LARANTUKA,RANAKANEWS.com-
Diawetkan lebih dari 204 jabatan eselon lingkup Pemda Flotim yang lowong hingga kini, sejak Bupati-Wakil Bupati Anton Doni Dihen-Ignas Boli Uran dilantik, serta beberapa usulan Pemda seperti pinjaman daerah Rp10M ke Rp30M pun akhirnya ditolak, setelah sempat picu debat sengit di DPRD Flotim, membuat kinerja Sekda Petrus Pedo Maran disengat tajam dan mulai digoyang.
Bahkan, Bupati Anton Doni Dihen didesak segera evaluasi peran Sekda Flotim, dan bisa dicopot jika kinerjanya buruk.
Pasalnya, Sekda Pedo Maran dinilai gagal memainkan peran pentingnya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan juga lamban dalam memimpin percepatan pengisian lowongnya jabatan eselon, melalui Job fit dan Selter guna mendukung gerak kerja OPD melakukan lompatan jauh produktivitas.
“Iyah, buntutnya sangat terasa yakni; mulai dari ada 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak bisa penuhi target realisasi pendapatan asli daerah pada evaluasi kinerja pendapatan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 semester pertama.
Bahkan, OPD yang jabatannya tak lowong seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang diberi dukungan dana mendahului perubahan APBD Flotim tahun 2025, seperti Rp500 juta untuk ivent Solor Fun Run, dan Rp450 juta untuk Festival Bale Nagi, dan Live Musik Asam Satu Beach Weri Rp50 juta,juga ikut mencatatkan realisasi pendapatan paling buruk, yakni hanya Rp26 juta lebih dari target Rp100 juta lebih.
Dimana, realisasi pendapatan Rp26 juta lebih itu pun dipungut dari 4 obyek wisata milik Pemda Flotim yakni Wisata Waiplatin Mokantarak, Pantai Deri, Pantai Riangsunge Solor Barat dan Pantai Asam Satu Beach Weri.
Bukan, dari belanja ivent Solor Fun Run maupun Festival Bale Nagi Rp450 juta dan Live Musik Asam Satu Beach Rp50 juta.
Selain itu, ditangan Sekda Pedo Maran muncul beberapa item belanja tak jelas seperti pembelian 5 unit mobi Fortuner, dimana hingga kini 2 unit mobil baru untuk Bupati dan Wakil Bupati, serta 3 unit mobil pimpinan DPRD Flotim yang belum dilelang dan diserahkan ke 3 Pimpinan DPRD Flotim periode 2019-2024, tak jelas keberadaannya,”ujar Hendesari salah seorang aktivis pro rakyat Flores Timur dan Matias Lidang Sabon, SH.,MM pegiat anti korupsi yang juga Sahabat KPK Republik Indonesia di Flotim dalam perbincangan hangat bersama Wartawan di Larantuka, Rabu 26/11/2025.
Dikatakannya, munculnya usulan pinjaman daerah Rp10 M dalam nota keuangan RAPBD Flotim tahun anggaran 2026 untuk biayai infrastruktur tapi ditolak, membuktikan kalau keadaan keuangan daerah sekarat untuk bayar utang.
“Ini menjadi pukulan telak bagi Sekda Petrus Pedo Maran untuk evaluasi kinerjanya selama ini, seperti beli 5 mobil Fortuner, dimana untuk Bupati-Wakil Bupati diparkir saja, padahal mobil dinas yang ada masih layak pakai.
Termasuk 3 mobil Fortuner pimpinan DPRD Flotim dan mobil dinas Extrail yang dipakai Mantan Bupati-Wakil Bupati Yosni Herin-Valens Tukan, juga Pimpinan DPRD Flotim kala itu,”sebut Hendesari.
Karena itu, mesti ada langkah tegas Bupati Anton Doni melakukan efisiensi total terhadap belanja yang hanya habiskan uang daerah dan mengevaluasi kinerja pejabat, termasuk Sekda Pedo Maran yang terlihat tak bisa lakukan lompatan produktivitas.
“Tersanderanya agenda pengisian lebih dari 204 jabatan birokrasi yang lowong di Flores Timur sejak Bupati-Wakil Bupati Anton Doni Dihen-Ignas Boli Uran dilantik, itu juga jelas menunjukkan betapa lemahnya lompatan produktivitas kinerja Sekda Flotim selaku Ketua Tim Baperjakat mengkonsolidasi dan memantapkan gerbong birokrasi mendukung penuh agenda program lompatan jauh.
Hal ini telah memicu pertanyaan kritis beberapa kalangan terkait kinerja Sekda Flotim. Ada apa yang sedang terjadi? Apa saja yang dilakukan Sekda Pedo Maran untuk membantu Bupati Anton Doni Dihen sukseskan agenda reformasi birokrasi?
Apalagi, sampai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Flotim dipimpin Rufus Koda Teluma,S.Sos.,M.Si diterpa kasus dugaan korupsi saat ini,”katanya, lagi.
Dilain pihak, lowongnya banyak jabatan eselon sejak Bupati-Wakil Bupati Flotim dilantik, pun telah membawa efek buruk.
Salah satunya adalah buruknya realisasi kinerja target pendapatan sejumlah OPD pada semester pertama tahun 2025,
Dikhawatirkan, jika agenda reformasi birokrasi pengisian lebih dari 204 jabatan eselon tak segera dilakukan, dan terus dibiarkan lowong, maka tetap berpotensi mengganggu agenda kerja program dan kegiatan Bupati kedepan.
“Selain itu pula, kondisi ini akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan Anton Doni Dihen-Ignas Uran,”demikian pernyataan terbuka Matias Lidang Sabon disampaikan kepada Wartawan.
Matias Lidang bahkan secara langsung meminta Bupati Anton Doni serius menyikapi hal ini.
Ia bahkan mengkritik keras kinerja Sekda Flotim Petrus Pedo Maran yang ikut menyetujui pembelian 5 unit mobil Fortuner senilai Rp3,2 M tanpa pertimbangan matang, yang menguras uang daerah dan tak membawa efek positif.
“Mobil Fortuner itu hanya dipakai buat gaya dan membebankan anggaran daerah karena operasionalnya besar. Sementara mobil baru Bupati-Wakil Bupati juga hanya diparkir saja, karena mobil dinas Fortuner sebelumnya masih sangat layak pakai.
Juga mobil dinas Extrail era Bupati-Wakil Bupati Yosni Herin-Valens Tukan,”kritik Matias Lidang.
Menurutnya, kondisi pincangnya kinerja birokrasi Pemda Flotim karena banyak jabatan dibiarkan lowong, juga semakin membuat publik ragu terhadap kemampuan Sekda Pedo Maran.
“Iyah, dengan tersanderanya agenda job fit dan pengisian jabatan lowong yang tidak berjalan sekian lama sejak Bupati-Wakil Bupati Flotim dilantik, serta ditambah usulan pinjaman daerah Rp10 M ditolak DPRD Flotim, tentu semakin menyulitkan agenda program kegiatan Bupati Anton Doni.
Dan, hal ini juga menunjukkan buruknya kinerja Sekda Pedo Maran dalam mengelolah dapur pemerintahan Pemda Flotim guna mendukung program Bupati-Wakil Bupati Flotim secara optimal.
Karena itu, Bupati Anton Doni harus berani evaluasi Sekda Pedo Maran dan pejabat OPD yang berkinerja buruk.
Tidak boleh ada kompromi. Jika berkinerja buruk maka sebaiknya diganti,”tutup Matias Lidang yang juga menjabat Presiden Forum Kejar Koruptor (FOKKER) Indonesia-Flotim dalam percakapannya bersama Wartawan, tersebut. (OLA)
