LARANTUKA,RANAKANEWS.com-
Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diingatkan untuk transparan dalam proses lelang, memenangkan rekanan yang bekerja mengutamakan mutu, bukan hanya mencari keuntungan besar pribadi, dan proyek ini memberi manfaat besar bagi masyarakat di wilayah Tanjung Bunga, khususnya Latonliwo-Basira dalam paket proyek rabat beton Rp11 M, yang saat ini sedang dalam tahapan lelang menuju pembuktian, yang diundur hari ini Selasa 17 Juni ke Sabtu, 21 Juni 2025.
Apalagi, paket proyek ini menjadi program pembangunan andalan 100 hari kepemimpinan politik Anton Doni-Ignas Uran, dan pernah dijanjikan saat turun kampanye di Tanjung Bunga, dengan nilai paling fantastis, guna membuka isolasi wilayah dan mendorong kemajuan pembangunan bagi masyarakat yang sejak Indonesia merdeka belum menikmati infrastruktur jalan yang memadai.
“Karena itu, sebagai masyarakat penerima manfaat langsung dari proyek jalan rabat beton ini, Kami minta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui Unit Lelang dan Pengadaan Pemda Flotim, harus berani membuka ke publik rekam jejak siapa nama rekanan yang ikut dalam tender ini agar diketahui publik.
Selain itu, evaluasi Pokja ULP juga harus jujur ungkap tentang harga penawaran masing-masing rekanan, dukungan modal, peralatan, sumber daya, pengalaman kerja untuk bisa dinilai balik publik.
Pasalnya, dana Rp11 itu milik rakyat Flotim, dari hasil efisiensi anggaran sebagaimana semangat efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Rekanan yang menang harus bermutu dan berkualitas pekerjaannnya, serta memberi manfaat besar dan jangka panjang bagi warga,”tegas Hendrikus Belang Koten, Tokoh Masyarakat Tanjung Bunga, yang juga mantan Anggota DPRD Flotim 2 periode, Hendrikus Belang Koten kepada Awak Media di Larantuka, Selasa 17 Juni 2025, malam.
Ia juga menegaskan, siapapun yang mengerjakan proyek ini nanti, wajib memberdayakan masyarakat lokal disekitar Latonliwo-Basira, dan menunjang ekonomi bagi warga di Kecamatan Tanjung Bunga, serta rasa memiliki Lewotanah.
“Kami minta agar rekanan yang menang dan mengerjakan proyek ini adalah rekanan yang juga mengenal dengan baik wilayah dan ikut menyatu dengan masyarakat, supaya ada tanggungjawab lebih dalam pekerjaan.
Apalagi, uang yang digelontorkan ini nilainya tidak sedikit, yang diambil dari semangat efisiensi yang digelorakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini,”ungkap Hendrikus Belang, lebih lanjut.
Ia mengingatkan Pokja ULP yang dikoordinir langsung Asisten II Setda Flotim, Adrianus Lamabelawa, dalam tahapan lelang evaluasi saat ini harus benar-benar transparansi sesuai spirit ‘Setan Transparansi’ yang digencarkan Bupati-Wakil Bupati Anton Doni-Ignas Uran saat masih menjadi calon Bupati-w
Wakil Bupati ketika turun kampanye di wilayah Tanjung Bunga, dan menjanjikan jalan bagi daerah Basira-Kotenwala, atau Latonliwo 1 dan Latonliwo 2.
“Iyah, paling kurang ada pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di Kampung Kami.
Kami mau rekanan yang kerja itu punya rasa familiar dan intinya anak-anak Kami juga bisa mendapatkan pekerjaan.
Sekali lagi, Kami minta proses lelang sampai pada pengumuman harus melalui proses yang benar sesuai aturan.
Saya juga minta petinggi daerah ini, jangan karena kepentingan pribadi, Kami warga dijadikan korban atau ‘Sapi perah. Tidak boleh rekanan kerja hanya cari untung besar saja’,”tukasnya.
Mutu dan Kualitas Jalan Taruhan Utama
Satu hal yang penting, lanjut Hendrikus Belang, harapan seluruh masyarakat di Tanjung Bunga adalah proyek jalan meskipun dengan konstruksi rabat beton, tapi menghasilkan kualitas dan mutu pekerjaan yang baik.
“Ini menjadi taruhan utama, agar bisa digunakan dalam waktu yang panjang. Disaat masyarakat panen hasil pertanian, bisa angkut ke pasar dengan nyaman, karena jalan sudah baik,”tandasnya, lagi.
Sehingga, sebut Dia, tolong didengar suara masyarakat Tanjung Bunga dalam menentukan siapa rekanan yang mengerjakan proyek ini.
Diketahui, paket proyek rabat beton senilai Rp11 M yang kini tengah dalam tahapan evaluasi dokumen 4 rekanan, dengan harga penawaran variatif yakni: CV.Keynward Rp9.753.400.000, CV.Cahaya Melatih Rp9.878.000.000, CV.Rokatenda Rp10.423.212.499,06 dan CV.Valentin Rp10.921.163.307,97 terus menuai sorotan publik, lantaran ditengarai ada pergerakan pihak tertentu yang sangat masif dan sistematis mempengaruhi pihak Pokja ULP memenangkan rekanan tertentu, yang diduga kuat punya relasi khusus dengan lingkaran kekuasaan politik saat ini di Flotim.
Bahkan, pergerakan pihak tertentu ini pun disinyalir telah ikut mempengaruhi independensi dan profesionalitas kerja Pokja ULP, sehingga terindikasi bekerja di luar prosedur mekanisme yang benar.
Sementara itu, muncul juga informasi mendekati valid tentang adanya lobi-lobi politik yang dimainkan langsung petinggi Pokja ULP terhadap pejabat Forkompimda Flotim, juga petinggi partai penguasa Flotim saat ini, untuk ikut memenangkan rekanan tertentu, yang nilai penawarannya justru lebih tinggi, malah hampir mendekati nilai pagu proyek Rp11 M.
Bahkan, sumber kuat ini menyebutkan, pergerakan pejabat eselon II Setda Flotim yang berurusan dengan proyek ini, dan petinggi partai penguasa, turun main langsung ‘pasang badan’ untuk menangkan rekanan dengan nilai penawaran tertinggi.
Sumber kuat ini juga mengingatkan Pejabat Pemda Flotim ini bisa diproses hukum jika hasil akhir proses tender ini penuh rekayasa, dengan memenangkan rekanan yang dokumen penawarannya dengan adanya harga barang yang tidak wajar.
“Data-data telah Kita kumpulkan. Tinggal tunggu waktu yang tepat setelah proses lelang ini selesai dengan penetapan pemenang dan pengumuman,”tutupnya.
Dibagian lainnya, Asisten II Setda Flotim, Adrianus Lamabelawa, SH yang dikonfirmasi Wartawan per Whatshap, Selasa (17/6/2025), belum memberikan tanggapan resmi dan penjelasan terkait proses lelang saat ini yang telah menghasilkan 4 rekanan, dan kini sedang tahapan evaluasi dokumen dan pembuktian, yang diundur ke Sabtu (21/6/2025). (OLA)
