KUPANG, RANAKANEWS.com – Pemerintah Kota Kupang memperkuat pengelolaan rantai pasok alat dan obat kontrasepsi guna memastikan ketersediaan kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di fasilitas kesehatan. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, United Nations Population Fund (UNFPA), serta Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja dan kegiatan penguatan manajemen rantai pasok alat dan obat kontrasepsi yang berlangsung di Puskesmas Bakunase, Jumat (30/10/2026).
Kegiatan ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi tata kelola persediaan, memperkuat sistem pelaporan, serta memastikan distribusi alat dan obat kontrasepsi berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Hengky C. Malelak, S.STP., M.Si., menyambut langsung rombongan pemerintah pusat dan mitra pembangunan internasional tersebut.
Kunjungan tersebut dihadiri Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, M.Pol.Admin., Ph.D, Konselor Government and Human Development DFAT, Joanna O’Shea, Deputi Residen Representatif UNFPA, Verania Andria, Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana, dr. Fajar Pirdawati, M.K.M, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si.
Turut hadir Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, drg. Fransiska J.H. Ikasasi, Kepala Puskesmas Bakunase, dr. Sarce E. Nubatonis, para penyuluh keluarga berencana, kader PPKBD sub, tim pendamping keluarga, serta tenaga kesehatan setempat.
Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Kupang, Hengky menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, UNFPA, serta Pemerintah Australia dalam memperkuat penyelenggaraan program KB di Kota Kupang.
Menurutnya, penguatan manajemen rantai pasok alat dan obat kontrasepsi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan KB. Ketersediaan alat kontrasepsi yang terencana, terpantau, dan terdistribusi dengan baik akan membantu fasilitas kesehatan memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Prof. Budi Setiyono menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kota Kupang sekaligus menekankan sejumlah aspek strategis yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan rantai pasok alat dan obat kontrasepsi.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain ketersediaan stok dan proyeksi anggaran pengadaan alokon untuk tahun anggaran mendatang melalui sistem pendukung terintegrasi, termasuk aplikasi Sika dan Sifika. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik swasta dan praktik bidan mandiri, didorong untuk tertib melaporkan kondisi stok dan insiden pelayanan melalui sistem tersebut agar data yang tersedia lebih akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.
Pembahasan juga mencakup rencana pelaksanaan roll-out dashboard Sifika secara berkala untuk mendukung pemantauan rantai pasok bulanan, serta penguatan operasional gudang alat dan obat kontrasepsi di tingkat kabupaten/kota, termasuk penanganan persediaan yang telah melewati masa kedaluwarsa. (TN)
