KUPANG, RANAKANEWS.com – Suasana ruang pertemuan pagi itu, Senin 9/2/2026, terasa berbeda. Para pejabat lintas sektor, mulai dari Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, perwakilan Bank Indonesia, hingga pelaku usaha lokal, duduk bersama dalam satu forum: High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT. Di balik meja panjang yang penuh dokumen, tersimpan satu tujuan sederhana namun krusial: menjaga harga tetap stabil agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera.
“Inflasi Provinsi NTT pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,34% (yoy) dan masih dalam kisaran sasaran nasional. Kondisi pasokan pangan utama relatif terjaga,” ujar Gubernur Laka Lena dengan nada optimis.
Baginya, angka inflasi bukan sekadar statistik, melainkan cermin keseharian masyarakat: harga beras di pasar, cabai di dapur, hingga ongkos transportasi antar pulau.
Forum HLM kali ini menghadirkan jajaran lengkap: DPRD, Forkompinda, BULOG, PELINDO, Angkasa Pura, Bea Cukai, perbankan, hingga pelaku usaha strategis. Semua duduk sejajar, menyadari bahwa inflasi bukan hanya urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang padat di semester pertama 2026, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar lonjakan permintaan tidak berujung pada gejolak harga.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Adidoyo Prakoso, menambahkan catatan penting. “Capaian inflasi 2025 sebesar 2,39% dengan pertumbuhan ekonomi 5,14% menunjukkan stabilitas yang terjaga. Tahun ini, fokus kami adalah pengendalian jangka pendek menghadapi festive season, sekaligus strategi jangka panjang memperkuat struktur produksi dan distribusi,” jelasnya. Ada sembilan HBKN yang akan datang, dan setiap perayaan berarti tantangan baru bagi pasokan pangan.
Dari Angka ke Kehidupan Nyata
Di balik strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif), tersimpan cerita nyata. Pasar murah yang digelar seminggu sebelum Idul Fitri atau Paskah bukan hanya intervensi harga, melainkan ruang harapan bagi ibu rumah tangga yang ingin tetap bisa merayakan dengan layak. Sidak pasar oleh satgas pangan bukan sekadar penegakan aturan, melainkan perlindungan bagi pedagang kecil agar tidak terhimpit oleh spekulan.
Dukungan APBN sebesar Rp762,38 miliar untuk pengendalian inflasi di NTT tahun ini juga diarahkan langsung ke masyarakat: operasi pasar murah, subsidi distribusi, hingga penguatan kapasitas produsen lokal dengan teknologi digital pangan.
Tak hanya rapat, HLM TPID juga dirangkaikan dengan capacity building. Lebih dari 40 anggota TPID kabupaten/kota se-NTT duduk bersama akademisi dan analis kebijakan. Mereka belajar meningkatkan kualitas asesmen, merumuskan program unggulan, dan mengevaluasi kinerja. Di ruang itu, lahir gagasan-gagasan baru agar kebijakan pengendalian inflasi tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terasa di meja makan masyarakat.
Inflasi sering dianggap isu teknis, penuh angka dan grafik. Namun di NTT, inflasi adalah soal harapan: harapan agar masyarakat bisa membeli beras dengan harga wajar, agar anak-anak tetap bisa menikmati perayaan dengan gembira, agar petani dan UMKM lokal mendapat ruang tumbuh. Sinergi pemerintah, Bank Indonesia, dan TPID adalah upaya menjaga harapan itu tetap hidup.
Dengan koordinasi yang kuat, kebijakan yang terarah, dan kapasitas SDM yang terus ditingkatkan, NTT menatap 2026 dengan optimisme. Stabilitas harga bukan hanya target ekonomi, melainkan fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. (TD)
