Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan rombongan melakukan panen raya jagung di Kampung Ikit, Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.(Foto: I)
KUPANG, RANAKANEWS.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, melakukan panen raya jagung di Kampung Ikit, Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Jumat (3/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.
Jagung yang dipanen merupakan varietas komposit Lamuru, salah satu varietas unggul untuk lahan kering yang memiliki produktivitas tinggi, tahan terhadap kekeringan, berumur genjah, serta menghasilkan biji berkualitas. Varietas ini dinilai sangat sesuai untuk dikembangkan di wilayah beriklim kering seperti Nusa Tenggara Timur.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga Kaka, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT Joaz Bily Oemboe Wanda, Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Yohanes Abrianto Kore, Camat Kodi Utara, Kepala Desa Hameli Ate, para penyuluh pertanian, kelompok tani, serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa panen raya bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi simbol keberhasilan petani dalam mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan.
“Saya selalu senang datang ke tengah-tengah para petani dan melihat hasil pertanian yang melimpah. Bayangkan kalau tidak ada petani, kita mau makan beras dan jagung dari mana? Petani adalah profesi yang sangat mulia. Karena itu, berbanggalah menjadi petani,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kerja keras para petani yang terus menjaga produktivitas pertanian sehingga mampu menjadi penopang ketahanan pangan daerah.
Berdasarkan data Dinas Pertanian, Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan salah satu sentra produksi jagung terbesar di NTT. Pada Musim Tanam I (Oktober 2025–Maret 2026) hingga Musim Tanam II (April–Juni 2026), luas tanam jagung mencapai 36.393 hektare, dengan 8.260 hektare berada di Kecamatan Kodi Utara, termasuk lahan yang dipanen saat ini.
Menurut Gubernur, capaian tersebut menunjukkan besarnya kontribusi Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
“Tadi saya mendapat laporan bahwa dari total sekitar 36 ribu hektare lahan jagung di Kabupaten Sumba Barat Daya, lebih dari 8 ribu hektare berada di wilayah ini. Ini luar biasa. Produktivitas yang sudah baik ini harus terus kita jaga dan tingkatkan,” katanya.
Dalam dialog bersama petani, Gubernur menerima berbagai aspirasi, di antaranya keterbatasan pupuk bersubsidi, kebutuhan benih unggul, serta minimnya sarana pascapanen seperti mesin pengering dan mesin perontok jagung.
Menanggapi hal tersebut, ia meminta perangkat daerah terkait segera mengambil langkah tindak lanjut. Untuk persoalan irigasi, Pemerintah Provinsi akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi NTT dan Balai Wilayah Sungai guna memenuhi kebutuhan infrastruktur pengairan secara bertahap.
Sementara itu, untuk penyediaan benih unggul, Pemprov NTT akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan pihak swasta agar akses petani terhadap benih berkualitas semakin luas.
Terkait pupuk bersubsidi, Gubernur menegaskan pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Komisi IV DPR RI, dan PT Pupuk Indonesia untuk memperjuangkan penambahan kuota pupuk bagi petani jagung di NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Kita akan perjuangkan penambahan kuota pupuk. Produksi tidak mungkin meningkat kalau kebutuhan dasar petani belum terpenuhi,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan sarana dan prasarana pascapanen agar kualitas hasil produksi tetap terjaga, terutama saat musim panen bertepatan dengan curah hujan tinggi.
Selain itu, ia berharap bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumba Barat Daya dapat menjadi pasar baru bagi hasil pertanian lokal.
“Kita ingin kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG dipenuhi dari hasil pertanian lokal. Dengan begitu manfaat ekonominya langsung dirasakan oleh petani di Sumba Barat Daya,” ujarnya.
Gubernur juga memberikan motivasi kepada para penyuluh pertanian agar terus mendampingi petani melalui inovasi dan penerapan teknologi budidaya yang tepat guna meningkatkan produktivitas.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Paghili Mere, Agustinus Wokur Kaka, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur di tengah para petani. Ia mengungkapkan bahwa tantangan utama yang masih dihadapi petani adalah keterbatasan pupuk bersubsidi, kebutuhan benih setiap musim tanam, serta minimnya fasilitas pascapanen.
Menurutnya, sebagian besar petani di Desa Hameli Ate mengelola lahan minimal satu hektare, bahkan banyak yang memiliki lahan lebih luas dengan intensitas tanam dua hingga tiga kali dalam setahun.
“Kami berharap pemerintah dapat membantu penyediaan pupuk, benih, dan alat pascapanen agar hasil produksi kami semakin meningkat,” katanya.
Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga Kaka menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemerintah Provinsi NTT terhadap sektor pertanian di daerahnya. Menurutnya, kehadiran Gubernur menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mendukung kesejahteraan petani.
Ia menegaskan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki potensi besar dengan lebih dari 36 ribu hektare lahan jagung yang terus dikembangkan. Namun, peningkatan produktivitas masih membutuhkan dukungan berupa pupuk, alat dan mesin pertanian, serta sarana prapanen dan pascapanen.
“Kami selalu mengatakan, tanam jagung panen sarjana. Banyak anak-anak kami yang berhasil menjadi dokter, tenaga kesehatan, guru, dan berbagai profesi lainnya karena kerja keras para petani. Maka sudah sepatutnya petani mendapatkan perhatian yang lebih besar,” tuturnya.
Panen raya tersebut menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. (BS/RN)
