KUPANG, RANAKANEWS.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik dengan Tema “Membedah dan Mengawal Visi Ekonomi Kepala Daerah di NTT”.
Kegiatan Diskusi Publik ini juga dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 yang jatuh pada tanggal 09 Februari 2025.
Hadir pada kegiatan tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena- Johni Asadoma, Wali Kota Kupang yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kupang, Ignasius Repelita Lega, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Pratyaksa Candraditya, Plt. Dirut Bank NTT, Yohanis Landu Praing, Ketua Umum Kadin NTT, dan dimoderatori Akademiisi Fritz Fanggidae.
Turut hadir, Wakil Bupati Sumba Barat, Timotius Tede Ragga, Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan R.J.H Manurung, Komandan Korem 161/Wira Sakti, Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, Ketua Umum Kadin NTT, Boby Liyanto, Ketua DPD REI NTT, Boby Pitoby, Perum Bulog, Forkopimda, beserta undangan lainnya.
Dalam sambutannya Gubernur NTT, Melki Laka Lena mengatakan bahwa tema diskusi sangat relevan dengan kondisi yang tengah terjadi di desa kepulauan NTT dan juga diskusi tersebut dapat memberikan masukan untuk pembangunan ekonomi NTT kedepannya.
“Mengapresiasi kepada PWI NTT telah menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik yang menjadi komitmen terhadap keterbukaan informasi bagi masyarakat serta semangat kolaborasi dalam membangun NTT,” ujar Gubernur Melki Laka Lena saat membuka secara resmi Diskusi Publik di Aula Fernandez Lantai 4 Kantor Gubernur NTT, Senin (24/3/2025).
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius Repelita Lega mewakili Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo menjelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah suatu kerangka kerja yang digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan suatu negara atau daerah tujuan adalah memastikan pembangunan yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
“Peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan yakni pembuat kebijakan, pembina dan pengawas, fasilitator,” sebutnya.
Dikatakan, Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran untuk mendukung program dan proyek pembangunan. Pemerintah juga berperan sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Sedangkan fasilitator; pemerintah memfasilitasi kolaborasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan.
Prioritas Kota Kupang
Peningkatan kualitas sumber daya manusia, ekonomi serta pelayanan publik yang inklusif berbasis digital dan berwawasan lingkungan.
“Program kerja 100 hari dengan memprioritaskan tiga program utama yaitu penanganan sampah, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan tata kelola birokrasi.
Penanganan sampah mewujudkan kota bersih dan indah. Pelaksanaan lomba kebersihan antar kecamatan, kelurahan dan BUMN, BUMD, SKPD, rumah ibadah.
Penguatan UMKM, masyarakat yang mandiri dan berkecukupan (Kupang Mandiri). Memperkuat UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Kupang,” jelasnya.
“Penguatan UMKM melalui Diperindag, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, dan Dinas Nakertrans.
Tata Kelola Birokrasi terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan berintegritas. Penataan birokrasi sangat penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan demi terwujudnya kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt. Dirut Bank NTT, Yohanis Landu Praing mengatakan, peran Bank NTT dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah Provinsi NTT.
“Bank NTT memiliki peran strategis dalam mendukung visi ekonomi kepala daerah. Dengan pengelolaan yang baik dan pengawasan yang efektif, bank NTT dapat berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
“Selain itu, promosi layanan perbankan yang lebih luas dan inovatif akan semakin meningkatkan peran bank NTT dalam perekonomian NTT,” pungkas Plt. Dirut Bank NTT, Yohanis Landu Praing.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Pratyaksa Candraditya mengatakan, kinerja perekonomian NTT belum optimal.
Pemulihan ekonomi NTT belum setinggi capaian nasional. Perlu penguatan pada aspek ekspor dan investasi, serta penurunan kontribusi impor daerah.
“Oleh karena itu Bank Indonesia Provinsi NTT mengusulkan peningkatan produktivitas dan industri pengolahan serta pengembangan integrasi pariwisata dan pertanian (Agro-tourism). Dan Pengembangan kompetensi pelaku usaha dan birokrasi serta membantu pengembangan ekositem yang saling mendukung,” katanya.
Wakil Bupati Sumba Barat, Thimotius Tede Ragga mengatakan, terkait kegiatan hari ini memang luar biasa. Apa yang yang menjadi harapan Presiden dan Gubernur dan kami di Sumba Barat sinkron. Karena itu kita lebih Doa banyak dan kerja banyak. Lebih pada kerja banyaknya.
“Terkait program 100 hari kami di Kabupaten Sumba Barat, yang pertama pengelolaan sampah. Bersih kotanya, bersih desanya, sampai di kampung-kampungnya. Kemudian di bidang pertaniannya, menyiapkan lahan untuk menanam padi dan jagung tanam yang kedua.
Persiapan lahannya dari sekarang setelah panen nanti harus tanam sehingga swasda pangan untuk mencukupi stok makanan masyarakat kita. Saya juga mengharapkan dengan semangat kebersamaan pemerintah Kabupaten Sumba Barat siap bekerja untuk mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat Sumba Barat,” ungkap Wakil Bupati Thimotius,
Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dengan mengedepankan budaya kerja kolaborasi dan saling mendukung sebagai bentuk kebersamaan antara pemimpin dan masyarakat.
“Kami meminta dukungan dari seluruh pimpinan OPD serta seluruh lapisan masyarakat dalam memimpin roda pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat. Program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat tentu akan kami teruskan dan akan dipadukan dengan program prioritas kami,” ujar wakil Bupati Thimotius.
Ketua PWI NTT, Hilarius Ferry Jahang mengatakan, untuk tingkat nasional, Hari Pers Nasional (HPN) 2025 ini mengusung tema “Pers Mengawal Ketahan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”.
“Tema ini menegaskan peran Pers dalam mendukung keberlanjutan sitem pangan nasional,” ujar Ferry.
Ia menyebutkan saat ini PWI NTT sudah memiliki tiga orang yang berstatus penguji untuk uji kompetensi wartawan.
“Kami di PWI NTT patut berbangga karena orang anggota kami sudah lulus sebagai ahli pers yang diakui Dewan Pers yaitu bapak Dion DB Putra,” akui Ferry bangga.
“Kami dari PWI NTT bertekat untuk menggelar diskusi publik setiap tiga bulan atau enam bulan sekali, kami berkeyakinan bahwa setiap program, setiap gagasan untuk kepentingan masyarakat harus bisa diperdebatkan secara terbuka oleh berbagai pihak. Diskusi publik yang digelar hari ini merupakan diskusi rutin yang akan dilakukan setiap hari Pers Nasional,” kata Ferry. (TD)
