LARANTUKA,RANAKANEWS.com- Agenda pengisian jabatan eselon 2 lingkup Pemda Flotim melalui job fit terbuka umum, oleh Bupati Ir.Anton Doni Dihen,M.Sc, sebaiknya tidak hanya sebatas 5 jabatan yang lowong, tapi dilakukan bagi seluruh jabatan eselon 2, agar bisa mendapatkan pejabat yang berkompeten dan lebih bertenaga mendukung program strategis lompatan jauh produktivitas kepemimpinan Anton Doni Dihen-Ignas Boli Uran, yang tersisa 4 tahun lagi.
Pasalnya, banyak pejabat eselon 2 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini mesti diuji kompetensinya melalui jalur job fit terbuka umum, agar bisa diketahui secara obyektif, apakah pejabat eselon 2 tersebut tetap menduduki jabatan eselon yang sama, atau geser ke OPD lainnya, atau menduduki pos jabatan Staf Ahli Bupati.
Demikian pandangan yang dikemukakan Sius Ero Ama,S.Sos, salah satu mantan/pensiunan pejabat Flotim, dengan jabatan terakhir Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, saat berdiskusi dengan Wartawan di kediamannya, Minggu (25/1/2026).
Menurutnya, fakta membuktikan bahwa banyak pejabat eselon 2 lingkup Pemda Flotim, yang kurang berkompeten dan tidak memberikan dukungan optimal selama satu tahun kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Anton Doni Dihen-Ignas Boli Uran.
“Pencapaian kemajuan sejumlah program strategis lompatan jauh seperti Bigh Push Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Jalan Rabat Beton Rp11 M Basira-Latonliwo, Pariwisata Penggerak Ekonomi, Videotron Pendukung Semana Santa, Future School hingga Setan Transparansi yang belum optimal, mesti menjadi catatan serius, bahwa ada yang belum dilakukan dengan benar dalam tata kelolah birokrasi pemerintahan Flotim,”katanya.
Selain itu, rendahnya kinerja pendapatan asli daerah banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Komunikasi dan Informatika, juga Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat, penting jadi masukan obyektif guna digelarnya job fit terbuka umum untuk seluruh jabatan eselon 2.
“Iyah, fakta ini harus menjadi evaluasi dan catatan serius Bupati Anton Doni -Ignas Uran, untuk benar-benar melakukan penataan jabatan eselon 2 kali ini.
Karena waktu terus berjalan cepat dan banyak agenda program strategis lompatan jauh yang harus segera dieksekusi.
Jika Bupati Anton Doni buat job fit terbuka untuk hanya 5 jabatan eselon 2 yang lowong, lalu pertanyaannya apakah pejabat eselon 2 yang kurang berkompeten dan tak mampu menunjukkan lompatan produktivitas kerja juga tetap dipertahankan?
Saya kira, Bupati Anton Doni harus bersikap tegas dan tak boleh terpengaruh dengan trik-trik politik yang lagi dimainkan pihak-pihak tertentu untuk merusak kinerja dan citra Kepemimpinan ADDIBU dari dalam tubuh birokrasi Pemda Flotim,”tegas Sius Ero Ama.
Menurutnya, tidak ada alasan yang obyektif untuk tak digelarnya job fit eselon 2 terbuka umum dan mempertahankan pejabat eselon 2 yang kurang berkompeten selama ini, jika ADDIBU ingin kepemimpinannya di tahun ke 2 berjalan lebih baik.
“Bupati-Wakil Bupati Anton Doni Dihen-Ignas Boli Uran boleh mengusung tagline Setan Transparansi, Lompatan Jauh Produktivitas Flores Timur, dengan efisiensi anggaran yang ketat, tapi pejabat OPD hanya ‘lenggang kangkung’ buat program hanya untuk habiskan dana tanpa target pasti, serta kerja tunggu uang dulu, maka sulit untuk mencapai Lompatan Jauh Produktivitas Flores Timur.
“Seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang menggebrak Ivent ‘Solor Fun Run’ Rp500 juta, Festival Bale Nagi Rp450 juta, Live Musik Asam Satu Beach Rp50 juta semalam, tanpa ada impact-nya untuk PAD Flotim, harus dievaluasi serius dan diperbaiki melalui job fit terbuka umum
Apalagi, roh dan daya magnet pariwisata Flotim selama setahun ini mati suri.
Obyek wisata Waiplatin Mokantarak dibiarkan terlantar.
Pantai Riangsunge Solor Barat juga tidak ada gaungnya lagi. Pantai Deri Ile Boleng juga sama,”tukas Ero Ama.
Demikian pula dengan Dinas PUPR Flotim dengan program andalan proyek Rp11 M rabat beton jalan Basira-Latonliwo Tanjung Bunga, juga hingga kini belum ada hasil memuaskan, karena kontraktornya alami banyak kendala lapangan, dan buruknya pengawasan serta kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Juga dengan penanganan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, yang hingga kini tak ada kemajuan yang signifikan, padahal sudah lebih dari dua tahun bencana alam ini berlalu.
Ini juga membuktikan bahwa kinerja pejabat OPD tak punya kompetensi memadai.
Hal yang sama dengan geliat Koperasi Desa Merah Putih, dibawah kendali Dinas Koperasi dan UMKM Flotim, juga terlihat hanya lompat-lompat di tempat.
Nah, Bupati Anton Doni harus berani mencopot pejabat OPD yang jelas-jelas tidak punya kemampuan inovatif dan produktif, tapi hanya menjadi ‘kuda beban’ APBD Flotim setiap tahun.
Masih banyak pejabat eselon 3 Pemda Flotim yang mampu dan bisa dipromosikan ke jabatan eselon 2,”tohok Ero Ama, keras.
Mantan Camat Witihama dan Wulanggitang ini, bahkan lebih jauh mengingatkan Bupati Anton Doni agar sukses pengisian jabatan eselon 3 yang baru saja dilakukan, harus dilanjutkan ke jenjang pejabat eselon 2, dengan menggelar job fit terbuka untuk seluruh posisi eselon 2.
“Apalah artinya hanya menggelar job fit terbuka untuk 5 jabatan eselon 2 yang lowong, sementara masih banyak pejabat eselon 2 yang berkinerja buruk, dibiarkan menduduki jabatan, yang hanya membebankan APBD Flotim yang lagi ngos-ngosan.
“Buktinya, SILPA tahun anggaran 2025 saja mencapai Rp200 M lebih.
Ini memperlihatkan daya serap anggaran di OPD-OPD masih rendah, karena pejabat eselon 2 nya tak punya daya inovatif dan produktifitas.
Mereka hanya sibuk ikut acara ceremonial, turun ke lapangan bawa SPPD, fasilitas yang disiapkan negara, tapi rendah pertanggungjawaban kinerja pelayanan publik.
Saya kira, Bupati Anton Doni sudah paham semua kemampuan kinerja pendapatan pejabat eselon 2, selama satu tahun memimpin Flotim.
Kami sangat mendukung langkah Bupati Anton Doni melakukan job fit terbuka untuk seluruh jabatan eselon 2.
Ibarat satu kali dayung dua tiga pulau terlampaui. Kalau job fit terbuka umum, maka satu kali jalan untuk seluruh jabatan eselon 2.
Jangan buang anggaran, waktu, pikiran dan tenaga hanya untuk job fit 5 jabatan eselon 2 yang lowong.
Ini namanya kerja rugi dan bikin pening kepala Bupati,”timpalnya, sengit.
Sius Ero Ama juga meminta Sekda Flotim, Drs. Petrus Pedo Maran,M.Si untuk mendukung langkah Bupati Anton Doni menggelar job fit terbuka umum untuk seluruh jabatan eselon 2.
“Sekda Pedo Maran juga harus memberikan masukan dan pertimbangan obyektif dan produktif supaya agenda besar reformasi birokrasi lompatan jauh produktivitas Flotim bisa jalan,”tohoknya.
Kesempatan Terbaik Bupati Anton Doni Pilih Pejabat Berkualitas
Pada bagian lainnya, Sius Ero Ama, mantan Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa (BPMD) Flotim menegaskan, job fit terbuka umum bagi seluruh jabatan eselon 2 adalah kesempatan terbaik bagi Bupati Anton Doni memilih pejabat berkualitas pada semua OPD, maupun jabatan Staf Ahli Bupati.
“Cara uji kompetensi terbuka seperti ini supaya para pejabat eselon 2 tak merasa gampang menduduki jabatan, lantaran ada faktor kedekatan keluarga dan balas budi politik.
Atau juga karena ada setoran uang dan janji untuk dapat imbalan tertentu seperti fee proyek.
Tetapi, pejabat eselon 2 yang terpilih adalah Mereka yang betul-betul berkualitas dan siap bekerja total melayani kepentingan masyarakat, memajukan pembangunan Flotim dan menyukseskan kepemimpinan ADDIBU,”ujarnya.
Selain itu, pejabat eselon 2 tersebut adalah pejabat yang punya loyalitas tinggi kepada Bupati-Wakil Bupati.
“Mereka tidak akan mungkin bermuka dua dalam jabatan.
Siang hormat Bupati, tapi malam sembah orang lain,”pungkasnya mengingatkan.
Butuh Pejabat Berkompeten Menjadi Staf Ahli Bupati
Pada bagian lainnya, Sius Ero Ama memberi masukan penting agar Bupati perlu mengangkat pejabat berkompeten untuk menempati posisi Staf Ahli Bupati, melalui job fit.
“Iyah melalui job fit terbuka umum, maka kesan bahwa jabatan Staf Ahli Bupati adalah tempat buangan harus diakhiri.
Sebab, pejabat eselon 2 yang diangkat punya kompetensi jelas dan memberi kajian kepada Bupati untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, pejabat yang dipercaya menduduki jabatan Staf Ahli Bupati akan bekerja dengan baik,”tutupnya.(OLA)
