TIONGKOK, RANAKANEWS.com – Dalam rangkaian kegiatan hari kedua kunjungan kerja di Provinsi Jiangxi, Tiongkok, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, bersama rombongan delegasi Pemerintah Provinsi NTT melaksanakan kunjungan ke Provincial Administrative Service Centre, sebuah pusat pelayanan administrasi terpadu tingkat provinsi yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi.
Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk melihat secara langsung praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Tiongkok, khususnya dalam hal penyederhanaan birokrasi, percepatan pelayanan perizinan, integrasi antarsektor pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan masyarakat.
Dalam pemaparan yang diterima rombongan, dijelaskan bahwa Provincial Administrative Service Centre telah dibangun sejak tahun 2012. Pusat pelayanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses berbagai urusan administrasi pemerintahan tanpa harus mendatangi banyak kantor atau instansi yang berbeda.
Terdapat sekitar 36 sektor urusan pemerintahan yang terintegrasi dalam pusat pelayanan tersebut, mencakup berbagai layanan dari dinas dan biro pada tingkat provinsi. Sistem pelayanan serupa juga tersedia pada tingkat kabupaten dan kota sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Salah satu hal yang menarik perhatian Wakil Gubernur dan rombongan adalah sistem pelayanan perizinan yang memberikan kemudahan serta kepastian waktu kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Masyarakat yang ingin mendirikan perusahaan atau membuka kegiatan usaha, termasuk pemohon yang berasal dari daerah lain, dapat mengajukan seluruh kebutuhan administrasi perizinan melalui pusat pelayanan tersebut.
Proses pengajuan dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni secara daring (online) melalui aplikasi atau situs web, melalui konsultasi video call, maupun dengan datang langsung ke pusat pelayanan.
Pemerintah setempat menetapkan standar waktu penyelesaian pengurusan perizinan maksimal 3 x 24 jam. Bahkan, apabila seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap, izin dapat diproses dan diselesaikan hanya dalam waktu satu hari.
Untuk mendukung kemudahan tersebut, tersedia situs web dan aplikasi yang dapat diakses masyarakat untuk mengetahui secara terperinci persyaratan dokumen, tahapan pengajuan, hingga jangka waktu penyelesaian setiap jenis layanan. Dengan demikian, masyarakat dapat mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi sejak awal dan memantau proses pengajuan secara lebih mudah.
Menariknya, seluruh pelayanan administrasi tersebut diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya. Dalam aktivitas hariannya, pusat pelayanan ini mampu melayani ratusan masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi dan perizinan.
Selain pelayanan administrasi dan perizinan, Provincial Administrative Service Centre juga menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan hukum, terutama yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan usaha.
Masyarakat maupun pelaku usaha yang menghadapi persoalan hukum dapat datang untuk menyampaikan pengaduan sekaligus memperoleh arahan dan informasi mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan mereka.
Layanan ini juga memberikan edukasi dan pendampingan agar masyarakat memahami hak serta kewajibannya, termasuk langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghindari risiko dan persoalan hukum dalam menjalankan aktivitas bisnis.
Dengan demikian, keberadaan pusat pelayanan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengurusan dokumen administrasi, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, konsultasi, dan perlindungan dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.
Hal lain yang diperhatikan delegasi adalah penerapan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada pusat pelayanan tersebut ditampilkan informasi mengenai pegawai yang bertugas, jumlah layanan yang diberikan, serta capaian kinerja pelayanan.
Informasi ini memungkinkan masyarakat mengetahui aktivitas pelayanan sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong akuntabilitas dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah.
Pusat pelayanan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Di antaranya fasilitas penitipan barang atau bagasi, termasuk tempat penitipan hewan peliharaan bagi masyarakat yang datang membawa hewan peliharaan.
Fasilitas-fasilitas tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya memperhatikan kecepatan penyelesaian administrasi, tetapi juga kenyamanan masyarakat selama mengakses layanan pemerintahan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga melihat keberadaan perpustakaan mini yang dilengkapi sistem peminjaman dan pengembalian buku secara digital.
Melalui sistem tersebut, pengunjung dapat melakukan peminjaman maupun pengembalian buku dengan memanfaatkan layanan elektronik sehingga prosesnya menjadi lebih praktis dan efisien.
Inovasi ini menjadi salah satu hal yang berpotensi untuk dikaji dan diadaptasi di Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam mendukung pengembangan layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.
Penerapan sistem digital dalam pengelolaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap bahan bacaan, memperbaiki tata kelola koleksi, serta mendorong minat baca melalui pelayanan yang lebih modern.
Selain itu, pusat pelayanan ini juga menyediakan akses informasi terkait layanan asuransi sosial yang memungkinkan masyarakat memeriksa riwayat pembayaran, jumlah kontribusi yang telah dibayarkan, akumulasi saldo atau manfaat, serta informasi tagihan dan kewajiban pembayaran melalui sistem digital.
Sistem tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui status pembayaran dan informasi kepesertaan secara transparan. Konsep pelayanannya memiliki kemiripan dengan sistem informasi kepesertaan dan pembayaran BPJS di Indonesia.
Melalui integrasi informasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan pelayanan dalam satu sistem yang lebih praktis tanpa harus melalui prosedur administrasi yang berbelit-belit.
Dalam penjelasan yang diberikan kepada delegasi, disampaikan bahwa masyarakat di Tiongkok sangat bergantung pada pelayanan pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan administrasi dan kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses, serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara cepat dan efektif.
Pemanfaatan teknologi digital, integrasi lintas sektor, transparansi informasi, dan kepastian waktu penyelesaian menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan yang dikembangkan.
Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kunjungan ke Provincial Administrative Service Centre memberikan sejumlah referensi penting dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Berbagai praktik yang dilihat secara langsung, mulai dari integrasi pelayanan 36 sektor pemerintahan, kemudahan pengurusan perizinan, konsultasi hukum, transparansi kinerja aparatur, hingga digitalisasi layanan perpustakaan dan informasi asuransi, dapat menjadi bahan kajian untuk pengembangan inovasi pelayanan di NTT.
Kunjungan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertukaran pengalaman, tetapi juga membuka peluang bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk mengembangkan sistem pelayanan yang semakin terintegrasi, sederhana, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui pembelajaran dari praktik pelayanan publik di Jiangxi, Pemerintah Provinsi NTT diharapkan dapat terus mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, responsif, dan mampu memberikan pelayanan yang cepat serta berkualitas bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. (RL)












