Kasus Air Ile Boleng, Maret Akan Dilimpahkan ke Tipikor

KUPANG, RANAKA-NEWS.com- Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek SPAM IKK Ile Boleng akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kupang pada bulan Maret.

Kepastian pelimpahan itu disampaikan aktivis Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Flores Timur, Nefrianto Lamabelawa usai menemui Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim, Senin (22/02/2021).

“Hasil komunikasi Kasi Penkum Kejati NTT dengan Penyidik Kejari Flotim menjelaskan kasus Air Ile Boleng akan segera dilimpahkan oleh Kejari Flotim ke PN Tipikor pada bulan Maret,” ujar Lamabelawa.

AMPERA Flores Timur menyambangi Kejati NTT untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus Air Boleng yang sedang ditangani oleh pihak Kejari Flotim pasca putusan praperadilan yang diajukan oleh salah satu tersangka YYBS selaku konsultan perencana proyek SPAM IKK Ile Boleng.

“Pihak Kejari Flotim masih mengambil keterangan tambahan dari beberapa pihak terkait kemudian akan dilakukan pemberkasan dan langsung dilimpahkan ke PN Tipikor sebelum habis masa penahanan empat puluh hari yang dijalani tiga tersangka,” katanya.

Sebelumnya dugaan korupsi Air Ile Boleng dan penjarangan jambu mete dilaporkan oleh Ampera Flotim pada 30 Agustus 2019 kepada Kejati NTT, dilimpahkan ke Kejari Flores Timur untuk dilakukan penyidikan yang berujung pada penetapan 3 orang tersangka, yaitu YYBS (Konsultan Perencana), YJF (Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Flores Timur) dan PSAD (Kontraktor Pelaksana).

Sebagaimana keterangan Kejari Flotim sebelumnya, kata dia, dasar penetapan tiga orang tersangka tersebut didasarkan Pasal 2 ayat (1) jo, Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (SK/T)