Pemkab Manggarai Apresiasi Relaksasi Kredit OJK bagi Masyarakat Terdampak Gempa

Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, SE., MA.,(Foto: Ist.)

RUTENG,RANAKANEWS.com – Pemerintah Kabupaten Manggarai menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kebijakan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk Kabupaten Manggarai.

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, SE., MA., menyusul diterbitkannya Surat OJK Nomor S-62/D.03/2026 tanggal 28 September 2026 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Perbankan di Beberapa Kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Terdampak Bencana Gempa Bumi.

Informasi tersebut disampaikan dalam siaran pers Media Center Kabupaten Manggarai yang diterima RanakaNews.com, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Menurut Bupati Hery Nabit, kebijakan OJK tersebut merupakan langkah penting untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya warga dan pelaku usaha yang terdampak gempa bumi dan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kredit atau pembiayaan perbankan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai dan masyarakat Manggarai, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada OJK atas kebijakan perlakuan khusus bagi debitur terdampak bencana gempa bumi. Kebijakan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menata kembali kondisi ekonomi dan melanjutkan proses pemulihan pascabencana,” kata Bupati.

Pemkab Manggarai juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTT dan para anggota DPR yang telah berkunjung, menerima aspirasi masyarakat, serta memperjuangkan kebutuhan warga terdampak bencana.

Perhatian dan dukungan berbagai pihak tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong hadirnya kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan OJK atas perhatian, koordinasi, serta langkah kebijakan yang memberikan dukungan bagi pemulihan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan aktivitas usaha di wilayah terdampak gempa bumi.

Relaksasi Kredit Berlaku Tiga Tahun

Berdasarkan Surat OJK Nomor S-62/D.03/2026, perlakuan khusus diberikan kepada debitur terdampak bencana gempa bumi di delapan kabupaten di NTT, yakni Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.

Kebijakan tersebut mencakup beberapa bentuk perlakuan khusus.
Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon maksimal Rp10 miliar, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, margin, bagi hasil maupun ujrah.

Selanjutnya, kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi akibat bencana alam dapat ditetapkan berkualitas lancar sejak restrukturisasi sesuai ketentuan dalam surat OJK.

Bank juga dapat memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana. Penilaian kualitas fasilitas baru tersebut dilakukan secara terpisah dari fasilitas kredit atau pembiayaan sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlakuan khusus tersebut berlaku selama tiga tahun, terhitung sejak 28 September 2026 hingga 28 September 2029.

Namun, pelaksanaan restrukturisasi, termasuk penentuan skema dan jangka waktunya, tetap bergantung pada hasil asesmen bank terhadap kemampuan debitur dan kapasitas bank.

Pemkab Dorong Masyarakat Manfaatkan Kebijakan

Pemkab Manggarai berharap kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat dan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

Kebijakan itu diharapkan dapat membantu meringankan beban keuangan masyarakat, menjaga keberlangsungan usaha, serta mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana.

Pemkab Manggarai juga mengimbau masyarakat terdampak yang memiliki kredit atau pembiayaan perbankan agar berkomunikasi langsung dengan bank masing-masing untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan, mekanisme, dan bentuk perlakuan khusus yang dapat diberikan berdasarkan hasil asesmen serta ketentuan yang berlaku.

Bupati Hery Nabit menegaskan, pemulihan pascabencana membutuhkan kerja sama dan kepedulian semua pihak.

Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPR, Pemerintah Pusat, OJK, lembaga perbankan, dan masyarakat diharapkan terus terjaga agar proses pemulihan di Kabupaten Manggarai berjalan dengan baik.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendengar aspirasi masyarakat Manggarai dan ikut memperjuangkannya hingga lahir kebijakan ini. Kami berharap dukungan dan kerja sama tersebut terus berlanjut demi pemulihan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Manggarai,” tutup Bupati. (WG)

error: Konten dilindungi!