Ketua Umum PERANUS Elias Sumardi Dabur ( foto dok.)
JAKARTA, RANAKANEWS.com – Pergerakan Advokat Nusantara (PERANUS) mengecam keras aksi penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus, di Jakarta Pusat pada 12 Maret 2026.
Ketua Umum PERANUS Elias Sumardi Dabur menyatakan bahwa serangan tersebut bukan sekadar tindak pidana penganiayaan biasa, tetapi merupakan ancaman serius terhadap ruang demokrasi serta keselamatan para pembela hak asasi manusia di Indonesia.
“Serangan menggunakan air keras merupakan tindakan keji yang tidak dapat ditoleransi. Ini bukan hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga mengancam kebebasan sipil dan kerja-kerja kemanusiaan,” ujar Elias dalam siaran pers yang diterima RanakaNews.com, Sabtu (14/3/2026).
Menurut PERANUS, insiden ini mengingatkan publik pada kasus serupa yang pernah menimpa mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, beberapa tahun lalu. Pola kekerasan yang menyasar fisik secara permanen dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap aktivis dan pihak-pihak yang kritis terhadap berbagai pelanggaran hukum dan HAM.
PERANUS pun mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut. Aparat penegak hukum diminta tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual di balik serangan itu secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, organisasi advokat tersebut meminta pemerintah bersama lembaga terkait memberikan perlindungan maksimal kepada korban, keluarga, serta rekan-rekan aktivis yang berpotensi menghadapi ancaman serupa.
PERANUS juga mendorong aparat penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana, mengingat dampak luka permanen yang ditimbulkan dari serangan air keras.
Di sisi lain, PERANUS menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemulihan korban secara menyeluruh. Hal itu mencakup pembiayaan pengobatan, operasi rekonstruksi, hingga pendampingan psikologis bagi korban sampai pulih.
Organisasi ini juga mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk segera memberikan perlindungan fisik dan prosedural kepada korban serta saksi kunci, termasuk pengamanan di fasilitas medis tempat korban dirawat.
“Negara harus memastikan hak-hak sipil dan profesional korban tetap terlindungi. Serangan ini tidak boleh membuat korban kehilangan akses terhadap penghidupan maupun peran sosialnya,” tegas Elias.
PERANUS mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk tetap solid dan tidak gentar dalam memperjuangkan kebenaran serta keadilan. Menurut mereka, kekerasan tidak boleh dibiarkan menjadi alat untuk membungkam kritik dan kerja-kerja kemanusiaan di Indonesia.(WG)












