Rapat Staf Lengkap Posko HEOC (Health Emergency Operation Center) Dinkes Manggarai di tenda darurat.(Foto: Dinkes Manggarai Official)
RUTENG, RANAKANEWS.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai menyiapkan enam program prioritas untuk mendukung masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan pascagempa bumi.
Enam program tersebut diputuskan dalam rapat staf lengkap Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Safrianus Haryanto Djehaut.
Masa transisi menjadi fase penting untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan bagi masyarakat terdampak, sekaligus memulihkan fasilitas kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan agar lebih siap menghadapi bencana di masa mendatang.
Dinas Kesehatan mengarahkan strategi transisi pada peralihan dari pelayanan darurat menuju pemulihan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, tanpa membiarkan masyarakat terdampak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Rencana aksi tersebut melibatkan 25 Puskesmas, RSUD, RS Pratama, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta mitra dan relawan yang selama ini terlibat dalam pelayanan kesehatan pascabencana.
Enam program prioritas yang disiapkan meliputi pemulihan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan berbasis komunitas, pemulihan kesehatan jiwa dan psikososial, surveilans penyakit dan kesehatan lingkungan, perlindungan kesehatan ibu dan anak, serta rehabilitasi fasilitas dan penguatan sistem kesehatan.
Pemetaan dan pemulihan pelayanan kesehatan
Pada program pertama, Dinas Kesehatan akan melakukan pemetaan kondisi seluruh Puskesmas, mulai dari kondisi bangunan, ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan, listrik, air bersih, tenaga kesehatan hingga akses jalan menuju fasilitas pelayanan.
Hasil pemetaan menjadi dasar untuk menentukan fasilitas yang sudah dapat beroperasi normal, fasilitas yang masih membutuhkan dukungan, serta fasilitas yang memerlukan lokasi pelayanan sementara.
Pemulihan juga mencakup pengaktifan kembali pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, keluarga berencana, pengobatan penyakit kronis, tuberkulosis (TB), HIV, hingga pelayanan kegawatdaruratan.
Bagi desa yang masih mengalami keterbatasan akses, pelayanan kesehatan keliling menjadi salah satu pendekatan yang digunakan.
Perkuat Peluk Sehat Mobile
Program kedua diarahkan pada penguatan Peluk Sehat Mobile sebagai pelayanan kesehatan berbasis komunitas.
Melalui program ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin dekat dengan masyarakat, termasuk warga yang belum dapat menjangkau Puskesmas.
Pelayanan akan dipadukan dengan kunjungan rumah bagi pasien stroke, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil berisiko tinggi, serta pasien penyakit kronis yang membutuhkan pemantauan dan pengobatan berkelanjutan.
Selain pemeriksaan dan pengobatan, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendata warga yang membutuhkan pelayanan lanjutan, rehabilitasi, pemberian obat rutin maupun rujukan ke fasilitas kesehatan.
Kesehatan jiwa dan kelompok rentan
Pemulihan kesehatan jiwa dan psikososial menjadi salah satu perhatian dalam masa transisi.
Bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma, kecemasan, gangguan tidur dan persoalan psikologis lainnya.
Karena itu, Dinas Kesehatan merencanakan pelayanan dukungan psikososial di pengungsian, sekolah, desa dan Puskesmas.
Tenaga kesehatan juga akan diperkuat melalui pelatihan Psychological First Aid (PFA) atau pertolongan pertama psikologis.
Skrining dan tindak lanjut akan dilakukan bagi warga yang mengalami gejala trauma, kecemasan, depresi maupun gangguan tidur.
Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak, lansia, keluarga yang kehilangan anggota keluarga, penyandang disabilitas serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Keberlanjutan pengobatan dan pendampingan ODGJ juga menjadi perhatian, terutama bagi pasien yang mengalami putus obat, kehilangan tempat tinggal atau kesulitan mengakses pelayanan selama bencana.
Surveilans penyakit dan kesehatan lingkungan
Surveilans penyakit dan kesehatan lingkungan tetap menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya masalah kesehatan baru setelah masa tanggap darurat.
Dinas Kesehatan akan mendorong pelaksanaan surveilans mingguan di seluruh Puskesmas, terutama di wilayah pengungsian dan permukiman padat.
Penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, demam, demam berdarah dengue (DBD) dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa akan menjadi perhatian.
Upaya tersebut dilengkapi dengan pemeriksaan kualitas air, inspeksi sanitasi, pengawasan makanan serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.
Penguatan deteksi dini dan respons cepat diperlukan agar peningkatan kasus penyakit dapat segera ditangani, sekalipun posko darurat mulai ditutup.
Pelayanan ibu dan anak tetap prioritas
Pemulihan pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi bagian penting dalam rencana aksi transisi.
Dinas Kesehatan akan mendorong pendataan ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak-anak yang kehilangan akses terhadap pelayanan selama bencana.
Kegiatan Posyandu dan imunisasi rutin perlu kembali berjalan, disertai pemantauan gizi dan tindak lanjut bagi balita yang berisiko mengalami masalah gizi.
Pelayanan persalinan aman, rujukan maternal dan neonatal serta kesehatan reproduksi juga harus tetap tersedia di wilayah terdampak.
Langkah tersebut dimaksudkan agar gangguan pelayanan selama bencana tidak berkembang menjadi persoalan kesehatan jangka panjang, khususnya bagi ibu dan anak.
Rehabilitasi fasilitas dan penguatan sistem
Program keenam berfokus pada rehabilitasi fasilitas kesehatan dan penguatan sistem kesehatan pascabencana.
Dinas Kesehatan akan melakukan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan sektor kesehatan sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi kesehatan (R3P).
Fasilitas dengan kerusakan berat dan fungsi pelayanan kritis, termasuk RS Pratama, RSUD dan Puskesmas, akan menjadi perhatian dalam penentuan prioritas pemulihan.
Selain pemulihan sarana dan prasarana, rencana tersebut mencakup penyusunan rencana kontingensi, penguatan sistem rujukan, komunikasi darurat serta ketersediaan logistik kesehatan.
Dengan demikian, pemulihan tidak hanya ditujukan untuk mengembalikan kondisi pelayanan seperti sebelum bencana, tetapi juga membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh dan mampu menghadapi situasi darurat berikutnya.
Melalui enam program prioritas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai berharap proses transisi dapat berjalan terarah, terukur dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan rutin.
Keberhasilan pemulihan nantinya tidak hanya dilihat dari pulihnya fasilitas kesehatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk kembali memperoleh pelayanan yang aman, mudah dijangkau dan berkelanjutan.
Bagi Dinas Kesehatan Manggarai, masa transisi menjadi momentum untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap hadir di tengah masyarakat, bahkan ketika perhatian terhadap situasi darurat mulai berkurang.
Peluk Sehat: Memeluk dengan Hati. (WG)
