KUPANG,RANAKANEWS.com – Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Charles Peka Dede Tenabolo,S.AP, turut hadir bersama Bupati Sumba Barat dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini berlangsung di Kota Kupang,Senin (13/01/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Charles Peka Dede Tenabolo menyambut baik laporan tersebut dan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI dan berharap hasil pemeriksaan dapat menjadi landasan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Charles Peka Dede Tenabolo juga menambahkan bahwa DPRD Kabupaten Sumba Barat akan terus mengawal pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar semakin optimal dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Barat.
Menurutnya, Ia akan memastikan bahwa temuan-temuan dalam LHP ini dapat ditindaklanjuti dengan serius, serta mendorong perbaikan sistem yang dapat memperkuat implementasi JKN di masa yang akan datang. Tidak hanya itu, Ketua DPRD juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk penyedia layanan kesehatan dan lembaga terkait, untuk terus bersinergi dalam mendukung keberhasilan program JKN di daerah ini.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK NTT, Slamet Riyadi, S.E., M.M., CA., Ak., CSFA, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan ini menjadi dasar perbaikan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya di sektor kesehatan.
“Pemeriksaan ini menjadi dasar perbaikan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Rekomendasi yang kami sampaikan hendaknya diimplementasikan demi optimalisasi manfaat program,” ujar Slamet Riyadi.
Selain Kabupaten Sumba Barat, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk para bupati atau penjabat bupati bersama ketua DPRD dari Kabupaten Alor, Belu, Manggarai Barat, Rote Ndao, dan Sikka. Kehadiran para pemimpin daerah ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
Acara tersebut berlangsung khidmat dan diakhiri dengan penyerahan dokumen LHP kepada masing-masing kepala daerah, menandai langkah penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di seluruh wilayah provinsi NTT khususnya di Kabupaten Sumba Barat.
Sumber:Humas DPRD Sumba Barat
