Oleh: Artha Juwian Djolla Kahowi.
Korupsi bukan lagi sekadar isu nasional, melainkan persoalan nyata yang dapat menjangkau hingga tingkat pemerintahan paling bawah, termasuk desa-desa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di tengah besarnya alokasi dana desa dan anggaran daerah yang dikucurkan setiap tahun untuk pembangunan, tantangan utama tidak hanya terletak pada besaran anggaran, tetapi pada integritas dalam pengelolaannya.
Tanpa pengawasan dan komitmen moral yang kuat, dana yang seharusnya menjadi harapan masyarakat justru berpotensi disalahgunakan.
Pengelolaan keuangan daerah, khususnya di tingkat desa, memiliki peran strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Dana desa dirancang untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan, mulai dari kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, hingga dugaan penyimpangan anggaran.
Situasi ini menjadi peringatan bahwa sistem pengawasan formal saja tidak cukup tanpa didukung budaya integritas yang kuat.
Korupsi di tingkat desa kerap terjadi bukan semata-mata karena lemahnya regulasi, melainkan juga akibat rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang tata kelola keuangan yang bersih.
Ketika praktik suap, nepotisme, atau manipulasi laporan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, integritas publik perlahan terkikis. Padahal, setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan hak masyarakat yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi di NTT tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum.
Pendekatan preventif yang berkelanjutan perlu menjadi bagian dari strategi utama. Pendidikan antikorupsi sejak dini merupakan langkah strategis untuk membangun fondasi moral generasi muda.
Sekolah-sekolah di NTT perlu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial sebagai bagian dari pembentukan karakter. Pendidikan tidak semata-mata bertujuan mencerdaskan secara akademik, tetapi juga membentuk integritas pribadi.
Anak-anak dan remaja yang dibiasakan hidup jujur sejak dini akan tumbuh menjadi pemimpin dan aparatur yang berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas.
Mahasiswa sebagai agen perubahan juga memikul tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik serta mendorong keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah desa, pengawasan anggaran, serta pelaporan dugaan penyimpangan harus terus diperkuat sebagai bagian dari kontrol sosial.
Pada akhirnya, menjaga integritas pengelolaan keuangan desa di NTT merupakan tanggung jawab bersama. Pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kualitas moral para pengelolanya.
Pendidikan antikorupsi sejak dini adalah investasi jangka panjang untuk memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan demi kesejahteraan masyarakat. NTT yang maju dan sejahtera hanya dapat terwujud apabila integritas menjadi budaya bersama, bukan sekadar slogan.
Penulis: Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Undana. Alamat: Jalan Sumba, Oesapa, Kupang.
