Pengangkatan Guru Honor, Pemprov NTT Masih Menunggu dari Pusat

Dari kiri ke-kanan, Kepala Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zakarias Moruk, (Plt) Sekertaris Daerah (Sekda) NTT, Johanna E. Lisapally, Asisten 1 Setda Provinsi NTT, Bernadethe  Usboko dalam jumpa pers, yang digelar di Kantor Gubernur NTT, Selasa (7/3/2023). (Foto: TD/ranakanews.com)

KUPANG, RANAKANEWS.com– “Untuk meningkatkan Pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT), salah satunya adalah meningkatkan jumlah dan mutu tenaga pendidik”.

Terkait pengangkatan guru honorer calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap III, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan bahwa seluruh proses administrasi menunggu surat pemberitahuan dari pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Johanna E. Lisapally didampingi Kepala Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zakarias Moruk, dan Asisten 1 Setda Provinsi NTT, Bernadethe Usboko dalam jumpa pers, yang digelar di Kantor Gubernur NTT, Selasa (7/3/2023).

Ia mengatakan, Seluruh proses seleksi hingga kelulusan dilakukan oleh pemerintah pusat. “Tahapan pertama proses seleksi PPPK itu berjumlah 1.417 orang dan tahap kedua berjumlah 1.638 orang. Kedua tahap tersebut, pemerintah pusat telah menyampaikan kepada pemerintah provinsi untuk proses administrasi kepegawaiannya dan itu sudah selesai. Dan sekarang mereka sudah menerima hak-haknya sesuai tanggal pengangkatannya,” jelas Johanna.

Untuk tahun 2023 lanjut Kadis Peternakan Provinsi NTT, guru honorer yang dinyatakan telah lulus passing grade PPPK terdata sebanyak 1.345 orang.

Meski begitu, pihaknya mengaku belum menerima data atau surat pemberitahuan dari pusat. Hal ini yang menimbulkan ketidakjelasan nasib para guru honorer yang dinyatakan telah lulus passing grade.

“Oleh karena itu kami menunggu penyampaian yang dinyatakan lulus passing grade. Kalau itu sudah disampaikan ke pemerintah provinsi tentu kami akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana proses tahap pertama ya kami terus akan melakukan koordinasi,” tutur Johanna. (TD)

error: Konten dilindungi!