Oleh: Dr. Ir. Suryawati, M.Si.
Setiap tahun, Kota Kupang dan sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur menghadapi paradoks yang hampir sama. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sejumlah kawasan mengalami genangan dan banjir. Namun, tidak lama setelah hujan berhenti, masyarakat kembali menghadapi kekeringan, berkurangnya debit mata air, sumur yang mengering, serta kesulitan memperoleh air bersih.
Keadaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan air di Kupang bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya curah hujan. Masalah yang lebih mendasar adalah belum optimalnya kemampuan kota dalam menahan, meresapkan, menyimpan, dan menggunakan kembali air ketika hujan turun.
Air yang ditunggu selama berbulan-bulan mengalir dalam hitungan jam melalui saluran, sungai, dan akhirnya menuju laut. Ketika kemarau tiba, pemerintah dan masyarakat kembali mengeluarkan biaya besar untuk memperoleh sumber air baru atau membeli air tangki.
Siklus ini terus berulang karena banjir dan kekeringan masih sering diperlakukan sebagai dua persoalan yang terpisah. Padahal, keduanya merupakan dua sisi dari persoalan yang sama: tata kelola air yang belum terpadu.
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 mencatat bahwa wilayah Kota Kupang yang berpotensi terdampak bahaya banjir mencapai 573 hektare dan tersebar di seluruh kecamatan.
Dokumen yang sama menyebutkan bahwa luas bahaya kekeringan di Kota Kupang mencapai 15.498 hektare dan berada pada kelas tinggi. Potensi bahaya kekeringan terluas berada di Kecamatan Alak, yaitu sekitar 5.821 hektare. Data tersebut bersumber dari Kajian Risiko Bencana Kota Kupang Tahun 2022–2026 yang disusun BPBD Kota Kupang pada 2022. Angka tersebut seharusnya menjadi peringatan serius bagi kebijakan pembangunan Kota Kupang. Banjir tidak cukup ditangani hanya dengan memperbesar saluran drainase. Demikian pula, kekeringan tidak dapat terus-menerus diatasi melalui tindakan darurat ketika sumur warga telah mengering.
Kebijakan pengendalian banjir harus dihubungkan dengan kebijakan ketahanan air. Air hujan yang selama ini dianggap sebagai beban perkotaan perlu diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat disimpan untuk menghadapi musim kemarau. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan air tidak hanya diukur dari seberapa cepat genangan dapat dialirkan, tetapi juga dari seberapa banyak air hujan yang berhasil ditahan, diresapkan, disimpan, dan dimanfaatkan tanpa menimbulkan banjir.
Dari Membuang Air Menjadi Menabung Air
Pembangunan perkotaan selama ini cenderung menggunakan pendekatan konvensional: air hujan harus secepat mungkin dialirkan melalui drainase menuju sungai dan laut. Ketika volume limpasan melampaui kapasitas saluran, terjadilah genangan dan banjir. Pendekatan tersebut perlu diperbaiki. Bagi daerah beriklim relatif kering seperti Kupang, mengalirkan hampir seluruh air hujan ke laut merupakan kehilangan sumber daya yang sangat berharga. Kota Kupang membutuhkan perubahan paradigma, dari kota yang hanya mengalirkan air menjadi kota yang mampu menahan, menyerap, menyimpan, dan memanfaatkan kembali air. Prinsip ini sejalan dengan konsep sponge city atau kota spons.
Dalam konsep tersebut, air hujan ditangkap dari atap bangunan, ditampung dalam tangki atau kolam retensi, dan sebagian diresapkan ke dalam tanah pada lokasi yang secara teknis memungkinkan. Ruang terbuka hijau, taman resapan, embung, kolam retensi, sumur resapan, serta permukaan berpori menjadi bagian dari sistem pengelolaan air perkotaan.
Pemerintah Kota Kupang dapat memulainya melalui program “Satu Bangunan Satu Sistem Pemanenan Air Hujan”. Rumah, sekolah, kantor pemerintah, puskesmas, pasar, rumah ibadah, dan fasilitas umum secara bertahap didorong memiliki sistem pemanenan air hujan yang disesuaikan dengan luas atap, fungsi bangunan, dan kebutuhan pengguna. Air yang ditampung tidak harus digunakan sebagai air minum. Dengan penampungan, penyaringan, dan pemeliharaan yang tepat, air hujan dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, mencuci halaman, membersihkan fasilitas umum, menyiram toilet, dan memenuhi kebutuhan nonkonsumsi lainnya. Pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan nonkonsumsi dapat mengurangi tekanan terhadap air tanah dan jaringan air perpipaan. Adapun penggunaan untuk minum dan memasak harus melalui pengolahan serta pemeriksaan kualitas sesuai standar kesehatan.
Pembangunan dan perbaikan drainase tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban terhadap banjir. Jika seluruh air hanya dipercepat menuju kawasan hilir, pembangunan drainase berpotensi sekadar memindahkan banjir dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Setiap pembangunan jalan, perumahan, gedung, dan kawasan komersial perlu memperhitungkan neraca air kawasan: berapa volume hujan yang jatuh, berapa yang dapat meresap ke dalam tanah, berapa yang perlu ditampung, dan berapa yang aman dialirkan ke jaringan drainase kota.
Halaman rumah, area parkir, trotoar, dan ruang terbuka sebaiknya tidak seluruhnya ditutup beton. Sebagian permukaan perlu menggunakan bahan berpori agar air dapat meresap. Taman kota juga perlu dirancang bukan hanya sebagai ruang rekreasi, melainkan sekaligus sebagai ruang penampungan sementara dan daerah resapan. Saluran drainase dapat dihubungkan dengan kolam retensi. Embung kecil dapat dibangun di lokasi yang sesuai, sedangkan cekungan alami yang masih tersedia perlu dilindungi agar tidak seluruhnya berubah menjadi kawasan terbangun.
Pembangunan kawasan baru juga perlu diarahkan untuk mendekati prinsip zero run-off. Artinya, sebanyak mungkin limpasan air ditahan, dimanfaatkan, atau diresapkan di dalam kawasan sebelum sisanya dialirkan ke jaringan drainase kota. Namun, penerapannya tidak dapat dilakukan secara seragam. Kondisi geologi Kota Kupang, yang pada banyak tempat didominasi batuan kapur, memerlukan kajian teknis. Sumur resapan, kolam retensi, dan fasilitas infiltrasi harus dibangun berdasarkan kondisi tanah, topografi, kedalaman air tanah, kapasitas resapan, serta jaraknya dari sumber pencemaran. Tanpa kajian tersebut, fasilitas resapan dapat menjadi tidak efektif atau bahkan berisiko mencemari air tanah.
Regulasi Harus Turun Menjadi Tindakan
Pemerintah Kota Kupang sebenarnya tidak memulai dari titik nol. Kota ini telah memiliki Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Selain itu, terdapat Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Kontinjensi Bencana Banjir, Longsor, Gempa Bumi dan Tsunami, Angin Puting Beliung/Angin Kencang, serta Kekeringan di Kota Kupang. RPJPD Kota Kupang Tahun 2025–2045 juga telah menempatkan ancaman banjir dan kekeringan sebagai persoalan pembangunan yang harus diantisipasi. Artinya, kerangka kebijakan telah tersedia. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan regulasi tersebut menjadi program prioritas yang memiliki anggaran, lokasi, pembagian tanggung jawab, target, dan indikator keberhasilan yang jelas.
Setiap tahun, pemerintah perlu menyampaikan kepada publik berapa unit penampung air hujan yang telah dibangun, berapa sekolah dan kantor pemerintah yang telah menerapkannya, berapa luas daerah resapan yang dilindungi, serta berapa volume air hujan yang berhasil ditampung.
Tanpa target dan indikator yang dapat diukur, gagasan konservasi air mudah berhenti sebagai slogan.
Setidaknya terdapat lima langkah yang perlu segera dimulai. Pertama, Pemerintah Kota Kupang perlu menyusun peta terpadu yang mempertemukan data risiko banjir, kekeringan, daerah resapan, kondisi air tanah, kepadatan penduduk, dan kebutuhan air masyarakat. Peta tersebut harus menjadi dasar penentuan lokasi embung, kolam retensi, sumur resapan, dan sistem pemanenan air hujan. Kedua, sekolah, kantor pemerintah, puskesmas, pasar, dan fasilitas umum harus menjadi proyek percontohan. Pemerintah tidak dapat meminta masyarakat menampung air hujan apabila bangunan milik pemerintah sendiri belum memberikan contoh. Ketiga, perizinan bangunan dan pengembangan kawasan baru perlu memasukkan kewajiban pengelolaan limpasan air. Kapasitas penampungan harus dihitung berdasarkan luas atap, fungsi bangunan, karakteristik hujan, dan kondisi lahan. Keempat, pemerintah perlu memberikan bantuan atau subsidi tangki penampung air kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Program “Satu Rumah Satu Penampung Air Hujan” tidak boleh berubah menjadi beban baru bagi masyarakat miskin. Di permukiman padat yang tidak memiliki lahan cukup, sistem penampungan komunal dapat menjadi pilihan. Kelima, Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan kota perlu membangun Gerakan Menabung Air Hujan NTT. Gerakan tersebut harus memiliki indikator yang jelas: jumlah rumah dan fasilitas umum yang memiliki penampung air, kapasitas tampungan yang tersedia, luas daerah resapan yang dipertahankan, dan volume air hujan yang berhasil disimpan setiap tahun.
Kemarau Dipersiapkan pada Musim Hujan
Informasi cuaca dan prakiraan musim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika harus menjadi dasar perencanaan pembangunan serta pelayanan air. Wilayah NTT pada umumnya memiliki musim kemarau yang relatif panjang, meskipun awal dan durasi musim dapat berbeda antardaerah dan berubah dari tahun ke tahun. Karena itu, informasi iklim tidak cukup hanya disampaikan sebagai peringatan. Informasi tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan. Ketika prakiraan menunjukkan musim hujan akan datang, kapasitas tampungan perlu diperiksa dan disiapkan. Ketika hujan turun, air harus ditangkap. Ketika kemarau mendekat, cadangan air seharusnya telah tersedia. Dengan kata lain, penanganan kekeringan harus dimulai pada musim hujan, bukan ketika sumur telah mengering.
Di wilayah perdesaan, ketahanan air dapat diperkuat melalui pembangunan dan pemeliharaan embung, cek dam, konservasi mata air, terasering, penghijauan, serta pengelolaan tanah dan vegetasi. Di kawasan perkotaan, tangki rumah tangga, kolam retensi, taman resapan, dan permukaan berpori dapat menjadi bagian dari infrastruktur ketahanan air.
Kupang memang tidak dapat mengubah iklimnya. NTT juga tidak dapat mengubah letaknya sebagai salah satu wilayah yang relatif kering di Indonesia. Namun, kita dapat mengubah cara memperlakukan setiap tetes air yang turun. Sudah saatnya kita berhenti hanya bertanya, “Bagaimana mengalirkan air hujan secepat mungkin?” Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Bagaimana menyimpan air hujan sebanyak mungkin tanpa menimbulkan banjir?” Jangan biarkan air yang ditunggu selama berbulan-bulan datang hanya untuk dibuang dalam hitungan jam.
Setiap hujan adalah kesempatan mengisi tabungan. Setiap tangki adalah cadangan. Setiap embung adalah investasi. Setiap ruang resapan adalah perlindungan. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bagi Kupang bukanlah berapa banyak hujan yang turun, melainkan berapa banyak air hujan yang berhasil disimpan sebelum musim kemarau tiba.
Penulis: Akademisi dan Pemerhati Lingkungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Air.












