KUPANG, RANAKANEWS.com – Pemerintah Kota Kupang menyiapkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah alokasi anggaran sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan.
Kebijakan tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dari tingkat kelurahan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat diwujudkan melalui program-program yang tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., saat membacakan tanggapan Wali Kota Kupang atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027.
Penyampaian tanggapan itu berlangsung dalam Paripurna Ke-10 Sidang I Tahun 2026/2027 DPRD Kota Kupang, Rabu (18/11/2026) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Serena menegaskan bahwa setiap anggaran pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penyusunan RAPBD 2027 menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip money follows program, yakni mengarahkan belanja daerah pada program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap penyelesaian persoalan masyarakat.
Terkait alokasi Rp500 juta per kelurahan, Pemerintah Kota Kupang mengapresiasi masukan DPRD agar pendistribusiannya mempertimbangkan luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta tingkat urgensi kebutuhan masing-masing kelurahan.
Usulan yang dihasilkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan melewati proses verifikasi secara berjenjang. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan administrasi serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program.
Tujuh prioritas pembangunan Kota Kupang
Dalam rancangan APBD 2027, Pemkot Kupang menetapkan tujuh sektor prioritas pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengendalian banjir, persampahan, penanganan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk sektor pendidikan, anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan mencapai Rp418,89 miliar. Sementara sektor kesehatan memperoleh alokasi sebesar Rp154,46 miliar, termasuk Rp8,50 miliar untuk mendukung operasional Posyandu dan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP).
Selain itu, RSUD S.K. Lerik direncanakan memperoleh anggaran sekitar Rp75,67 miliar guna mendukung operasional rumah sakit dan pengadaan peralatan medis prioritas.
Di bidang infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan, drainase, pengendalian banjir, jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas pelayanan publik.
RAPBD 2027 juga mengalokasikan sekitar Rp2,14 miliar untuk pembangunan 19 unit rumah layak huni dan Rp3,36 miliar untuk peningkatan jalan lapen serta paving block di enam kecamatan.
Sektor kebersihan dan persampahan turut mendapat perhatian serius. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp41,44 miliar.
Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pengadaan tanah bagi rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), pengadaan peralatan, serta penyediaan kontainer sampah guna memperkuat pelayanan kebersihan di Kota Kupang.
Dorong UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
Selain pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, Pemkot Kupang juga memberikan perhatian terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
Pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil akan dilakukan melalui peningkatan kapasitas, akses permodalan, pengurusan legalitas usaha, sertifikasi produk, hingga perluasan pemasaran.
Khusus Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), hasil verifikasi faktual pada Oktober 2026 mencatat sebanyak 34 kelurahan telah memenuhi persyaratan untuk pengguliran tahap berikutnya.
Pemerintah berharap program tersebut dapat memperluas kesempatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.
Sementara itu, persiapan Kota Kupang menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 mulai dilakukan melalui pendataan fasilitas olahraga dan sarana pendukung. Pembenahan berbagai fasilitas akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Persiapan tersebut juga diharapkan membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM, sektor perhotelan, transportasi, dan kuliner.
Perkuat PAD dan sesuaikan kemampuan fiskal
Dalam tanggapannya, Serena juga menjelaskan bahwa Pemkot Kupang berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah yang dilakukan mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, perluasan pembayaran digital melalui QRIS, pemasangan tapping box, penataan parkir, optimalisasi aset daerah, serta penertiban perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Terkait penyesuaian postur RAPBD 2027, pemerintah melakukan penyesuaian setelah diterbitkannya rincian resmi alokasi Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.
Penyesuaian tersebut dilakukan agar perencanaan anggaran tetap realistis dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Serena menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan efisiensi belanja rutin yang tidak menjadi prioritas sehingga ruang anggaran dapat diarahkan pada pelayanan publik dan pembangunan yang lebih mendesak.
Fraksi DPRD Beri Catatan dan Dorongan
Dalam pembahasan RAPBD 2027, sejumlah fraksi DPRD Kota Kupang turut memberikan perhatian terhadap kebijakan alokasi Rp500 juta per kelurahan.
Sekretaris Fraksi Gerindra, Dance Bistolen, S.Pd., menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Kupang karena menjadikan program tersebut sebagai salah satu langkah baru dalam kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Dance, program Rp500 juta per kelurahan menjadi harapan masyarakat yang selama ini telah menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan melalui Musrenbang kelurahan tahun 2026.
Ia berharap aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026 dapat diakomodasi dan direalisasikan berdasarkan skala prioritas.
Dance juga menekankan pentingnya mempertimbangkan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan tingkat urgensi kebutuhan dalam menentukan besaran distribusi anggaran agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB, Roy R. Riwu Kaho, S.H., menegaskan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan bukan sekadar kewajiban konstitusional pemerintah, tetapi merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.
Fraksi PKB meminta agar sejumlah kebutuhan penting, seperti beasiswa bagi keluarga kurang mampu, insentif guru honorer, perbaikan sekolah rusak, serta subsidi bagi sekolah swasta, mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran tahun 2027.
Di bidang kesehatan, Fraksi PKB mendorong agar pembiayaan BPJS bagi warga miskin, ketersediaan obat-obatan di Puskesmas, serta pemerataan tenaga kesehatan, terutama di Puskesmas wilayah pinggiran, menjadi prioritas pemerintah.
Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap UMKM sebagai salah satu penopang perekonomian Kota Kupang yang dikenal sebagai kota jasa, pendidikan, dan industri.
Karena itu, pemerintah diminta menyediakan dukungan anggaran yang jelas dan berkelanjutan bagi pelatihan, permodalan, serta pemasaran UMKM, pedagang kecil, dan pelaku ekonomi kreatif.
Menutup tanggapannya, Serena menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Ia berharap pembahasan bersama legislatif dapat menghasilkan APBD 2027 yang transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada kebutuhan warga, Pemkot Kupang berharap pembangunan tidak hanya terpusat pada kawasan tertentu, tetapi dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke seluruh kelurahan.
Dengan demikian, alokasi Rp500 juta per kelurahan diharapkan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Kota Kupang. (*TD)












