OJK, BEI, dan KSEI Tuntaskan Empat Agenda Reformasi Transparansi Pasar Modal

JAKARTA, RANAKANEWS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menuntaskan empat agenda utama reformasi transparansi pasar modal Indonesia.

Empat agenda tersebut merupakan bagian dari proposal Indonesia kepada global index providers, termasuk MSCI, dalam upaya meningkatkan kredibilitas dan daya saing pasar modal nasional di tingkat global.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, mengatakan capaian ini merupakan bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal yang telah dicanangkan sejak 1 Februari 2026 bersama Self-Regulatory Organizations (SRO).

“Empat proposal yang diajukan telah diselesaikan sesuai target. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi konstruktif dengan global index providers serta menghimpun masukan investor,” ujarnya dalam sosialisasi di Gedung BEI, Kamis (2/4/2026).

Adapun empat agenda yang dituntaskan meliputi penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen kepada publik, implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), penguatan klasifikasi investor menjadi 39 kategori, serta peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A.

Selain itu, regulator juga memperkuat transparansi melalui pengaturan ketersediaan data pemilik manfaat bagi pemegang saham dengan kepemilikan minimal 10 persen.

Hasan menegaskan, kebijakan tersebut selaras dengan praktik global, bahkan dalam beberapa aspek Indonesia dinilai lebih unggul, khususnya dalam keterbukaan data kepemilikan saham.

Ia menambahkan, reformasi ini diharapkan mendorong likuiditas pasar yang lebih sehat, meningkatkan kualitas pembentukan harga (price discovery), serta menjaga kepercayaan investor.

Sementara itu, Pjs. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyebut peningkatan ketentuan free float menjadi bagian dari penyelarasan dengan praktik terbaik bursa internasional.

“Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas serta daya tarik investasi di pasar modal Indonesia, baik bagi investor domestik maupun global,” ujarnya.

BEI juga memperkuat tata kelola melalui peningkatan kewajiban pelaporan keuangan dan pengembangan kapasitas direksi, komisaris, serta komite audit. Perubahan Peraturan Bursa Nomor I-A telah berlaku efektif sejak 31 Maret 2026, disertai masa transisi bagi perusahaan tercatat.

Selain itu, BEI menerbitkan perubahan ketentuan laporan bulanan registrasi kepemilikan saham (LBRE) yang memperluas kewajiban pengungkapan, termasuk detail kepemilikan saham di atas 5 persen, afiliasi pengendali, hingga pelaporan pemilik manfaat.

Di sisi lain, Direktur Utama KSEI, Samsul Hidayat, menjelaskan bahwa implementasi HSC bertujuan meningkatkan transparansi dan perlindungan investor.

“KSEI mendistribusikan informasi kepemilikan saham berdasarkan klasifikasi investor yang dapat diakses publik melalui pengumuman BEI,” katanya.

Sebanyak 39 klasifikasi dan tipe investor kini digunakan dalam sistem pelaporan, menyesuaikan kebutuhan penyedia indeks global dengan basis data kepemilikan saham tanpa warkat (scripless).

Selain reformasi transparansi, OJK juga terus mendorong pendalaman pasar modal, baik dari sisi supply maupun demand. Salah satunya melalui pengembangan produk Exchange-Traded Fund (ETF) berbasis emas serta program PINTAR Reksa Dana atau Systematic Investment Plan (SIP) untuk memperluas basis investor ritel.

Dalam aspek penegakan hukum, hingga 31 Maret 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp96,33 miliar kepada 233 pihak. Sementara dalam kasus manipulasi pasar, denda sebesar Rp29,30 miliar dikenakan kepada 11 pihak.

“Langkah enforcement yang tegas dan konsisten ini penting untuk memperkuat kredibilitas pasar dan menjaga kepercayaan investor,” tegas Hasan. (*/TD)

error: Konten dilindungi!