KUPANG, RANAKANEWS.com – Pemerintah Kota Kupang memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan penyintas kekerasan dan kepala keluarga perempuan melalui pelatihan keterampilan produktif sebagai upaya membangun kemandirian, memperluas peluang usaha, sekaligus memutus ketergantungan ekonomi yang kerap membuat korban sulit keluar dari lingkaran kekerasan.
Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Penyintas Kekerasan dan Kepala Keluarga Perempuan dalam rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga Tingkat Kota Kupang oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., di Aula UPTD Pelatihan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (17/11/2026).
Pelatihan berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026, dengan melibatkan 15 peserta yang berasal dari data UPTD P3A Kota Kupang dan kelompok kepala keluarga perempuan.
Peserta mendapatkan pelatihan teknis pengolahan kue dan roti, dengan memanfaatkan potensi pangan lokal menjadi produk bernilai ekonomi.
Dalam sambutannya, Serena menegaskan bahwa setiap perempuan berhak hidup berdaya, mandiri, serta memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan masa depannya.
Menurutnya, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu fondasi penting bagi perempuan penyintas kekerasan untuk bangkit, membangun kepercayaan diri, dan menjalani kehidupan yang lebih aman serta bermartabat.
“Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah merasa bahwa keterbatasan atau pengalaman masa lalu akan membatasi masa depan kita,” pesannya kepada peserta.
Serena menegaskan, Pemerintah Kota Kupang tidak ingin pemberdayaan perempuan berhenti pada pelatihan semata. Pemerintah berkomitmen mendorong tindak lanjut melalui pendampingan berkelanjutan, membuka akses pemasaran produk, serta memfasilitasi peluang kerja agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat berkembang menjadi sumber pendapatan nyata bagi keluarga.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Kupang dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT, instruktur, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Yosef Rasi, S.Sos., M.Si., turut menekankan pentingnya sinergi pemerintah provinsi dan kota dalam memperluas akses pelatihan keterampilan serta peluang kerja.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan berbagai program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk peluang penempatan kerja di dalam negeri maupun luar negeri melalui jalur resmi dan prosedural.
Ketua Panitia, Alfrida Paulbangan, S.KM., M.Kes., dalam laporannya menjelaskan, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, hingga stabilitas ekonomi korban.
Ketergantungan finansial terhadap pelaku kerap menjadi salah satu faktor yang menyulitkan korban mengambil keputusan untuk keluar dari situasi kekerasan. Karena itu, pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan peserta, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi keluarga melalui peluang usaha produktif.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang mencatat, angkatan kerja perempuan di Kota Kupang pada 2025 mencapai 98.855 jiwa, yang menunjukkan besarnya potensi perempuan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. (TN)












