabel, dan sesuai peruntukannya untuk mendukung peningkatan fasilitas serta pengembangan pelabuhan.
Lollan juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan pelabuhan, termasuk membangun rasa memiliki di tengah masyarakat, menjaga keselamatan pelayaran, dan mengedukasi para pengguna jasa agar mematuhi ketentuan keselamatan, baik di kawasan pelabuhan maupun selama berada di atas kapal.
Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan pengembangan pelabuhan berlangsung secara berkelanjutan serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
RP26 MILIAR DISIAPKAN UNTUK PENGEMBANGAN PADA 2027
Kepala KSOP Kupang, Simon Baon, menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, yang berhasil menuntaskan kendala dalam proses hibah lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Ia memastikan lahan hibah tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung pengembangan fasilitas sisi darat Pelabuhan Nunbaun Sabu.
Sebagai bagian dari rencana pengembangan, pada 2027 telah dianggarkan sekitar Rp26 miliar untuk pembangunan sejumlah fasilitas pendukung pelabuhan.
Fasilitas yang direncanakan meliputi terminal penumpang, kantor, lapangan parkir, dan pagar keliling. Pembangunan tersebut akan mendukung pengembangan pelabuhan secara terpadu, sejalan dengan rencana rekonstruksi pada sisi laut.
Simon menjelaskan, Pelabuhan Nunbaun Sabu mulai dibangun sejak 2012 dan telah memiliki izin operasional. Pengembangan selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan, terutama bagi kapal pelayaran rakyat, kapal pariwisata, kapal pesiar atau yacht, kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM), serta kapal-kapal yang melayani konektivitas dan kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar Kupang.
Pelabuhan ini juga diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat di wilayah sekitarnya, termasuk Pulau Kera dan Sulamu, sehingga konektivitas laut semakin menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
MOMENTUM BARU BAGI KONEKTIVITAS DAN EKONOMI KUPANG
Rampungnya hibah lahan setelah penantian selama kurang lebih 14 tahun menjadi tonggak penting bagi pengembangan Pelabuhan Nunbaun Sabu.
Dengan tuntasnya proses tersebut, peluang untuk meningkatkan fasilitas pelabuhan semakin terbuka. Rencana pembangunan yang didukung anggaran sekitar Rp26 miliar pada 2027 diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelayanan dan menunjang aktivitas transportasi laut.
Kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi menjadi modal penting untuk memastikan pengembangan pelabuhan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Lebih dari sekadar penyelesaian administrasi aset, langkah ini diharapkan menjadi awal dari pengembangan infrastruktur transportasi laut yang mampu memperkuat konektivitas antardaerah, mendorong pergerakan ekonomi, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kota Kupang dan wilayah sekitarnya. (Thildis)
