Penyerahan dokumen rekomendasi DPRD oleh Ketua DPRD NTT kepada Wakil Gubernur NTT. (Foto:ALR)
KUPANG, RANAKANEWS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-74 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Kantor DPRD NTT, Senin (4/5).
Rapat dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, serta dipimpin Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni, didampingi Wakil Ketua I Fernando Soares dan Wakil Ketua III Kristien Samiyati Pati, bersama 47 anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah, dan tim pakar DPRD.
Agenda rapat meliputi penyampaian laporan Panitia Kerja (Panja) DPRD atas pembahasan LKPJ Gubernur TA 2025, penandatanganan berita acara, serta penyerahan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam laporan Panja, DPRD menilai sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan tren positif. Namun, capaian tersebut dinilai perlu diiringi dengan peningkatan kualitas layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Capaian pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya terlihat pada angka-angka statistik,” ujar Juru Bicara Panja LKPJ, Astria B. Gaidaka.
DPRD mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 69,14 menjadi 69,89 yang mencerminkan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Meski demikian, pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masih menjadi perhatian.
Selain itu, angka kemiskinan menurun dari 19,02 persen menjadi 17,50 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun dari 3,80 persen menjadi 3,10 persen. DPRD menilai perbaikan tersebut perlu diikuti peningkatan kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja.
Di sisi lain, DPRD menyoroti kenaikan Gini Rasio dari 0,315 menjadi 0,322 yang menunjukkan potensi meningkatnya ketimpangan pendapatan.
“Ketimpangan pendapatan perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok,” kata Astria.
Untuk meningkatkan dampak pembangunan, DPRD merekomendasikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan percepatan penanganan stunting. Selain itu, hilirisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.
DPRD juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis data yang akurat agar program pemerintah tepat sasaran, serta penguatan tata kelola pemerintahan melalui transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ke depan, pembangunan daerah harus berorientasi pada hasil nyata yang terukur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan dokumen rekomendasi DPRD oleh Ketua DPRD NTT kepada Wakil Gubernur NTT.
(FT/RN)
