Oleh: Dr. Laurensius Lehar, S.P., M.P
Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, tengah menghadapi darurat pengelolaan sampah yang semakin nyata. Tumpukan sampah yang berserakan di pasar-pasar, pemukiman, saluran drainase, dan aliran sungai tidak hanya mencemari wajah kota, tetapi juga mencerminkan kegagalan kolektif kita dalam menjaga rumah bersama.
Ini bukan lagi soal kenyamanan. Ini soal keselamatan lingkungan, kesehatan publik, dan martabat sosial.
Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, volume sampah rumah tangga dan perkotaan diperkirakan mencapai lebih dari 300 ton per hari. Jumlah ini sangat mungkin bertambah seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, urbanisasi, dan konsumsi masyarakat. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 474.801 jiwa (BPS Kota Kupang, 2024), maka rata-rata produksi sampah per kapita berkisar antara 0,7 hingga 0,9 kilogram per hari, mendekati angka krisis sampah yang sudah dialami kota-kota besar lain di Indonesia.
Krisis yang Tak Boleh Diabaikan
Kondisi ini mengancam kualitas hidup warga kota. Sampah yang menumpuk menjadi tempat berkembang biak nyamuk dan tikus, menimbulkan bau tak sedap, serta mencemari air tanah dan laut. Saat musim hujan tiba, tumpukan sampah menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, dan memicu penyebaran penyakit seperti demam berdarah, diare, dan infeksi saluran pernapasan.
Lebih dari itu, permasalahan sampah telah menjadi krisis sosial dan budaya. Di banyak lingkungan, masih terjadi pembakaran sampah plastik secara terbuka, pencampuran limbah organik dan anorganik, serta minimnya kesadaran untuk memilah dan mengelola sampah dari sumbernya. Ini bukan hanya tanda ketidakpedulian, melainkan juga akibat dari kurangnya edukasi dan fasilitas yang memadai.
Tanggung Jawab Bersama, Bukan Sekadar Urusan Pemerintah
Salah satu kekeliruan umum yang sering muncul adalah anggapan bahwa pengelolaan sampah adalah semata-mata tugas pemerintah. Padahal, ini adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat—mulai dari individu, rumah tangga, komunitas, dunia usaha, institusi pendidikan, hingga lembaga keagamaan.
Kita sering terjebak dalam budaya saling menyalahkan. “Itu bukan tanggung jawab saya,” atau “Itu urusan pemerintah.” Sikap seperti ini hanya akan memperdalam krisis dan menunda perubahan. Kota Kupang membutuhkan kebangkitan kolektif, gerakan bersama yang tulus dan berkelanjutan.
Program 100 Hari Wali Kota: Momentum Perubahan Nyata
Wali Kota dr. Christian Widodo dan wakil wali kota kupang Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc. yang baru dilantik telah meluncurkan Program 100 Hari Kerja yang di antaranya menyoroti kebersihan kota dan penanganan sampah. Ini merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi dan didukung bersama. Program 100 hari kerja yang mereka canangkan harus menjadikan isu pengelolaan sampah sebagai prioritas strategis. Ini bukan hanya soal membersihkan kota, tetapi meletakkan dasar pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kualitas hidup warganya.
Masyarakat perlu melihat program ini sebagai ajakan untuk turut ambil bagian. Lembaga pendidikan dapat menyisipkan isu lingkungan dalam kurikulum dan pengabdian masyarakat. Lembaga keagamaan dapat mengangkat pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Media massa dapat memainkan peran edukatif dan inspiratif dengan mengangkat kisah-kisah perubahan di tingkat akar rumput.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program ini, kami—akademisi dan praktisi lingkungan dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang—mengusulkan konsep pengelolaan sampah terintegrasi berbasis komunitas: Kupang Bersih 2025: Dari Rumah, Untuk Kota.
Konsep ini meliputi: Empat Pilar Solusi Pengelolaan Sampah
Untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan inklusif, Kota Kupang perlu mengembangkan strategi berbasis empat pilar utama:
Pendidikan dan Kesadaran : Kampanye edukasi publik secara masif melalui media sosial, sekolah, rumah ibadah, dan komunitas. Edukasi ini mencakup pentingnya pemilahan sampah, dampak pencemaran sampah plastik, serta cara pengolahan sampah organik melalui kompos atau eco-enzyme.
Kebijakan dan Penegakan Hukum : Pemerintah kota perlu memperkuat regulasi yang mengatur tentang sampah, termasuk sanksi bagi pembuang sampah sembarangan dan insentif bagi pelaku usaha atau warga yang menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
Infrastruktur dan Inovasi Teknologi : Investasi pada Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), bank sampah berbasis RT/RW, serta pengolahan kompos skala komunitas. Teknologi sederhana namun efektif, seperti biopori dan lubang resapan organik, juga dapat diterapkan di lingkungan rumah tangga.
Inisiatif Ekonomi dan Pemberdayaan : Pemberdayaan kelompok pemulung, koperasi daur ulang, dan UMKM pengelola sampah dapat membuka lapangan kerja hijau dan meningkatkan ekonomi lokal. Pemerintah juga dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak atau bantuan alat kepada pelaku ekonomi sirkular.
Inspirasi dari Daerah Lain
Sejumlah kota di Indonesia telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. Kota Surabaya misalnya, berhasil menurunkan volume sampah ke TPA hingga 20% dengan sistem bank sampah dan edukasi berkelanjutan. Kota Bandung menggagas Gerakan Kurangi Sampah Sekolah (GKSS). Bahkan, di Bali telah diterapkan pelarangan kantong plastik sekali pakai sejak tahun 2019.
Kupang dapat belajar dari keberhasilan ini, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal dan partisipasi masyarakat adat serta komunitas berbasis gereja yang sangat kuat di NTT.
Warisan untuk Generasi Mendatang
Jika tidak segera diatasi, persoalan sampah akan menjadi beban berat bagi generasi mendatang. Kita tidak ingin anak cucu kita tumbuh di kota yang kotor, tercemar, dan tidak sehat. Sebaliknya, kita ingin mewariskan kota yang bersih, hijau, dan berdaya saing.
Oleh karena itu, marilah kita bergerak. Mulailah dari diri sendiri: kurangi penggunaan plastik, pilah sampah dari rumah, dan dukung program lingkungan di lingkungan masing-masing.
Ini bukan hanya soal sampah. Ini soal tanggung jawab kita terhadap bumi dan masa depan bersama.
Penulis: Dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Pemerhati Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hortikultura Lahan Kering
