Perkuat SDM, Komisi Informasi NTT Studi Tiru ke Komisi Informasi Pusat

Jajaran Komisioner KI NTT dan Panitera pose bersama Komisioner KI Pusat, Rospyta Vici Paulin usai melakukan Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM, di Kantor KI Pusat, Rabu, (15/7/2026). (Foto: YK)

JAKARTA, RANAKANEWS.com – Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa informasi publik di Bumi Flobamora.

Salah satu langkah strategis yang saat ini menjadi fokus utama adalah penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik komisioner maupun tenaga kepaniteraan, guna menghadapi kompleksitas sengketa informasi publik yang terus berkembang.

Rombongan Komisi Informasi NTT yang dipimpin langsung oleh Ketua Germanus Attawuwur melakukan kunjungan ke Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Delegasi NTT yang turut hadir terdiri dari Agustinus Bole Baja selaku Wakil Ketua, Yosef Kolo selaku Koordinator Bidang Penyelesaian Informasi, Riesta Ratna Megasari selaku Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik, serta Angela Sangrina Ou selaku Panitera.

Rombongan diterima oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rospyta Vici Paulin, bersama staf kesekretariatan di Aula Kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta.

Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT, Germanus Attawuwur, menegaskan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan standar profesional komisioner serta pegawai sekretariat di bidang penyelesaian sengketa informasi publik.

“Kegiatan peningkatan SDM bagi Komisioner dan Panitera Komisi Informasi NTT ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, yakni diskusi dan pendampingan teknis praktik simulasi persidangan bersama tim Komisi Informasi Pusat, serta diakhiri dengan studi tiru ke Komisi Informasi DKI Jakarta,” ujar Germanus.

Melalui rangkaian kegiatan ini Germanus berharap dapat memperkuat kapasitas institusi dalam menangani berbagai sengketa informasi yang semakin kompleks, sekaligus meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di Provinsi NTT.

Sementara Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rospyta Vici Paulin dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa pendampingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum acara dan teknis mediasi/ajudikasi yang baik bagi Komisioner dan panitera yang tentunya tidak memiliki kepakaran secara hukum namun memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus segketa informasi publik secara cepat, sederhana, dan efisien.

“Pelaksanaan sidang sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi merupakan kewenangan konstitusional berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diatur secara gamblang dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedure Penyelesaian Sengketa Informasi”, Jelasnya. (*/RN)

error: Konten dilindungi!