KUPANG, RANAKANEWS.com – Komisaris Independen PT Bank NTT (Perseroda), Floury Rita Wuisan, M.M,. menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap direksi serta menjaga integritas dan independensi dalam mendukung pengelolaan bank.
Salah satu fokusnya adalah melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja dan rencana bisnis Bank NTT yang telah ditetapkan untuk 2026, sekaligus mempersiapkan arah kerja untuk 2027.
Hal tersebut disampaikannya usai dilantik oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena di Aula Fernandez, Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Senin (26/10/2026).
Pelantikan tersebut menanda lengkapnya posisi jajaran komisaris dan direksi bank daerah itu, setelah melalui proses dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, setelah bergabung dengan Bank NTT, dirinya akan membangun komunikasi dan koordinasi dengan Dewan Komisaris (Dekom) guna membahas berbagai langkah strategis, termasuk penyesuaian rencana kerja dan rencana bisnis bank.
Menurutnya, Dewan Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan serta memberikan masukan kepada direksi terkait kebijakan dan pengurusan Bank NTT agar berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Selain memperkuat koordinasi internal, ia juga akan membangun komunikasi dengan para pemegang saham Bank NTT, baik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun pemerintah kabupaten dan kota yang menjadi pemegang saham Seri A, serta pemegang saham Seri B.
“Dewan Komisaris akan melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan masukan kepada direksi terkait kebijakan maupun pengurusan Bank NTT. Kami juga akan membangun komunikasi dan koordinasi dengan para pemegang saham, baik provinsi maupun kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ia mengakui, sebagai pihak yang baru bergabung, dirinya belum dapat menyampaikan secara terperinci seluruh rencana kerja yang akan dilaksanakan. Pembahasan lebih mendalam akan dilakukan setelah melalui koordinasi bersama Dewan Komisaris dan pihak-pihak terkait.
“Nanti ke depan, setelah kami bertemu kembali, baru bisa disampaikan lebih jauh mengenai rencana kerja kami untuk 2026 dan 2027,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pesan Gubernur NTT saat pelantikan menjadi pengingat penting bahwa jabatan merupakan sebuah kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, kepercayaan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah sebagai pemegang saham, tetapi juga merupakan amanah dari Tuhan yang harus dijaga melalui pelaksanaan tugas secara profesional.
Ia menegaskan, dalam pengelolaan Bank NTT, keputusan tertinggi berada pada mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan tetap berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta ketentuan yang berlaku.
Karena itu, ia berkomitmen menjaga kepercayaan yang diberikan dengan mengedepankan integritas dan independensi selama menjalankan tugas sebagai Komisaris Independen.
Ia menekankan, posisi Komisaris Independen tidak boleh dimanfaatkan untuk membawa kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu ke dalam pengambilan keputusan di lingkungan Bank NTT.
“Tidak ada kepentingan pribadi maupun kelompok yang harus saya bawa ke dalam Bank NTT. Itu yang harus saya jaga, bagaimana independensi saya dalam melaksanakan tugas dengan mengedepankan kepentingan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Ia berharap, melalui pengawasan yang efektif, koordinasi yang baik dengan direksi dan pemegang saham, serta komitmen terhadap integritas, Bank NTT dapat terus memperkuat tata kelola dan menjalankan rencana bisnis secara bertanggung jawab demi mendukung kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
Dihadiri Sejumlah Kepala Daerah
Pelantikan Flouri Rita Wuisan berlangsung setelah RUPSLB Bank NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT. Acara tersebut dihadiri sejumlah pemegang saham yang terdiri atas kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota di NTT.
Mereka antara lain Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Sabu Raijua, Bupati Rote Ndao, Bupati Ngada, Bupati Sumba Barat Daya, Wakil Wali Kota Kupang, Bupati Nagekeo, Bupati Flores Timur, Bupati Sikka, Bupati Lembata, dan Bupati Belu. Hadir pula perwakilan Bupati Sumba Timur dan Bupati Sumba Tengah.
Selain para pemegang saham, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kupang, jajaran pimpinan Pemerintah Provinsi NTT, pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD), serta direksi dan komisaris Bank NTT.
Melalui penguatan fungsi pengawasan, koordinasi dengan pemegang saham, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Bank NTT diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
Melki Laka Lena Minta Bank NTT Perluas Kredit untuk UMKM
Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, kelengkapan jajaran direksi dan Dewan Komisaris menjadi modal bagi Bank NTT untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pendapatan asli daerah (PAD).
“Bank NTT memiliki peran ganda yang sangat strategis. Di samping mencari keuntungan, juga berkontribusi bagi PAD dan bersama seluruh masyarakat di kabupaten dan kota menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” kata Melki.
Menurutnya, Bank NTT tidak boleh hanya mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas akses pembiayaan, serta mendukung kegiatan ekonomi produktif di seluruh wilayah NTT.
Untuk itu, Melki meminta pengurus Bank NTT membangun koordinasi rutin setiap bulan dengan para kepala daerah. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membahas perkembangan ekonomi di kabupaten dan kota sekaligus mengidentifikasi peluang pembiayaan bagi usaha masyarakat.
Ia menekankan, penyaluran kredit perlu diperluas agar tidak hanya berfokus pada aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga menjangkau pelaku UMKM dan sektor usaha produktif lainnya.
Gubernur juga meminta rekomendasi yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) segera ditindaklanjuti sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Selain memperluas pembiayaan, Melki menegaskan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran harus dijalankan secara konsisten dalam seluruh kegiatan operasional bank.
Ingatkan Risiko Digital dan Ancaman Fraud
Melki turut mengingatkan jajaran direksi dan komisaris agar memperkuat keamanan sistem digital serta manajemen risiko, terutama dalam menghadapi ancaman kejahatan siber dan potensi penyimpangan atau fraud.
“Jangan sampai ada uang satu peser pun yang hilang, baik oleh risiko digital maupun fraud. Jaga betul keamanan sistem digital dan perketat pengawasan agar penyimpangan semakin berkurang,” ujarnya.
Ia menambahkan, inovasi dan digitalisasi layanan perlu terus dikembangkan untuk memperluas akses perbankan bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Sinergi antara layanan digital Bank NTT dan sistem pemerintahan juga perlu diperkuat agar pelayanan publik semakin efektif.
Khusus kepada Flouri Rita Wuisan, Melki berharap pengalaman yang dimilikinya di lingkungan pemerintahan dapat membantu memperkuat hubungan antara Bank NTT, ASN, pemerintah daerah, dan pelaku ekonomi.
Sebagai Komisaris Independen, Flouri bertugas mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengelolaan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi demi kepentingan dan tujuan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, ia bertanggung jawab kepada RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menyebut kelengkapan struktur organisasi, baik pada jajaran eksekutif maupun pengawasan, merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola dan menjaga kesehatan operasional perusahaan.
“Kehadiran struktur dan personalia yang lengkap akan semakin memperkuat fondasi tata kelola kami,” kata Charlie.
Ia juga menekankan pentingnya hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham sekaligus mitra strategis Bank NTT.
Menurut Charlie, komunikasi yang terbangun dengan baik bersama pemerintah daerah menjadi bagian penting dari ekosistem bisnis perseroan, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di NTT.
Dengan terbentuknya jajaran Dewan Komisaris yang baru, Bank NTT dihadapkan pada tuntutan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi dengan pemegang saham, serta menjaga kinerja perusahaan secara berkelanjutan di tengah persaingan industri perbankan.
Penyusunan rencana kerja dan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam waktu dekat akan menjadi langkah awal untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan searah dengan kebutuhan perusahaan dan kepentingan pembangunan daerah. (TD)
