LARANTUKA,RANAKANEWS.com, Gema perdana mars Komisi Informasi di Flores Timur, karya Ketua Komisi Informasi Pusat Donny sejak diciptakan, dalam forum sosialisasi, edukasi dan advokasi, Jumat 10 April 2026, di aula Setda Flotim rupanya menjadi pemantik spirit bagi Wakil Bupati Ignas Boli Uran,S.Fil, yang kemudian menegaskan pentingnya pengelolaan keterbukaan informasi publik yang benar, baik dan berguna di lingkup Pemda Flotim, saat membuka acara tersebut, yang dimoderatori Heri Lamawuran,S.Sos, mantan Kadis Kominfo Flotim, yang baru dilantik menjabat Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Flotim.
“Saya ingatkan agar forum penguatan kapasitas Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus benar-benar dilakukan untuk siap menyajikan informasi yang benar, baik dan berguna terkait pengelolaan negara oleh pemerintah yang transparan dan akuntabel.
Bila tidak, maka akan menimbulkan apriori dari masyarakat.
Sebab, era keterbukaan informasi ini, masyarakat perlu terlibat dan dilibatkan dalam proses pembangunan bangsa dan negara.
Karena itu, acara penguatan kapasitas PPID hari ini sangat penting dalam rangka menyiapkan seluruh jenis informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Keterbukaan informasi Publik,”tegasnya dalam sambutannya saat membuka kegiatan.
Selain itu, Wabup Ignas Uran dalam pesan moralnya sambil mengutip Socrates, juga menekankan agar PPID dalam proses pendokumentasian informasi harus melewati filter tripel best yakni: informasi harus benar, baik dalam konteks demi kebaikan umum, dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Acara ini dihadiri seluruh Kepala Dinas, Badan, Kepala Bagian lingkup Setda, para Camat se Kabupaten Flotim dan perwakilan Kepala Desa.
Sementara pemateri tunggalnya Ketua Komisi Informasi Nusa Tenggara Timur, Drs.Germanus Atawuwur.
Dalam paparan materinya Beliau menegaskan, PPID adalah dapur dan corong informasi publik.
“Sebagai dapur, maka dalam website badan publik hendaknya petugas pelaksana layanan informasi publik memperhatikan dengan baik dan benar jenis-jenis informasi publik dalam pendokumentasiannya.
Sedangkan sebagai corong informasi, hendaknya pelayanan informasi diakses oleh publik dengan cepat, mudah dan berbiaya ringan.
Karena itu, penting dilakukan penguatan kapasitas pengetahuan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi,”katanya.
Ia juga berharap, para kepala dinas, camat, dan kepala desa, yang dalam struktur PPID adalah atasan langsung PPID, maka edukasi keterbukaan informasi mesti menjadi kompas dan pedoman arah dalam menyiapkan dan mendistribusikan informasi publik di lingkup pemerintahannya, agar masyarakat turut berpartisipasi di dalamnya, guna menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Jika praktek KKN sudah tereliminasi maka terciptalah pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana menjadi harapan reformasi birokrasi,”tutupnya. (OLA)
