Wapres Serap Aspirasi Warga Amfoang, Tekankan Percepatan Infrastruktur dan Layanan Dasar di NTT

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, (membelakangi lensa) berdialog langsung dengan masyarakat Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/5/2026).

OELAMASI KUPANG, RANAKANEWS.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, berdialog langsung dengan masyarakat Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/5/2026), guna menyerap berbagai aspirasi terkait infrastruktur dan layanan dasar di wilayah perbatasan tersebut.

Turut hadir dalam dialog itu Gubernur NTT, Melki Laka Lena, dan Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki.

Kunjungan Wapres ke Amfoang disebut sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan pembangunan dan penguatan layanan dasar hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dalam dialog tersebut, Wapres menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Amfoang, terutama terkait kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.

“Hari ini saya sebenarnya tidak ada jadwal ke Amfoang. Hari ini jadwal saya ke Pulau Rote. Tapi kemarin ketika mendarat di Kupang, saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait infrastruktur di Amfoang,” ujar Wapres.

Ia mengaku telah melihat langsung kondisi dua jembatan rusak di wilayah tersebut dan menilai kerusakannya cukup parah. Menurutnya, kerusakan infrastruktur itu berdampak serius terhadap aktivitas masyarakat, termasuk akses pendidikan dan layanan kesehatan.

“Tadi sudah kita lihat dua jembatan yang rusak. Dan saya lihat ini kerusakannya cukup parah. Saya mohon maaf sekali, setelah pulang dari sini saya janji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memberikan solusi yang terbaik untuk Bapak-Ibu semua,” katanya.

Selain persoalan jalan dan jembatan, masyarakat juga menyampaikan keterbatasan akses BBM, listrik, jaringan internet, layanan kesehatan, hingga belum optimalnya operasional rumah sakit yang telah dibangun pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Wapres memastikan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, dan Pertamina.

“Nanti kita segera koordinasi dengan Pertamina. Lalu tadi ada rumah sakit yang sebenarnya sudah dibangun tapi belum difungsionalkan. Segera kita koordinasikan juga dengan Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.

Wapres juga menegaskan bahwa pembangunan nasional saat ini tidak lagi berorientasi Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris, termasuk bagi wilayah NTT.

“Sekarang itu sudah tidak ada lagi pembangunan yang Jawa sentris. Jadi bukan Jawa saja yang dibangun, tapi Indonesia sentris. Termasuk NTT,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, masyarakat Amfoang turut berharap adanya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan SPBU, penyediaan listrik di desa-desa, pengoperasian rumah sakit, pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penyediaan air bersih dan penanganan persoalan perbatasan RI–Timor Leste.

Sementara itu, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait pembangunan jembatan serta perubahan status sejumlah ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Menurut Melki, usulan alih status jalan provinsi menjadi jalan nasional mencakup total panjang 1.012,76 kilometer, meliputi ruas strategis di Pulau Timor, Flores, dan Sumba, termasuk jalur perbatasan dengan Timor Leste.

“Ruas jalan yang diusulkan tersebut mempertimbangkan beberapa hal di antaranya merupakan jalur strategis yang menghubungkan antar kabupaten/kota, wilayah perbatasan negara dengan Timor Leste, dan menjadi akses utama menuju pusat kegiatan ekonomi, pelabuhan, bandara, serta kawasan pariwisata prioritas,” jelas Melki.

Selain itu, Pemprov NTT juga mengusulkan penanganan sejumlah jembatan rusak akibat bencana banjir, yakni pembangunan Jembatan Kapsali, Bipolo, Nunpisa, dan Termanu dengan total kebutuhan anggaran mencapai lebih dari Rp135 miliar.

Menutup dialog, Wapres meminta pemerintah daerah terus mengawal tindak lanjut berbagai aspirasi masyarakat agar penanganannya dapat dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. (*/Red)

error: Konten dilindungi!