Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.
KUPANG, RANAKANEWS.com – Pembangunan daerah tidak selalu harus dimulai dari proyek-proyek besar atau pembangunan infrastruktur yang megah. Ada pekerjaan yang jauh lebih mendasar, tetapi menentukan masa depan sebuah daerah, yakni membangun keluarga yang sehat, anak-anak yang cerdas, masyarakat yang mandiri, serta lingkungan yang peduli terhadap pendidikan dan kesejahteraan bersama. Dari keluarga, perubahan itu tumbuh dan menjalar ke tengah masyarakat.
Semangat inilah yang menjadi pesan utama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, ketika membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Lima Lembaga Provinsi NTT di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Senin (2/11/2026). Melalui pertemuan yang melibatkan Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, Dekranasda, Pokja Bunda PAUD, dan Pokja Bunda Literasi tersebut, Gubernur mengajak seluruh elemen untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menyatukan kekuatan dalam satu gerakan bersama demi mewujudkan keluarga yang berdaya, masyarakat yang sejahtera, dan NTT yang semakin maju.
Rakorda Lima Lembaga Provinsi NTT diharapkan menjadi ruang konsolidasi dan penguatan komitmen bersama untuk menyelaraskan program kerja, memperluas kolaborasi, serta menghadirkan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
Menurut Gubernur, keberadaan lima lembaga memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT, khususnya dalam mendorong kemajuan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan, peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Provinsi NTT memiliki sumber daya yang besar, tetapi kita juga dihadapkan pada tantangan pemerataan pelayanan dasar, kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi keluarga, dan akses pendidikan. Tantangan ini membutuhkan dukungan berbagai pihak. Lima lembaga ini memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah dan masyarakat NTT melewati semua tantangan tersebut dengan baik,” ungkap Gubernur Melki.
Ia menjelaskan, setiap lembaga memiliki peran yang saling melengkapi dan perlu diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Tim Penggerak PKK, melalui 10 Program Pokok PKK, diharapkan terus memperkuat pemberdayaan keluarga, kesehatan, pola pengasuhan, ketahanan lingkungan, serta peningkatan kualitas pendidikan anak.
Sementara itu, Dekranasda diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kerajinan daerah melalui inovasi produk, peningkatan kualitas dan desain, standardisasi kemasan, serta perluasan akses pemasaran. Pembinaan terhadap para pengrajin juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terhubung dengan akses pembiayaan maupun pasar agar produk kerajinan lokal mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.
Terkait Tim Pembina Posyandu, Gubernur Melki menegaskan pentingnya penguatan Posyandu sebagai wadah pelayanan masyarakat yang terintegrasi. Pelayanan Posyandu tidak lagi terbatas pada kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga mencakup pelayanan bagi kelompok usia lainnya, termasuk lanjut usia. “Posyandu sekarang semakin besar perannya. Karena itu, kualitas pelayanan, keterjangkauan, dan keterlibatan masyarakat harus terus diperkuat. Pembagian peran yang jelas dan koordinasi lintas sektor juga harus berjalan dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pada sektor pendidikan, Gubernur menekankan pentingnya peran Pokja Bunda PAUD dalam memastikan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, lingkungan belajar yang aman, serta integrasi pendidikan, kesehatan, gizi, dan pengasuhan anak. Ia juga mengajak Pokja Bunda PAUD bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah tentang Jam Belajar Masyarakat.
Beliau juga berharap gerakan Jam Belajar Masyarakat dapat mendorong anak-anak untuk belajar di rumah pada pukul 18.00 hingga 19.30 WITA, sekaligus memperkuat keterlibatan orang tua dalam mendampingi proses belajar anak.
Secara khusus, Gubernur memberikan perhatian terhadap penguatan literasi dan numerasi di NTT. Menurutnya, rendahnya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga diperlukan keterlibatan semua pihak sejak pendidikan dasar. “Literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga menjadi sarana untuk berpikir kritis dan mengolah informasi. Saya berharap kita bersama-sama mencari cara agar kemampuan baca tulis anak-anak kita bisa dituntaskan sejak SD. Ini membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga mendorong Pokja Bunda Literasi untuk membangun gerakan literasi yang berkelanjutan, dekat dengan kehidupan masyarakat, serta menumbuhkan budaya membaca sejak dini di lingkungan keluarga dan sekolah. Sinergi dengan PKK, Posyandu, Bunda PAUD, dan Dekranasda dinilai penting agar gerakan literasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur mengajak seluruh pengurus dan anggota lima lembaga untuk membangun semangat gotong royong, menjaga komunikasi, dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah maupun seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT Ny. Mindriyati Astiningsih Laka Lena, menjelaskan pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak atau satu kelembagaan saja, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, keluarga, dan seluruh unsur masyarakat.
Menurutnya, kelima lembaga yang memiliki fungsi dan karakteristik program berbeda harus mampu saling melengkapi dalam mewujudkan keluarga sejahtera, masyarakat sehat, sumber daya manusia berkualitas, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ny. Mindriyati menekankan lima hal strategis yang perlu menjadi perhatian seluruh pengurus dan anggota lima lembaga, yakni memperkuat koordinasi dan membangun kolaborasi nyata, memperkuat tata kelola kelembagaan yang tertib, transparan, dan akuntabel, menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat NTT, memperkuat komunikasi dan koordinasi antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta memastikan setiap hasil rapat memiliki tindak lanjut yang jelas.
Ia mencontohkan, pemberdayaan keluarga dapat dihubungkan dengan penguatan ekonomi melalui kerajinan lokal. ”Upaya meningkatkan kesehatan keluarga dapat berjalan beriringan dengan edukasi pengasuhan anak, sementara pengembangan PAUD dapat diperkuat melalui keterlibatan keluarga. Gerakan literasi juga dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan PKK dan aktivitas masyarakat,” jelasnya. (MN)
