Oleh: Kristoforus Alfaris
Krisis ekologi di Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan lagi sekadar wacana akademik, melainkan realitas yang dialami sehari-hari oleh masyarakat.
Kekeringan berkepanjangan, musim yang kian sulit diprediksi, serta menurunnya produktivitas pertanian telah menjadi wajah baru kehidupan di wilayah ini.
Alam seolah tidak lagi mengikuti pola yang selama ini dikenal. Dalam konteks ini, refleksi filsafat menjadi penting untuk membaca ulang relasi manusia dengan alam.
Filsuf Yunani kuno, Herakleitos, pernah mengatakan bahwa “segala sesuatu mengalir” (panta rhei).
Bagi Herakleitos, perubahan bukanlah anomali, melainkan hakikat dari realitas itu sendiri.
Alam tidak pernah diam; ia bergerak dalam ritme yang dinamis, tetapi tetap memiliki keteraturan. Gagasan ini menjadi relevan untuk memahami kondisi ekologis NTT hari ini: perubahan yang terjadi bukanlah kekacauan semata, melainkan bagian dari dinamika yang perlu dipahami, bukan dilawan secara buta.
Data empiris memperkuat kenyataan tersebut. Badan Pusat Statistik Provinsi NTT mencatat bahwa bencana kekeringan terus berulang dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa kekeringan bukan lagi peristiwa insidental, melainkan persoalan struktural. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi NTT melaporkan bahwa curah hujan berada pada kategori menengah, tetapi distribusinya tidak merata. Di satu wilayah terjadi kelebihan air, sementara wilayah lain justru mengalami kekeringan ekstrem. Artinya, persoalan utama tidak semata pada jumlah air, tetapi pada ketimpangan distribusi dan perubahan pola musim.
Situasi ini diperkuat oleh laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam Buletin Klimatologi Maret 2026 yang menunjukkan adanya potensi kekeringan akibat pergeseran musim. Dampaknya sangat konkret: petani kesulitan menentukan waktu tanam, hasil panen menurun, dan ketahanan pangan menjadi semakin rapuh. Bahkan, BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang pada April 2026 menyatakan bahwa NTT tengah memasuki masa pancaroba menuju musim kemarau, yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, banjir lokal, dan kekeringan lanjutan.
Namun, krisis ini tidak semata-mata soal alam yang berubah. Ia juga mencerminkan kegagalan manusia dalam membaca dan merespons perubahan tersebut. Dalam banyak kasus, pembangunan masih menggunakan pendekatan statis—seolah-olah alam dapat dikendalikan sepenuhnya. Padahal, seperti diingatkan Herakleitos, realitas selalu bergerak. Ketika manusia memaksakan stabilitas pada sesuatu yang hakikatnya dinamis, yang muncul justru ketidakseimbangan.
Di titik ini, refleksi dapat diperdalam melalui pemikiran Jürgen Habermas yang menekankan pentingnya rasionalitas komunikatif. Krisis ekologi dapat dilihat sebagai kegagalan dialog antara manusia dan alam—manusia lebih banyak “berbicara” melalui eksploitasi, tetapi tidak “mendengar” melalui pemahaman. Alam direduksi menjadi objek ekonomi, bukan mitra eksistensial. Akibatnya, relasi yang terbentuk bersifat dominatif, bukan dialogis.
Padahal, masyarakat NTT sejak lama memiliki kearifan lokal yang mencerminkan relasi dialogis tersebut. Dalam berbagai tradisi adat, alam tidak diposisikan sebagai benda mati, melainkan sebagai bagian integral dari kehidupan. Ada aturan tentang waktu tanam, larangan merusak hutan, serta penghormatan terhadap sumber air. Semua ini merupakan bentuk pengetahuan ekologis yang lahir dari pengalaman historis yang panjang.
Sayangnya, modernisasi kerap menggeser cara pandang ini. Alam semakin dilihat semata sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dieksploitasi tanpa batas. Dalam kerangka ini, manusia tidak lagi berusaha memahami ritme alam, melainkan memaksakan kehendaknya sendiri. Di sinilah krisis ekologis menemukan akarnya: bukan hanya pada perubahan alam, tetapi pada perubahan cara manusia memandang alam.
Dari perspektif epistemologi, situasi ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang lingkungan tidak bisa hanya bertumpu pada sains modern. Pengetahuan lokal juga memiliki validitas karena lahir dari pengalaman konkret hidup bersama alam. Sebagaimana ditegaskan Martin Heidegger, cara manusia “mengada” di dunia sangat ditentukan oleh cara ia memahami keberadaan sekitarnya. Ketika alam hanya dipahami sebagai objek, maka relasi yang terbentuk adalah eksploitasi. Sebaliknya, ketika alam dipahami sebagai bagian dari keberadaan manusia, maka relasi yang lahir adalah tanggung jawab.
Karena itu, solusi atas krisis ekologi di NTT tidak cukup bersifat teknis. Diperlukan perubahan paradigma. Kebijakan pembangunan harus lebih adaptif terhadap dinamika iklim, keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi harus dijaga, dan kearifan lokal perlu dihidupkan kembali. Integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan tradisi lokal menjadi kunci dalam membangun ketahanan ekologis yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, krisis ekologi adalah cermin dari cara manusia memahami dunia. Jika alam dipandang sebagai sesuatu yang statis, maka eksploitasi akan terus berulang. Namun, jika alam dipahami sebagai proses hidup yang terus berubah, maka manusia akan belajar menempatkan diri secara lebih bijaksana. Seperti sungai yang tidak pernah sama, demikian pula alam NTT: ia terus mengalir, dan manusia dituntut untuk belajar mengalir bersamanya, bukan melawannya.
Penulis: Mahasiswa Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
