Kinerja Penerimaan Pajak NTT hingga November 2025 Capai 61,8 Persen dari Target APBN

Heru Budhi Kusumo, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, menyampaikan kinerja penerimaan Perpajakan NTT di Lantai III Gedung Keuangan Negara Kupang, Selasa (24/12/2025). (Foto: ist.)

KUPANG, RANAKANEWS.com – Asse, Liability and Committee (ALCO) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali diselenggarakan di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Lantai III Gedung Keuangan Negara Kupang, Selasa (24/12/2025).

Dalam forum tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara yang diwakili Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Heru Budhi Kusumo, secara daring menyampaikan kinerja penerimaan pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga November 2025.

Realisasi penerimaan pajak NTT hingga November 2025 tercatat mencapai 61,8 persen dari target APBN 2025. Penerimaan pajak masih didominasi oleh dua jenis pajak utama, yakni Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1.006,55 miliar serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp623,98 miliar.

Tiga jenis pajak dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak NTT adalah PPN Dalam Negeri (31,9 persen), PPh Pasal 21 (20,75 persen), dan PPh Badan (16,12 persen). Khusus pada November 2025, penerimaan pajak didorong oleh PPN Dalam Negeri sebesar Rp96,71 miliar, PPh Pasal 21 sebesar Rp70,39 miliar, dan PPh Badan sebesar Rp32,95 miliar.

Dari sisi capaian terhadap target, PPh Orang Pribadi mencatat kinerja tertinggi dengan realisasi 170,1 persen, diikuti PPh Badan sebesar 110,3 persen. Sementara itu, PPN Dalam Negeri masih menunjukkan ruang peningkatan dengan capaian kumulatif 35 persen.

Berdasarkan sektor usaha, penerimaan pajak hingga November 2025 didominasi oleh Administrasi Pemerintahan (48,55 persen), Perdagangan (18,98 persen), dan Jasa Keuangan (12,86 persen). Ketiga sektor tersebut menyumbang total 80,4 persen dari keseluruhan penerimaan pajak NTT. Pada November 2025, sektor Administrasi Pemerintahan mencatat penerimaan tertinggi sebesar Rp176,63 miliar, yang terutama berasal dari PPN Dalam Negeri.

Kepatuhan Wajib Pajak terus menunjukkan tren positif. Hingga November 2025, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan mencapai 195.756 SPT, meningkat 0,3 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penyampaian SPT Tahunan telah melampaui target dengan capaian 113,68 persen serta tumbuh 6,64 persen secara tahunan (y-o-y) dibandingkan tahun 2024.

Menyongsong implementasi penuh Coretax DJP pada awal 2026, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk segera melakukan pemadanan data, aktivasi akun, serta pembuatan dan validasi Kode Otorisasi. Mulai tahun 2026, pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 akan dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax DJP.

Dalam rangka mendukung transformasi sistem pajak digital yang transparan dan berkeadilan, Wajib Pajak dapat memanfaatkan Simulator Coretax sebagai sarana edukasi. DJP juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan Coretax dan hanya mengakses layanan resmi DJP. Setiap situs mencurigakan dapat dilaporkan melalui aduankonten.id.

Di tengah tekanan pada Pendapatan Negara, Belanja Negara terus tumbuh untuk mendukung perekonomian daerah. Kanwil DJP Nusa Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan dan edukasi perpajakan guna mendukung penerimaan negara serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (*)

error: Konten dilindungi!