Desa Ilin Medo Susun Rencana Kerja Pembentukan BUMDes

MAUMERE, RANAKA- NEWS.com- Pemerintah Desa Ilin Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka melakukan penyusunan Rencana Kerja dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berlangsung di Aula Kantor Desa Ilin Medo, Senin (1/2/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Desa IIin Medo bersama perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa IIin Medo dan Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Waiblama.

“Penyusunan Rencana Kerja merupakan tahap awal pembentukan BUMDes. Tujuannya untuk menentukan target waktu pelaksanaan  tahapan ( Time Line) pembentukan BUMDes serta outpout yang akan dicapai. Anggaran pembentukan BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) IIin Medo Tahun 2018,” kata Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Waiblama, Silvester Moan Nurak kepada Ranaka-News.com, Rabu (3/2/2021).

Silvester menjelaskan, Dasar hukum pendirian BUMDes adalah Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubabaran Badan Usaha Milik Desa.

Sedangkan secara teknis operasional kata Silvester, proses pendirian BUMDes mengacu pada pedoman teknis instruksi Bupati Sikka Nomor DPMD 412.6/87/III/2020 tentang pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tanggal 26 Maret 2020 dan Surat Bupati Sikka Nomor DPMD 412.6/10/1/2021 perihal penegasan  tanggal 13 Januari 2021.

Berdasarkan pedoman teknis tersebut, pembentukan BumDes dilakukan melalui beberapa tahapan yakni, musyawarah sosialisai pendirian BUMDes. Dengan tujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan desa memahami tentang apa itu BumDes, tujuan  pendirian BumDes dan manfaat pendirian Bumdes.

Musyawarah Sosialisasi menghasilkan beberapa keputusan antara lain, pernyataan kesediaan dari masyarakat untuk mendirikan BUMDes dan pembentukan Tim Pengkaji Kelayakan Usaha (TPKU) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

TPKU akan melaksanakan pengkajian kelayakan usaha dan melakukan sosialisasi serta pemetaan potensi ke seluruh Dusun. Kemudian hasil kajian kelayakan usaha beserta rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) diserahkan kepada Kepala Desa.

Dikatakan, Pemerintah Desa bersama TPKU akan merumuskan rancangan Peraturan Desa Pembentukan BUMDes. Draf Perdes kemudian diserahkan kepada BPD untuk dibahas bersama melalui Musyawarah Desa.

 Lanjut Silvester, dilakukan perekrutan pengurus BUMDes. Terkait perekrutan pengurus, Silvester menegaskan bahwa, sesuai pedoman teknis yang ada, rekrutmen pengurus BUMDes akan dilakukan melalui proses seleksi yang terdiri dari seleksi administrasi, ujian tertulis dan wawancara serta persentase bisnis. Dengan demikian pengurus BUMDes yang direkrut benar- benar memiliki kemampuan untuk mengelola BUMDes dan berintegritas.

Pemerintah Desa kembali berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa guna membahas dan menetapkan hasil Pengkajian Kelayakan Usaha dan hasil seleksi pengurus BUMDes.

Menurutnya, pengkajian kelayakan usaha merupakan prasyarat untuk dilakukan penyertaan modal kepada pengurus BUMDes.

“Hal ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah mendengarkan pemaparan materi, peserta menyusun Rencana Kerja dan Time Line susuai tahapan pembentukan BUMDes yang dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja. Kemudian, dokumen Rencana Kerja tersebut ditandatangi oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Pendamping Desa sebagai bentuk komitmen bersama,” tandas Silvester.

Sementara itu, Kepala Desa Ilin Medo, Damianus Dole Gobang mengatakan, hal utama yang perlu dalam pembentukan BUMDes adalah Sumber Daya Manuasia. Karena jika BUMDes dijalankan oleh orang- orang yang berkualitas maka BUMDes akan mengalami kemajuan.

Selain itu kata Dami Gobang, hadirnya BUMDes dapat mendekatkan pelayanan barang- barang kebutuhan masyarakat.

“Hal ini mengingat jarak dari Waiblama ke Kota Maumere,” imbuh Dami.

Dami juga berharap, kedepan BUMDes dapat menjadi suplayer atau penyedia barang dan jasa di desa. (MN/T)