Oleh: Pius Rengka
Di tengah terpaan badai era digitalisasi dan keterbukaan informasi, ironi besar tengah dipertontonkan di ruang hukum Indonesia ketika seorang warga negara diadili karena menulis opini. Verry Guru, yang saya kenal, adalah seorang penulis opini kritis yang aktif di media daring, dituduh melakukan pencemaran nama baik karena mengungkap dugaan pelanggaran etika oleh seorang pejabat.
Tuduhan itu bersandar pada Pasal 310 ayat (2) KUHP, yang mengatur pencemaran nama baik melalui media massa. Dan, tampaknya agak “sangat” sengaja untuk tidak mengutip utuh pasal itu sampai ke ayat 3. Jika saja para penegak hukum belajar cukup tentang filsafat hukum dan akar dari sejarah filosofi prinsip “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege Poenali” (Tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai delik (kejahatan), dan tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan, tanpa adanya undang-undang pidana yang mengaturnya terlebih dahulu), tentu saja aparat penegak hukum tidak mudah hidup dalam selubung alam liar dan naif.
Substansi hukum asas legalitas pidana prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada orang yang dipidana kecuali karena tindakan yang secara tegas telah diatur dalam undang-undang pidana yang berlaku sebelum tindakan itu dilakukan. Negara tidak boleh menafsirkan suatu tindakan sebagai kejahatan secara sewenang-wenang. Jika suatu perbuatan belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana, maka tidak boleh dihukum sekalipun dianggap tidak bermoral atau tidak patut oleh masyarakat atau oleh pejabat negara.
Prinsip ini juga merupakan jaminan konstitusional terhadap penyalahgunaan kekuasaan untuk mencegah negara (melalui jaksa, hakim, atau polisi) mengkriminalkan warga secara politis atau subjektif hanya karena perbuatan mereka tidak disukai, tetapi tidak melanggar hukum pidana yang sah. Dalam konteks kasus Verry Guru, prinsip ini menggugat tafsir longgar atas pasal pencemaran nama baik, terutama bila tulisan tersebut berada dalam domain pers dan kontrol publik yang sah. Bila tidak ada norma hukum pidana yang secara jelas dan spesifik menyatakan bahwa menulis opini dengan niat baik dan berbasis fakta adalah kejahatan, maka pemidanaan atas tindakan itu melanggar asas legalitas. Dengan kata lain, negara tidak boleh menghukum hanya berdasarkan rasa tersinggung pejabat, melainkan berdasarkan hukum pidana yang pasti, jelas, dan sah.
Namun, substansi tulisan Verry Guru tidak berkisar pada serangan personal, melainkan pada perilaku jabatan publik. Ia bukan menghina nama atau merendahkan martabat, melainkan mempertanyakan etika dan akuntabilitas. Dalam konteks demokrasi yang sehat, tindakan seperti itu justru menjadi napas utama dari pengawasan publik. Tetapi di sini, kritik berubah menjadi kriminal. Pena berubah menjadi peluru balik, bukan terhadap korupsi atau penyalahgunaan wewenang, tetapi terhadap si penulisnya sendiri.
Ini bukan sekadar soal hukum. Ini adalah cermin bagaimana demokrasi ditarik mundur secara perlahan di mana ruang kritik disempitkan, dan hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan instrumen kekuasaan yang bertaring yang memangsai warga negara. Maka demokrasi berdiri di tubir ambang senja ketika pena yang diadili.
Kriminalisasi Negara
William J. Chambliss, dalam konsepnya tentang state organized crime dan kriminalisasi struktural, menunjukkan bahwa negara seringkali tidak netral. Ia bisa menjadi pelaku kriminalisasi sistemik terhadap warganya sendiri. Negara yang seharusnya menjadi pelindung justru menyalahgunakan perangkat hukumnya untuk membungkam kritik dan membekukan oposisi.
Chambliss, William J. (1975) dalam Toward a Political Economy of Crime. Theory and Society, 3(1), 149–170. Mengatakan, The law is not a reflection of a social consensus, but rather the outcome of a struggle between competing groups with differential access to the power to criminalize (Chambliss, 1975, p. 150). Hukum bukanlah cermin dari konsensus sosial, tetapi hasil dari perjuangan antara kelompok-kelompok yang memiliki akses berbeda terhadap kekuasaan untuk menentukan apa yang dikriminalisasi.
Dalam tulisan itu, Chambliss menunjukkan bahwa banyak aturan hukum dibuat bukan untuk melindungi semua orang secara setara, tetapi untuk melindungi kepentingan kelompok dominan yakni mereka yang punya akses pada lembaga-lembaga negara. Maka, hukum dapat berubah menjadi instrumen kekuasaan, bukan keadilan. Ini sangat cocok untuk mendasari argumen bahwa tulisan opini kritis terhadap pejabat publik dapat dikriminalkan bukan karena membahayakan publik, melainkan karena menyentuh kepentingan kelompok dominan dalam struktur negara.
Kriminalisasi terhadap Verry Guru bukanlah sekadar kekeliruan tafsir hukum, tetapi bagian dari tren yang lebih luas yang menjadikan hukum sebagai alat pengendali sosial bagi suara-suara kritis. Dalam kerangka Chambliss, tindakan ini bisa disebut sebagai “kriminalisasi sosial” di mana kekuasaan negara digunakan bukan untuk menegakkan keadilan, tetapi untuk mempertahankan struktur dominasi.
Di sisi lain, Loïc Wacquant, dalam Punishing the Poor (2009), menyoroti bagaimana negara neoliberal justru memperluas perangkat hukum untuk menundukkan kelompok rentan dan kritis, melalui penguatan aparatus hukuman. Dalam konteks Indonesia, kita menyaksikan bagaimana warga yang berani bersuara justru diposisikan sebagai ancaman sementara pelaku kejahatan struktural sering kali dilindungi oleh kekebalan institusional.
Dalam buku monumental ini, Wacquant menganalisis bagaimana negara neoliberal menggantikan fungsi-fungsi kesejahteraan dengan aparatus pemidanaan. Menurutnya, negara modern tidak hanya “mengurus” warga miskin, tapi justru semakin “menghukum” mereka lewat perluasan hukum pidana dan pengawasan sosial yang represif. Wacquant berkata: “The penalization of poverty is not an accident or a failing of the neoliberal state, it is a core strategy for managing insecurity and dissent under a regime that refuses to address the root causes of inequality.”
(Wacquant, 2009, p. xix). “Kriminalisasi terhadap kemiskinan bukanlah kecelakaan atau kegagalan negara neoliberal, tetapi ia adalah strategi utama untuk mengelola ketidakamanan dan pembangkangan dalam rezim yang menolak menangani akar ketimpangan”.
Pandangan Wacquant menyoroti bagaimana negara modern, khususnya di bawah pengaruh neoliberal, cenderung menggantikan mekanisme demokrasi dan partisipatif dengan cara-cara represif, termasuk terhadap kritik atau ekspresi publik yang menyingkap ketimpangan. Dalam konteks ini, tulisan opini Verry Guru yang seharusnya menjadi bagian dari diskursus demokratis, justru dikriminalkan. Ini paralel dengan argumen Wacquant bahwa negara lebih memilih menggunakan mekanisme penghukuman ketimbang dialog dan reformasi struktural.
Keutamaan Kritik Publik
Di sinilah relevansi pemikiran Jürgen Habermas menjadi krusial. Habermas percaya bahwa masyarakat demokratis hanya bisa hidup sehat jika ruang publik dikelola berdasarkan rasionalitas komunikatif yaitu komunikasi yang didasarkan pada argumen, fakta, dan itikad baik, bukan kekuasaan koersif.
Tulisan Verry Guru dapat dilihat sebagai ekspresi tertinggi dari prinsip ini. Ia menyampaikan kritik berdasarkan data, narasi yang tertata, dan dorongan moral untuk membangkitkan kesadaran etika jabatan. Ia tidak sekadar menyuarakan ketidaksukaan, tetapi membangun argumentasi yang mengundang diskusi. Ini adalah bentuk tertinggi dari tanggung jawab warga negara dalam demokrasi deliberatif.
Maka ketika negara merespons dengan jerat pidana, itu bukan hanya kesalahan prosedural atau kekeliruan hukum, tetapi kegagalan mendalam dalam memahami esensi demokrasi itu sendiri. Negara gagal menjalankan tugasnya sebagai fasilitator diskursus dan justru beralih menjadi aktor represif yang mengkriminalisasi niat baik.
Lex Specialis Diabaikan
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan jelas menyatakan bahwa persoalan yang timbul dari karya jurnalistik harus diselesaikan melalui mekanisme etik di Dewan Pers. Hukum pidana, dalam hal ini KUHP, tidak serta merta bisa diberlakukan. Ini adalah prinsip lex specialis derogat legi generali = hukum khusus mengesampingkan hukum umum.
Namun dalam kasus ini, logika hukum itu tak dipakai. Jaksa menafsirkan opini Verry Guru sebagai pencemaran nama baik, bukan sebagai bagian dari diskursus jurnalistik. Ini bukan hanya pengabaian terhadap norma hukum positif, tetapi juga bentuk kekerasan struktural terhadap hak asasi warga untuk berpendapat.
Sikap semacam ini membuka jalan bagi kriminalisasi massal terhadap opini publik. Logikanya sederhana yaitu siapa pun yang menulis di media, meskipun dengan niat baik dan berbasis data, dapat dituduh melakukan tindak pidana hanya karena pejabat yang dikritik merasa tidak nyaman. Negara, alih-alih menjadi pelindung kebebasan pers, justru menjadi pengadil subjektif atas rasa tersinggung kekuasaan.
Dalam konteks ini, kita juga dapat menggunakan kacamata Pierre Bourdieu, terutama dalam konsep kekerasan simbolik (symbolic violence). Negara menggunakan bahasa hukum untuk melabeli sesuatu yang sebenarnya sah sebagai tindakan ilegal. Labelisasi ini bukan hanya memberi efek jera, tetapi menciptakan ketakutan struktural yaitu bahwa berpikir dan menulis kritis bisa membawa bencana. Kekerasan simbolik ini tidak selalu berwujud kekerasan fisik, tetapi lebih dalam yaitu bahwa ia menyerang kesadaran. Warga mulai membatasi dirinya, media mulai ragu mempublikasikan tulisan-tulisan kritis, dan publik kehilangan ruang untuk berdiskusi jujur. Inilah efek jangka panjang dari kriminalisasi atas pena.
Negara yang Mendengar
Habermas menawarkan jalan keluar melalui apa yang disebutnya sebagai etika diskursus. Dalam pendekatan ini, setiap norma hukum yang sah harus mampu dipertanggungjawabkan secara publik. Negara tidak bisa sembarang menindak; ia harus memberi ruang bagi kritik untuk diuji di ruang rasional, bukan dihukum di meja pengadilan.
Tulisan Verry Guru jelas memenuhi syarat dalam kerangka etika diskursus. Verry Guru bersandar pada fakta, niat baik, dan kepentingan publik. Ia tidak membangun kebencian, tidak menyebar fitnah, dan tidak mengajak pada kekerasan. Sebaliknya, Verry Guru mendorong sekuat tenaga transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran etika jabatan publik.
Jika hukum tidak mampu membedakan antara kritik dan hinaan, maka yang rusak bukan hanya sistem hukum, tetapi moralitas dasar negara. Negara yang adil bukan yang bebas dari kritik, tetapi yang mampu tumbuh bersama kritik.
Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana menyatakan bahwa pidana adalah jalan terakhir. Sebelum seseorang dijatuhi hukaman, harus ada upaya persuasif, administratif, atau etik yang didahulukan. Dalam konteks tulisan jurnalistik, ini berarti penyelesaian di Dewan Pers, klarifikasi, atau mediasi publik..
Namun, dalam kasus Verry Guru, negara langsung lompat ke pemidanaan. Ini adalah bentuk kegagalan epistemik dan prosedural. Negara tidak sekadar bersikap represif, tetapi juga malas berpikir. Ini adalah gejala otoritarianisme hukum di mana kekuasaan lebih suka menghukum daripada mendengar.
Kasus Verry Guru lebih dari sekadar perkara hukum. Ia adalah barometer demokrasi. Ia menguji apakah Indonesia sungguh-sungguh menjalankan prinsip keterbukaan, atau justru sedang berjalan mundur menuju represi yang dibungkus legalitas.
Jika pena bisa diadili, maka yang dihukum bukan hanya penulisnya, tetapi seluruh ruang berpikir masyarakat. Demokrasi tidak mati dengan kudeta, melainkan ia mati perlahan melalui pembungkaman seperti ini. Dan kita, sebagai warga, punya kewajiban untuk tidak diam. Karena ketika negara tak lagi mau mendengar, maka publik harus lebih nyaring bersuara. Jangan takut, jauhilah sopan santun atas nama khawatir tersinggung. Apalagi dalam kasus yang ditulis Verry Guru, saya tahu jaringan hubungan personal antara para pihak yang patut diduga sebuah lingkaran kuasa.
Tanggung Jawab Jurnalistik
Kasus Verry Guru menyadarkan kita bahwa pena tetap bisa diadili, tetapi juga bahwa pena adalah alat paling bermartabat untuk merawat kewarasan publik. Namun demikian, perjuangan untuk mempertahankan kebebasan berekspresi tak boleh dibiarkan jatuh ke tangan jurnalisme abal-abal, jurnalisme yang tidak jujur, tidak berdasar, tidak diverifikasi, dan hanya menumpang gelombang sensasi. Jurnalisme dan jurnalis sejenis ini tentu saja bagian dari sampah atau limbah publik yang tidak merepresentasi demokrasi, melainkan menjadi bagian dari kekerasan kata dan kekerasan etik. Karena itu, modal jurnalis tidak hanya petenteng petinting dengan hanya modal 5W plus 1 H, tetapi dengan bekal perspektif, paradigma dan ilmu pengetahuan yang nyaris sama dan sebangun dengan cara kerja periset kelas wahid.
Dalam kerangka pemikiran Jurgen Habermas, kebebasan berbicara bukanlah tiket untuk menyebar desas-desus, melainkan tanggung jawab komunikatif untuk membangun ruang publik yang rasional, terbuka, dan adil. Rational-critical discourse hanya bisa terwujud bila para pelaku komunikasi publik termasuk jurnalis dan penulis opini—berpijak pada kebenaran, niat baik, dan kepentingan bersama.
Habermas menyebut bahwa legitimasi sosial hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang tidak didominasi oleh strategi manipulatif, melainkan oleh argumentasi yang dapat diuji secara publik. Maka, seorang jurnalis sejati harus memikul beban etika: memverifikasi informasi, menjaga akurasi, menyajikan konteks, serta bersedia dikritik.
Kita membutuhkan lebih banyak jurnalis seperti Verry Guru yang menulis dengan keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab. Tetapi, kita pun perlu mencegah munculnya “pembajak pena,” yaitu mereka yang menggunakan media sebagai alat balas dendam, fitnah, atau keuntungan pribadi. Jurnalisme yang cacat secara etik bukan hanya merusak reputasi profesi, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik dan membuka jalan legitimasi bagi tindakan represi negara.
Dalam terang cahaya itu, kebebasan pers tidak bisa dilepaskan dari disiplin etik. Di tangan yang salah, pena bisa menjadi alat kekacauan. Tetapi di tangan yang bijak, cerdas, bermoral baik dan bertanggung jawab, pena adalah cahaya yang menuntun demokrasi keluar dari gelapnya dominasi dan ketakutan, kebisuan juga ketololan. Begitulah.
Penulis: Pendiri Detak Pasifik.Com.
