Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan beberapa pimpinan OPD dalam dialog virtual yang digelar dengan PPPK, Kamis (5/3/2026).( Foto: Agustin)
KUPANG, RANAKANEWS.com – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Nusa Tenggara Timur menyampaikan kegelisahan mereka terkait masa depan pekerjaan kepada Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam dialog virtual yang digelar Kamis (5/3/2026).
Dialog yang diikuti tenaga PPPK dari sektor pendidikan, kesehatan, UPTD Badan Pendapatan Daerah, pertanian hingga kelautan dan perikanan itu menjadi ruang curahan kegelisahan para aparatur terkait potensi dirumahkan akibat keterbatasan fiskal daerah.
Dalam forum tersebut, Gubernur didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah, di antaranya Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT Alexon Lumba, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT Joaz Billy Oemboe Wanda, Kepala Dinas Kesehatan NTT drg. Lien Adriany, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Sulastri H.I. Rasyid, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT Prisila Q. Parera.
Gubernur Melki menjelaskan forum tersebut sengaja dibuka secara luas agar pemerintah dapat mendengar langsung aspirasi para PPPK di seluruh wilayah NTT.
“Hari ini saya undang lima OPD dulu bersama PPPK di seluruh NTT yang ada di 22 kabupaten. Kita lewat Zoom agar semua bisa terhubung dan terlibat dari mana saja. Saya ingin mendengarkan langsung bagaimana kita merespons Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan persoalan PPPK harus menjadi diskusi terbuka agar tidak menimbulkan keputusan sepihak di kemudian hari.
“Kenapa saya buka di hadapan publik? Agar diskusi PPPK ini menjadi diskusi terbuka. Jangan lagi di bawah meja, tiba-tiba ada yang diberhentikan atau saling melempar tanggung jawab,” tegasnya.
Masalah PPPK di daerah berkaitan erat dengan ketentuan dalam UU HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Aturan tersebut bertujuan menjaga kesehatan fiskal daerah agar anggaran tidak habis untuk membiayai aparatur.
Namun bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas seperti NTT, ketentuan tersebut memunculkan dilema. Di satu sisi pemerintah daerah membutuhkan guru, tenaga kesehatan, dan aparatur teknis untuk pelayanan publik. Di sisi lain ruang fiskal daerah untuk membayar gaji pegawai sangat terbatas.
Dalam dialog yang berlangsung sejak pukul 14.00 WITA itu, kekhawatiran akan kemungkinan dirumahkan mendominasi pembicaraan para PPPK.
Abdullah Ajid Dewa Zena, guru PJOK dari SMK Negeri Ndora di Kabupaten Nagekeo, mengungkapkan bahwa di sekolahnya hampir seluruh formasi guru telah diisi oleh PPPK.
“Kalau saya sebagai guru PJOK dirumahkan, otomatis di sekolah kami akan kosong guru untuk mata pelajaran itu. Kami mohon bapak gubernur mencari solusi,” tulisnya dalam forum diskusi.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan tenaga PPPK dari SMK Negeri Basmuti yang menyebutkan sekolahnya hanya memiliki tiga guru berstatus PNS, sementara delapan lainnya adalah PPPK.
“Kalau kami delapan orang dirumahkan, apakah tiga orang PNS bisa menjalankan seluruh proses pendidikan di sekolah?” ujarnya.
Selain kekhawatiran, sejumlah peserta juga menyampaikan usulan agar pemerintah pusat meninjau kembali UU HKPD. Salah satu usulan datang dari Endang, guru dari SMK Negeri 1 Kota Kupang, yang meminta agar pembatasan belanja pegawai tidak berdampak langsung pada keberlanjutan tenaga PPPK.
Ia mengusulkan agar gaji PPPK tidak dimasukkan secara kaku dalam batas maksimal belanja pegawai 30 persen APBD, atau dialihkan pembayarannya ke pemerintah pusat.
Kisah personal juga muncul dalam dialog tersebut. Tini, tenaga PPPK dari UPTD PKDLHP, mengaku khawatir karena memiliki anak yang sedang kuliah.
“Saya punya anak yang sekarang kuliah semester dua. Kami sangat sedih kalau harus dirumahkan. Kami ini pejuang PAD dan masih tetap bekerja walaupun isu PPPK mau dirumahkan,” ujarnya.
Seorang PPPK dari UPTD Pendapatan Kabupaten Malaka juga mengungkapkan kekhawatiran karena telah memiliki kewajiban kredit di bank.
“Bagaimana dengan kami yang sudah melakukan pinjaman di Bank NTT, apa solusinya?” katanya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Melki menegaskan pemerintah daerah berupaya mencari solusi agar tidak ada PPPK yang harus dirumahkan.
“Harapan kita tentu tidak ada satu pun bapak dan ibu yang dirumahkan. Karena itu saya membuka diskusi ini secara terbuka agar persoalan ini menjadi perhatian secara nasional,” ujarnya.
Ia juga menyebut pemerintah daerah akan mendorong pengkajian kembali aturan tersebut di tingkat nasional, termasuk kemungkinan perubahan batas belanja pegawai.
“Jika nantinya batas belanja pegawai dilonggarkan dari 30 persen menjadi 40 persen, tentu kita akan menyesuaikan kebijakan di daerah agar kebutuhan tenaga PPPK bisa diakomodasi,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperluas ruang fiskal dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendorong peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat.
Gubernur Melki juga berencana mengajak seluruh kepala daerah di NTT untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat, termasuk ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dialog ditutup dengan pesan agar seluruh aparatur tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik.
“Yang mengurus pendapatan daerah urus PAD dengan baik, yang mengurus pendidikan urus anak didik dengan baik, yang mengurus kesehatan urus kesehatan masyarakat dengan baik,” ujar Melki.
Di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal, ribuan PPPK di NTT kini menunggu langkah pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bagi mereka, keputusan yang akan diambil bukan hanya soal angka dalam anggaran, tetapi juga menyangkut masa depan pekerjaan, keberlangsungan keluarga, serta pelayanan publik di daerah. (***)












