Tindak Lanjut Instruksi Bupati Manggarai Terkait Aset, Pejabat Bendahara Diskominfo Lakukan Pengecekan Aset Rusak dan Rusak Berat untuk Dihapus

Valeria Viani bendahara barang pada Diskominfo. ( Foto Diskominfo)

RUTENG, RANAKANEWS.com –  Menindaklanjuti instruksi Bupati Manggarai tentang penertiban dan penataan aset daerah, Pejabat Bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Manggarai melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah aset yang mengalami kerusakan ringan, rusak berat, maupun tidak dapat difungsikan lagi.

Kegiatan pengecekan yang berlangsung di kantor Diskominfo Manggarai, Jumat (17/10/2025), ini dilakukan untuk memastikan kondisi riil aset yang tercatat dalam daftar inventaris barang milik daerah (BMD) sebelum dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Manggarai, Paulus Jeramun, M. Si. menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menertibkan administrasi aset dan mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Kami menindaklanjuti arahan Bupati agar setiap perangkat daerah melakukan pengecekan dan validasi data aset. Aset yang sudah tidak layak pakai atau rusak berat akan diusulkan untuk dihapus, sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, tim pemeriksa aset juga mendokumentasikan seluruh barang yang diperiksa sebagai bahan laporan resmi kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Instruksi Bupati Manggarai ini bertujuan untuk menertibkan aset daerah dan memastikan bahwa setiap barang milik daerah tercatat, termanfaatkan, dan terkelola dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tidak ada lagi aset yang terbengkalai atau tidak tercatat secara akurat dalam laporan keuangan daerah.

“Langkah ini juga merupakan bagian dari komitmen Pemkab Manggarai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien,” tambahnya.

Kegiatan ini, merujuk pada komitmen Bupati Herybertus G.L. Nabit untuk menertibkan aset daerah agar dimanfaatkan secara optimal.

Penertiban aset juga didukung oleh kerja sama hukum antara Pemkab Manggarai dan Kejaksaan Negeri Manggarai, yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada 11 November 2021, yang lalu. ( WG )

 

error: Konten dilindungi!